Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dan Pelaksanaan Program Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia

Tanggal Rapat: 12 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 29 Sep 2020,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia

Pada 12 Oktober 2017, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dan Pelaksanaan Program Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Fary Djemi dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 15:21 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : politik.rmol.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia
  • Apa yang direncanakan bisa mengakomodir ysng ingin disampaikan Anggota Komisi 5 DPR-RI.
  • Ada tiga anggota yang belum masuk. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia masih menunggu, yang tiga ini bisa dimasukkan.
  • Proses terus berjalan, artinya melalui tenaga ahli berkomunikasi dengan tim kementerian mengenai usulan-usulan.
  • Bagaimana mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJN), untuk mementaskan 5.000 desa tertinggal.
  • Tenaga Ahli telah bertemu untuk menyocokkan program kerja mana yang cocok untuk diakomodir. Kemudian mengembangkan permukiman transmigrasi, sehingga akhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dapat menampung seluruh aspirasi-aspirasi dari Komisi 5 DPR-RI.
  • Terkait rencana kerja Pemerintah tahun 2018 masuk dalam prioritas nasional terutama pembangunan wilayah, desa dan kawasan transmigrasi.
  • Tema saat ini adalah memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia berharap usulan-usulan yang sudah diakomodir akan dikawal oleh Komisi 5 DPR-RI.
  • Dari pelaksanaan sampai akhirnya dapat dipertanggungjawabkan.
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia tidak perlu memberi kesempatan masing-masing Pimpinan Eselon 1 untuk memaparkan.
  • Kegiatan sudah disampaikan, hal tersebut merupakan proses agar dapat menjaga kesepakatan.
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia sangat terbuka saat ditetapkan anggaran di 2018.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan