Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
Tanggal Rapat: 14 Mar 2016, Ditulis Tanggal: 13 Jun 2021,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
Pada 14 Maret 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengenai Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Fary Djemi dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 14.22 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : kai.or.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki 9 agenda pembangunan nasional (nawa cita).
- Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang belum sesuai, yaitu sudah ditindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
- Total 22 rekomendasi yzng berikan Badan Pemeriksa Keuangan dan ditindaklanjuti 20, serta 2 dalam proses.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerima predikat B dari penilaian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Pagu total Rp.1,9 Triliun. Realisasi tahun 2015 sebesar 93,99%.
- Reliasasi keuangan tahun 2014 sebesar 92% dan tahun 2015 sebesar 93%.
- Silpa 334 paket sebesar Rp.41,5 Miliar.
- Capaian kinerja 2015 mengenai bidang geofisika belum sepenuhnya mencapai target.
- Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 realisasi sebesar 93,94%. Realisasi fisik 100%. Silpa sebesar Rp.41,5 Miliar.
- Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2015 terdapat 10 temuan.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
- Pagu anggaran tahun 2015 Rp.2,6 Triliun.
- Realisasi anggaran 31 Desember 2015 sebesar 95,74%. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mendapat urutan kedua serapan terbesar.
- Penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014 mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Rekapitulasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014 belum optimal.
- Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah melakukan penyelesaian rekomendasi.
- Seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan telah ditindaklanjuti dan silpa Rp.835,8 Juta telah dikembalikan.
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014 mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan.
- Perkembangan opini Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun 2012 mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun 2013 mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tahun 2014 mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bongkaran bangunan sebesar Rp.6 Miliar belum disetor ke negara.
- Ada kekurangan pada pekerjaan aspal beton jalan dengan rekomendasi agar Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menegur kepala satgas.
- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berkordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan.
- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo belum melakukan hibah aset tetap jalan rekomendasi kepala untuk berkoordinasi.
- Telah dilakukan inventarisasi tanah yang dikuasai oleh warga.
- Penyajian belanja modal tidak tepat rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan agar Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo memberikan teguran.
- Pagu anggaran sebesar Rp.843 Miliar. Realisasi anggaran 2015 sebesar 47,59%.
- Adanya sebagian warga yang belum sedia menjual tanah dan bangunannya.
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
- Pagu 2015 sebesar Rp.285 Miliar. Kegiatan fisik dan sumber daya manusia dibagi untuk pengembangan di Bangkalan.
- Gaji pegawai sebesar Rp.10,9 Miliar.
- Penyerapan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) tahun 2014 sebesar 75,94%, tahun 2015 sebesar 93,82% dari pagu sebesar Rp.295 Miliar.
- Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) berkodinasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) mendapat penghargaan keterbukaan informasi publik pada tahun 2015.
- Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) melakukan perjanjian dengan Taizhou untuk mengembangkan pariwisata Bangkalan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan