Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI
- Penyampaian Aspirasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat- Komisi 5 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat
- Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung di 5 (lima) Destinasi Prioritas Wisata Nasional - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan , Menteri PUPR dan Deputi Bina Tenaga Basarnas
- Aduan Para Serikat Pekerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Jakarta International Container Terminal
- Penyelesaian Permasalahan Antara APBMI dan BUP/PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)
- Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri
- Permasalahan Regulasi - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia
- Program Kerja Nasional APPERNAS JAYA - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan APPERNAS JAYA
- Konsultasi Program Kerja Komisi 5 DPR RI Tahun 2020 yang Dapat Dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Audiensi Komisi 5 DPR RI dengan Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Tanggal Rapat: 29 Oct 2018, Ditulis Tanggal: 15 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR-RI
Pada 29 Oktober 2018, Komisi 5 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Bina Marga, Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tentang penyempurnaan RKA K/L 2019. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ibnu Munzir dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Sulawesi Barat pukul 14:32 WIB. (ilustrasi: suara.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sugiyartanto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
- Postur anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga tahun anggaran 2019 (per jenis belanja) sebesar Rp40.318.736.335 dengan rincian penggunaan, yakni:
- Modal: 32.565,58 Miliar rupiah (81,68%);
- Belanja barang: 6.879,82 Miliar rupiah (16,15%);
- Belanja pegawai: 873,82 juta rupiah (2,17%).
- Info rencana pembangunan 300 jembatan gantung:
- 2018: 134 unit jembatan gantung;
- 2019: 166 unit jembatan gantung.
- Hasil evaluasi atas tindak lanjut atas usulan program yang diajukan kepada Ditjen Bina Marga di beberapa provinsi Indonesia sebagai berikut:
- Aceh: ada beberapa wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- Sumatra Utara: ada wilayah yang disetujui untuk dibangun jembatan gantung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
- Riau: akan menindaklanjuti tujuh program penanganan.
- Sumatra Barat: ada satu usulan program dimana wilayahnya masih jadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- Jambi: ada empat usulan program yang wilayah masih jadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- DKI Jakarta: fokus pada pembangunan infrastruktur untuk penanganan kemacetan.
- Jawa Barat: 15 program usulan dengan evaluasi bahwa sebagian besar wilayah berada di kewenangan Pemerintah Daerah.
- Jawa Tengah: lima program penanganan dengan evaluasi bahwa dua usulan masih berada di kewenangan Pemerintah Daerah.
- Jawa Timur: ada lima usulan yang status kewenangannya berada di Pemerintah Daerah.
- Nusa Tenggara Barat: ada tujuh program penanganan dengan hasil evaluasi bahwa terdapat satu wilayah yang statusnya berada di kewenangan Pemerintah Daerah.
- Nusa Tenggara Timur: ada tiga usulan yang kewenangannya berada di kewenangan Pemerintah Daerah.
- Kalimantan Barat: akan mendirikan jembatan gantung.
- Kalimantan Tengah: terdapat 27 usulan yang kewenangan berada di Pemerintah Daerah.
- Kalimantan Timur: ada usulan yang perlu dilakukan kajian pembangunan sistem jaringan jalan.
- Sulawesi Selatan: terdapat empat program usulan yang berada di kewenangan Pemerintah Daerah.
- Sulawesi Tenggara: terdapat tujuh program penanganan dengan satu diantaranya perlu kajian mendalam.
- Papua Barat: terdapat empat program penanganan dengan satu diantaranya telah disetujui.
Hari Suprayogi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
- Target pagu alokasi anggaran 2019, yakni:
- Irigasi (permukaan, rawa dan tambak): 10.111,12 Miliar rupiah untuk pembangunan irigasi 42 ribu hektare dan rehabilitasi irigasi 120 ribu hektare.
- Bendungan dan embung: 12.001,57 Miliar rupiah untuk pembangunan 48 bendungan dan 120 buah embung.
- Air tanah dan air baku: 3.168,75 Miliar rupiah untuk pembangunan air baku.
- Pengendali banjir dan pengaman pantai: 5.991,37 Miliar rupiah untuk pengaman pantai (13,03 km), pengendalian banjir (38,35 km), dan pengendalian lahan dan sedimen 13 buah.
- Pengendalian lumpur Sidoarjo: 425 Miliar rupiah untuk pengaliran lumpur (40 juta m3).
- Operasi dan pemeliharaan: 3.068,1 Miliar rupiah.
- Dukungan lainnya: 2.935,57 Miliar rupiah untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pembinaan tata kelola SDA.
Danis H. Sumadilaga, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR-RI
- Pada awalnya, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI sebesar 13.438,92 Miliar rupiah. Namun mendapat tambahan anggaran sebesar 6.806,28 Miliar rupiah yang berasal dari prioritas lainnya dalam rangka pencapaian RPJMN (272,28 Miliar rupiah) dan penguatan SDM (6.534 Miliar rupiah) sehingga pagu anggaran 2019 akhir menjadi 20.245,20 Miliar rupiah.
- Dari 1.398 usulan, terdapat 1.159 usulan yang dapat diprogramkan dan 239 usulan tidak dapat dijalankan. Keseluruhan usulan masuk dibedakan dalam tiga kategori yaitu Kategori A (infrastruktur permukiman); Kategori B (infrastruktur berbasis masyarakat); Kategori C (bukan infrastruktur permukiman).
- Rincian usulan dalam tiga kategori yaitu:
- Usulan yang termasuk Kategori A sebanyak 220 usulan dimana dapat diprogramkan (182 usulan) dan tak dapat diprogramkan (38 usulan).
- Usulan yang termasuk Kategori B sebanyak 966 usulan dimana dapat diprogramkan (878 usulan) dan tak dapat diprogramkan (89 usulan).
- Usulan yang termasuk Kategori C sebanyak 212 usulan dimana dapat diprogramkan (99 usulan) dan tak dapat diprogramkan (113 usulan).
Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR-RI
- Prioritas program tahun anggaran 2019 yaitu:
- Alokasi lanjutan Multi Years Contract (MYC) 2019;
- Revitalisasi infrastruktur terbangun;
- Proyek strategis nasional dan diskresi;
- Padat Karya Tunai;
- Target Renstra 2015-2019 seperti:
- Rumah swadaya;
- Rumah susun;
- Rumah khusus;
- Bantuan PSU Rumah Umum.
- Pagu anggaran sebesar 7,82 Triliun rupiah dengan target, yakni:
- Pembangunan rumah susun: 2.621,33 Miliar rupiah untuk 6.873 unit;
- Rumah swadaya: 4.287,04 Miliar rupiah untuk 206.500 unit;
- Pembangunan rumah khusus: 551,25 Miliar rupiah untuk 2.130 unit;
- Manajemen/perencanaan: 236,25 Miliar rupiah;
- Bantuan PSU Rumah Umum: 123,8 Miliar rupiah untuk 13.000 unit.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI
- Penyampaian Aspirasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat- Komisi 5 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat
- Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung di 5 (lima) Destinasi Prioritas Wisata Nasional - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan , Menteri PUPR dan Deputi Bina Tenaga Basarnas
- Aduan Para Serikat Pekerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Jakarta International Container Terminal
- Penyelesaian Permasalahan Antara APBMI dan BUP/PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)
- Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri
- Permasalahan Regulasi - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia
- Program Kerja Nasional APPERNAS JAYA - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan APPERNAS JAYA
- Konsultasi Program Kerja Komisi 5 DPR RI Tahun 2020 yang Dapat Dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Audiensi Komisi 5 DPR RI dengan Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah