Rangkuman Terkait
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI
- Penyampaian Aspirasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat- Komisi 5 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat
- Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung di 5 (lima) Destinasi Prioritas Wisata Nasional - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan , Menteri PUPR dan Deputi Bina Tenaga Basarnas
- Aduan Para Serikat Pekerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Jakarta International Container Terminal
- Penyelesaian Permasalahan Antara APBMI dan BUP/PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)
- Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri
- Permasalahan Regulasi - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia
- Program Kerja Nasional APPERNAS JAYA - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan APPERNAS JAYA
- Konsultasi Program Kerja Komisi 5 DPR RI Tahun 2020 yang Dapat Dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Audiensi Komisi 5 DPR RI dengan Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Menjelang Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru Masehi 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala Basarnas, Korlantas Polri, dan Sestama BMKG
- Laporan Akhir (Final Report) KNKT terkait Investigasi Kecelakaan Lion Air JT 610 dan Masalah Penerbangan Nasional – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perhubungan, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Dirut. Maskapai Lion Air, Dirut PT. Garuda Indonesia, Dirut PT. Sriwijaya Air, dan Dirut PT. Pertamina
- Pembiayaan dan Kesiapan Infrastruktur Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara - Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perhubungan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
- Pencapian Prioritas Nasional - Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kesiapan dan Dukungan Badan Keahlian Dewan dalam Penyusunan Prolegnas Komisi 5 DPR RI – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Dewan
- Pengembangan Perumahan di Indonesia – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia
- Pengesahan RKA KL Tahun 2020- RDP Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPR, Mendes-PDTT, BMKG, Basarnas, dan BPWS
- Alokasi Anggaran TA 2020 - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Peyampaian Rencana Strategis, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2019 dan Program Legislasi Nasional - Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas), dan Plt. BPWS
Tanggal Rapat: 18 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 30 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Kepala BPWS
Pada 18 November 2019, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas), dan Plt. BPWS mengenai Peyampaian Rencana Strategis, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2019 dan Program Legislasi Nasional. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Syarif Abdullah dari Fraksi Nasional Demokrat dapil Kalimantan Barat 1 pada pukul 10:14 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala BMKG
- Pemaparan pada rapat kali ini meliputi:
- Penyampaian Renstra dan Program Kerja Pemerintah 5 tahun kedepan.
- Evaluasi pelaksanaan anggaran BMKG TA 2019.
- Usulan prolegnas.
- Tujuan BMKG dalam mengakselerasi “Nawacita II” adalah dengan menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika yang cepat, tepat, akurat, luas cakupan, dan mudah dipahami.
- Selama ini BMKG bertumpu kepada ABPN dan hibah sehingga lompatan untuk meningkatkan layanan tidak selalu dapat dilakukan karena keterbatasan dana dari APBN, sehingga 5 tahun kedepan BMKG akan bergerak secara social entrepreneur, untuk anggaran tambahan.
- Sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya layanan prima meteorologi, klimatologi, dan geofisika tematik berbasis dampak dan resiko.
- BMKG juga akan memulai program meteorologi untuk maritim dalam rangka mewujudkan program pemerintah untuk Indonesia sebagai poros maritim dunia.
- dari sini terlihat gap, akan BMKG tutup dengan modernisasi peralatan meteorologi terutama di wilayah timur. Resolusi BMKG pada 2024 cakupan perkiraan bisa mencapai < 3 km.
- BMKG berkontribusi dalam 4 dari 7 agenda pembangunan/prioritas nasional, seperti: (1) Memperluas Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, (3) Membangun Lingkungan Hidup, (4) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Jasa.
- BMKG juga mengukur kinerja dari aspek publik dari bagaimana publik memanfaatkan info BMKG dan kepercayaan publik terhadap info BMKG. BMKG masuk di top 10 influencer di media online dan cetak. Pengikut Twitter, Facebook, dan Instagram BMKG pun meningkat.
- BMKG sangat memberikan perhatian terkait peran kelembagaan dalam mensukseskan perencanaan pemindahan ibukot melalui aspek-aspek BMKG.
- Capain dari Keskretariatan yaitu dengan terbentuknya UPT baru yaitu stasiun meteorologi dan terwujudnya 4 event.
- BMKG juga mengadakan Sekolah Lapang Nelayan supaya Nelayan dapat menangkap ikan dengan selamat.
- Selanjutnya BMKG menyelenggarakan Sekolah Lapang Iklim (SLI) kepada Petani untuk memberikan kemampuan kepada Petani supaya mampu beradaptasi terhadap iklim agar produktivitas meningkat.
- BMKG melakukan pemasangan seismograf dan sistem progressing gempa bumi dan tsunami di banyak daerah. Sistem peringatan dini BMKG memberikan informasi kepada 28 negara di sepanjang Pantai Samudera Hindia.
Kepala BNPP
- Berikut evaluasi capaian Basarnas 2015-2019. Sementara itu, permasalahan renstra 2015-2019 adalah SDM yang belum memadai jumlahnya dan diklat yang belum optimal, masalah kelembagaan, belum optimalnya anggaran serta belum optimalnya sarana prasarana.
- Fokus kerja Basarnas ada 3, yaitu: Pembinaan SDM, Peningkatan keandalan sarana dan prasarana serta sistem komuniasi, serta penyelenggaraan siaga dan operasi.
- Target strategis Basarnas 2020-2024 adalah mendukung daya saing industri transportasi nasional, penciptaan rasa aman bagi wisatawan, mendukung pelaksanaan tanggap darurat bencana, dan SDM yang profesional sesuai standar internasional.
- BNPP akan merencanakan pada 2020-2024 akan menambah 6 unit helikopter dan mempunyai fixed wing.
- Penguatan regulasi teknis, penyusunan regulasi untuk peningkatan peran stakeholders di bidang SAR, penyusunan regulasi untuk mendukung pengembangan kelembagaan Basarnas, serta penyusunan regulasi untuk mendukung alternatif pembiayaan penyelenggaraan SAR.
Kepala BPWS
- Evaluasi capaia Renstra 2015-2019 secara total ada 6 output.
- Pencapaian target sasaran strategis pada Renstra BP-BPWS berdasarkan besaran dana yang dialokasikan setiap tahunnya.
- Pencapaian 5 sasaran strategis yaitu sudah ada 11 unit, infrastruktur jalan 52,52 km, pengadaan lahan di wilayah kaki jembatan Suramadu di sisi Surabaya tahun 2014 adalah 4,1 ha, terhadap 58.078 m2 pembangunan kawasan rest area.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI
- Penyampaian Aspirasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat- Komisi 5 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat
- Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung di 5 (lima) Destinasi Prioritas Wisata Nasional - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan , Menteri PUPR dan Deputi Bina Tenaga Basarnas
- Aduan Para Serikat Pekerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Jakarta International Container Terminal
- Penyelesaian Permasalahan Antara APBMI dan BUP/PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)
- Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri
- Permasalahan Regulasi - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia
- Program Kerja Nasional APPERNAS JAYA - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan APPERNAS JAYA
- Konsultasi Program Kerja Komisi 5 DPR RI Tahun 2020 yang Dapat Dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Audiensi Komisi 5 DPR RI dengan Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Menjelang Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru Masehi 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala Basarnas, Korlantas Polri, dan Sestama BMKG
- Laporan Akhir (Final Report) KNKT terkait Investigasi Kecelakaan Lion Air JT 610 dan Masalah Penerbangan Nasional – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perhubungan, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Dirut. Maskapai Lion Air, Dirut PT. Garuda Indonesia, Dirut PT. Sriwijaya Air, dan Dirut PT. Pertamina
- Pembiayaan dan Kesiapan Infrastruktur Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara - Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perhubungan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
- Pencapian Prioritas Nasional - Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kesiapan dan Dukungan Badan Keahlian Dewan dalam Penyusunan Prolegnas Komisi 5 DPR RI – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Dewan
- Pengembangan Perumahan di Indonesia – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia
- Pengesahan RKA KL Tahun 2020- RDP Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPR, Mendes-PDTT, BMKG, Basarnas, dan BPWS
- Alokasi Anggaran TA 2020 - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI