Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
RKA K/L dan RKP t.a. 2020 — Komisi 5 Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Tanggal Rapat: 12 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 2 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Pada 12 Juni 2019, Komisi 5 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran (t.a.) 2020. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Fary Djemy Francis dari fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Nusa Tenggara Timur 2 pukul 09:42 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
- Evaluasi capaian pelaksanaan tahun ke-4 RPJMN 2015-2019 berdasarkan hasil kajian Bappenas yaitu :
- Sembilan sasaran pokok tercapai:
- Jalan nasional.
- Waduk.
- Jalan baru.
- Kota baru.
- Jalan tol.
- Irigasi rawa.
- Rehabilitasi irigasi.
- Delapan sasaran pokok perlu kerja keras:
- Kemantapan jalan.
- Daya tampung.
- Irigasi tambak.
- Sanitasi.
- Air irigasi dari waduk.
- Air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Air baku.
- Penanganan permukiman kumuh.
- Empat sasaran pokok sulit tercapai:
- Pengendalian banjir.
- Air minum.
- Sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Penyediaan hunian layak.
- Sembilan sasaran pokok tercapai:
- Target pembangunan infrastruktur 2019
- Ketahanan air dan pangan
- 10 pembangunan bendungan baru.
- 139.410 hektare pembangunan jaringan irigasi baru.
- 5m3/dt sarana dan prasarana pengelolaan air baku.
- 23 kilometer pembangunan sarana dan prasarana pengendali daya rusak (pengendali banjir dan pengaman pantai).
- 120 buah pembangunan embung.
- Konektivitas
- 678 kilometer pembangunan jalan tol (investasi).
- 732 kilometer pembangunan jalan baru.
- 17.283 meter pembangunan jembatan baru.
- Infrastruktur permukiman
- 3.173 liter/dt akses air minum layak.
- 888 hektare penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan.
- 416.680 KK sanitasi dan persampahan.
- Perumahan
- 6.873 unit rumah susun.
- 2.130 unit rumah khusus.
- 206.500 unit rumah swadaya.
- Ketahanan air dan pangan
- Pagu Kementerian PUPR pada 2019 sebesar 117.093,6 Miliar rupiah.
- Kronologis pagu indikatif 2020
- Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) : 106,42 Triliun rupiah (berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 pada 29 November 2018).
- Pagu kebutuhan : 137,48 Triliun rupiah (Surat Menteri PUPR kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 15 Maret 2019).
- Pagu indikatif : 103,87 Triliun rupiah (Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 29 April 2019).
- Pagu penyesuaian : 103,87 Triliun rupiah (Surat Menteri PUPR kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 10 Juni 2019).
- Kebijakan program 2020 dengan tema ‘Pembangunan SDM untuk pembangunan berkualitas, yaitu :
- Melanjutkan/menyelesaikan Proyek Strategis Nasional.
- Menuntaskan capaian target Renstra/RPJMN 2015-2019.
- Meningkatkan program kerakyatan (PISEW, PAMSIMAS, SANIMAS, P3TGAI, Rumah Swadaya, pembangunan jembatan gantung, dll).
- Melaksanakan penugasan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar (alokasi untuk sarana dan prasarana pendidikan belum tercantum di SB Pagu Indikatif 2020).
- Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan SDM (manajerial dan staf pelaksana) serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
- Target penyesuaian pagu indikatif 2020 di bidang sumber daya air sebesar 38,8 Triliun rupiah, terbagi atas:
- Bendungan dan embung : 15,7 Triliun rupiah
- Lanjutan pembangunan 36 bendungan on-going antara lain Sadawarna, Sidan, Napunggete.
- Rehabilitasi lima waduk, antara lain Wonogiri.
- Pembangunan 20 embung, antara lain Sempaja, Bokodini.
- Revitalisasi tujuh danau, antara lain Danau Toba.
- Operasi dan pemeliharaan : 4,8 Triliun rupiah.
- O&P sarana prasarana sumber daya air.
- Infrastruktur berbasis masyarakat (P3TGAI) di 6.000 lokasi.
- Operasional TNI untuk program Citarum Harum.
- Pengendali daya rusak : 5,4 Triliun rupiah.
- Pembangunan pengendali banjir sepanjang 60 kilometer, antara lain banjir Pantura, Citarum, Sentani.
- Pembangunan pengendali sedimen//lahar gunung berapi sebanyak lima buah, antara lain Merapi, Sinabung.
- Pembangunan pengaman pantai sepanjang 10 kilometer, antara lain Pantai Jakarta, Bali, Marone.
- Irigasi dan rawa : 7,4 Triliun rupiah.
- Pembangunan irigasi 15 ribu hektare, antara lain Baliase, Bubi.
- Rehabilitasi irigasi 85 ribu hektare, antara lain Rentang, Batanghari, Tapin.
- Air tanah dan air baku : 3 Triliun rupiah.
- Penyediaan air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik, antara lain Siborong-borong, Waduk Karian, Logung, Gondang.
- Penyediaan sumur air tanah untuk air baku sebanyak 150 titik.
- Pengendalian lumpur Sidoarjo : 0,38 Triliun rupiah.
- Pengaliran lumpur 40 juta m3 slurry.
- Peningkatan tanggul 2 kilometer.
- Dukungan lainnya : 2,2 Triliun rupiah.
- Pembinaan (turbinwas)
- Pelaksanaan tugas teknis lainnya.
- Tata kelola SDA terpadu.
- Dukungan manajemen BBWS/BWS termasuk gaji tunjangan dan cadangan bencana.
- Bendungan dan embung : 15,7 Triliun rupiah
- Target penyesuaian pagu indikatif 2020 di bidang bina marga sebesar 38,8 Triliun rupiah, terbagi atas:
- Infrastruktur jalan : 26,6 Triliun rupiah.
- Pembangunan jalan 601,8 kilometer : 6,34 Triliun rupiah.
- Pelebaran jalan menuju standar/menambah lajur 193,1 kilometer : 1,14 Triliun rupiah.
- Rehabilitasi/rekonstruksi jalan 5.344 kilometer : 15,33 Triliun rupiah.
- Pemeliharaan rutin jalan 42.078 kilometer : 4,11 Triliun rupiah.
- Infrastruktur jembatan : 7,62 Triliun rupiah.
- Pembangunan/duplikasi jembatan 6.141,5 kilometer : 3,31 Triliun rupiah.
- Penggantian jembatan 4.373 kilometer : 1,73 Triliun rupiah.
- Preservasi jembatan (rehabilitasi/berkala/pelebaran) 273.704 kilometer : 2,32 Triliun rupiah.
- Preservasi rutin jembatan 242.569 kilometer : 261,4 Miliar rupiah.
- Pembangunan flyover/underpass/terowongan 5.226 kilometer : 704 Miliar rupiah.
- Pembangunan jalan bebas hambatan 5 kilometer : 1,54 Triliun rupiah.
- Dukungan lainnya : 2 Triliun rupiah.
- Infrastruktur jalan : 26,6 Triliun rupiah.
- Target penyesuaian pagu indikatif 2020 di bidang cipta karya sebesar 15,6 Triliun rupiah, terbagi atas:
- Air minum : 4,19 Triliun rupiah, antara lain:
- Pembangunan SPAM perkotaan 1.975 lpd, antara lain SPAM Kota Bandar Lampung, SPAM Batu mentas-Belitung, SPAM Semarang Barat.
- Pembangunan SPAM kawasan khusus 190 lpd, antara lain SPAM penanganan pasca bencana tsunami Kabupaten Lampung Selatan SPAM KSPN Tanjung Lesung.
- Pembangunan SPAM regional 2.000 lpd, antara lain SPAM regional Durolis, Wasosukasm Kartamantul, dan Banjarbakula.
- Pembangunan SPAM berbasis masyarakat 222 lpd.
- Sanitasi : 4,30 Triliun rupiah, antara lain:
- Pengelolaan air limbah 690.041 KK, antara lain SPALD Kota Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Makassar, DKI Jakarta.
- Penanganan persampahan 175.954 KK, antara lain TPA regional Minahasa Utara, Kutai Kartanegara, Kendal.
- Penataan kawasan permukiman dan bangunan gedung : 4,23 Triliun rupiah, antara lain:
- Penataan kawasan permukiman perkotaan 625,3 hektare.
- Infrastruktur permukiman berbasis masyarakat 11.067 kelurahan.
- Penataan enam KSPN, antara lain Danau Toba, Borobudur, Lombok, dan Labuhan Bajo.
- Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan 184.200 m2, antara lain rehabilitasi gedung BPKP perwakilan Sulawesi Tengah dan gedung kejati, masjid Istiqlal, masjid raya Simpang Lima Semarang, penataan kawasan Danau Toba, kawasan pesisir pantai Panjang-Bengkulu, penataan kebun raya.
- Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
- Air minum : 4,19 Triliun rupiah, antara lain:
- Pembangunan sarana pendidikan, olahraga dan pasar : 2,48 Triliun rupiah, antara lain :
- PON XX 2020 di Papua dan rehabilitasi 11 pasar.
- Dukungan lainnya : 0,43 Triliun rupiah, antara lain:
- Pengaturan,
- Pembinaan,
- Pengawasan,
- Dukungan manajemen.
- Target penyesuaian pagu indikatif 2020 di bidang penyediaan rumah sebesar 8,05 Triliun rupiah, terbagi atas:
- Rumah khusus : 0,48 Triliun rupiah, antara lain :
- Pembangunan rumah khusus 2.000 unit.
- Rumah susun : 3,02 Triliun rupiah, antara lain:
- Pembangunan rumah susun 5.224 unit.
- Rumah swadaya : 3,92 Triliun rupiah, antara lain:
- Pembangunan baru 20.000 unit.
- Peningkatan kualitas 156.000 unit.
- Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) rumah umum dan komersial : 0,20 Triliun rupiah, antara lain:
- Pembangunan PSU 22.500 unit.
- Dukungan lainnya : 0,43 Triliun rupiah.
- Rumah khusus : 0,48 Triliun rupiah, antara lain :
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan