Rangkuman Terkait
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Persiapan dan Kesiapan Arus Mudik 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI
Tanggal Rapat: 21 May 2019, Ditulis Tanggal: 29 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, Kepala Basarnas
Pada 21 Mei 2019, Komisi 5 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Kakorlantas Polri) tentang persiapan dan kesiapan arus mudik 2019. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Fary Djemi Francis dari fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 pukul 10:43 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan inspeksi ke enam provinsi guna memastikan angkutan darat berjalan baik. Sebab, Lebaran tahun ini, sebagian masyarakat memilih jalur mudik untuk mudik karena sudah tersedianya tol trans Jawa dan Sumatra. Oleh karenanya, dari pengamatan yang dilakukan, kemungkinan kemacetan akan terjadi di sekitar Cikarang-Cirebon. Untuk lalu lintas melawan arus (contra flow), Kemenhub menetapkan dari Cikarang-Brebes dan ini akan berdampak pada pengunjung yang berhenti di rest area.
- Selain menjadi tempat istirahat, di rest area akan disediakan buku tentang oleh-oleh khas yang ada di daerah tersebut.
- Kemenhub juga melakukan kerja sama dengan Angkatan Laut (AL) untuk mudik gratis yang diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Oleh karenanya disiapkan jumlah kapal perintis, seperti di Madura yang terjadi penambahan lima kapal. Kemenhub juga jalin kerja sama dengan Angkatan Udara (AU) untuk mekanisme baik dari bandara dan maskapai.
- Selain itu, Kemenhub juga mempersiapkan mudik gratis baik menggunakan kereta api, bis, dan kapal. Kemenhub tidak anjurkan untuk mudik dengan kendaraan bermotor karena menambah angka kecelakaan.
- Terkait dengan penerapan one way arus mudik, akan dimulai dari 30-31 Mei dan 1-2 Juni, pukul 06:00 WIB. Hal ini akan berjalan selama 24 jam dimana kendaraan bus tetap berada di jalur A, sedangkan mobil penumpang pada jalur B. Imbauan sudah dilakukan baik melalui media sosial, elektronik, spanduk, dll.
- Untuk harga tiket yang mahal, Kemenhub sudah memberikan imbauan pada pihak terkait yakni maskapai dan meminta adanya tarif batas atas. Walaupun sesuai regulator, bukan ranah pihak kementerian untuk imbauan pada maskapai.
- Untuk transportasi kereta api, jumlah penumpang sangat penuh, sehingga Kemenhub mempersiapkan keselamatan di jalur kereta terutama pada daerah rawan longsor.
- Tol trans Jawa sudah dapat dioperasikan dan siap digunakan pada mudik Lebaran 2019. Tol trans Jawa memiliki panjang 1.000,7 kilometer, operasional 996 kilometer, dan fungsional 4,7 kilometer.
- Untuk jalan nasional, Kementerian PUPR RI mempersiapkan dari Jakarta-Cikampek karena domain dari pemudik roda dua. Sementara jalur tol Cikampek-Semarang, kondisinya sudah lebih baik.
- Total panjang jalan nasional di Pulau Jawa mencapai 5.073 kilometer dengan panjang pansela Jawa 1,647 kilometer dan tembus 1,267 kilometer. Sementara untuk lintas selatan Jawa dengan panjang 888 kilometer sudah siap 98%.
- Kementerian PUPR sudah melakukan perbaikan, salah satunya jembatan di Demak. Sementara untuk hari ini (21/5/2019), jembatan di Temanggung telah dibuka untuk umum.
- H-10 Lebaran, perbaikan akan diselesaikan kecuali di Sumatra yang perlu mendapat perhatian serius. Untuk tol Sumatra, operasional sepanjang 281 kilometer dan fungsional 222 kilometer, sehingga total lintasan 503 kilometer. Untuk rest area, Kementerian PUPR akan menyediakan fasilitas sementara berupa 40 mobil toilet dan hidran umum.
- Sehubungan dengan libur nasional dan cuti bersama, Kepolisian sudah melaksanakan Operasi Ketupat sejak 29 Mei-10 Juni 2019 dengan 160.335 personel (gabungan TNI, Kepolisian, dan Kementerian Kesehatan RI).
- Permasalahan pada ruas tol Cikampek dan trans Jawa yaitu pembuatan kereta cepat Jakarta-Bandung akan sebabkan kemacetan.
- Melalui peraturan Menteri Perhubungan, sudah ada pembatasan kendaraan barang (kecuali pengangkut BBM) mulai 30-31 Mei dan 8-9 Juni.
- Untuk kebutuhan BBM, kesiapannya sudah memadai. Lalu juga, Korlantas bekerja sama dengan Telkomsel untuk penyediaan sinyal di rest area demi kelancaran komunikasi. Korlantas juga akan mempersiapkan rambu tambahan di rest area, demi kenyamanan bersama.
- Untuk data kendaraan dan jumlah personel sudah disebarkan khususnya di Pulau Jawa. Pergerakan kendaraan dari Barat-Timur mencapai 70%, sebaliknya hanya 30%. Korlantas juga akan membagi waktu sehingga truk juga bisa lewat dan tidak membahayakan pengguna kendaraan lain.
- Rencana penetapan one way yaitu :
- Arus mudik : 30 Mei-2 Juni (24 jam).
- Arus balik : 8-10 Juni (24 jam).
- Selama one way, kecepatan maksimal kendaraan hanya 80 km/jam dan minimal 60 km/jam. Untuk kendaraan bermotor, Korlantas melihat akan ada peningkatan. Korlantas juga akan memperbanyak jumlah CCTV khususnya tol Cikampek-Probolinggo.
- Sosialisasi sudah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Korlantas menyiapkan aplikasi dimana isinya adalah panduan lalu lintas, edukasi dan komunikasi.
- BMKG mempersiapkan aplikasi yang berisi informasi cuaca, prakiraan cuaca, prakiraan tinggi gelombang, dan analisa hari tanpa hujan. Hal ini sudah disosialisasikan pada pengguna kendaraan baik darat, udara, dan laut. Selain itu, BMKG juga menyediakan aplikasi dimana tersedia informasi secara real time untuk memantau potensi terjadinya gempa. Demi meningkatkan akurasi, BMKG memasang dua radar baru di dasar Selat Sunda sebab tsunami tidak tergantung akibat gempa dan radar ini bisa mendeteksinya.
- Menurut analisa BMKG, akan terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Jawa (Barat-Timur) sehingga pemudik diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok dengan sembarangan. Alasan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan karena curah hujan menurun sehingga terjadi kekeringan. Namun, meski demikian di Papua bagian tengah dan Papua Barat, ada daerah dengan potensi banjir dan kebakaran. Untuk deteksi kebakaran, BMKG mengenakan geo hotspot. BMKG juga memantau aktivitas gunung api dengan satelit terutama di Gunung Agung.
- Selama masa mudik, Basarnas siap untuk melakukan pemantauan demi keamanan bersama. Siaga akan dilakukan sejak 28 Mei-13 Juni 2019 dan posko akan tersedia sebanyak 354 posko serta didukung oleh 3.500 personel.
- Daerah yang menjadi prioritas adalah trans Sumatra, Jakarta-Merak-Bakauheni, dan Papua-Pantusel. Khusus Jawa, Basarnas siapkan 47 lokasi posko siaga dengan 4.500 personel.
- Basarnas telah dilengkapi dengan beberapa infrastruktur yaitu rescue truck, rescue car, rescue compartiment, rescue trial, dan ATV.
- Basarnas akan bersikap profesional dalam siaga arus mudik hingga balik.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan