Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Tanggal Rapat: 29 Oct 2018, Ditulis Tanggal: 15 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR-RI
Pada 29 Oktober 2018, Komisi 5 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Bina Marga, Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tentang penyempurnaan RKA K/L 2019. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ibnu Munzir dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Sulawesi Barat pukul 14:32 WIB. (ilustrasi: suara.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sugiyartanto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
- Postur anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga tahun anggaran 2019 (per jenis belanja) sebesar Rp40.318.736.335 dengan rincian penggunaan, yakni:
- Modal: 32.565,58 Miliar rupiah (81,68%);
- Belanja barang: 6.879,82 Miliar rupiah (16,15%);
- Belanja pegawai: 873,82 juta rupiah (2,17%).
- Info rencana pembangunan 300 jembatan gantung:
- 2018: 134 unit jembatan gantung;
- 2019: 166 unit jembatan gantung.
- Hasil evaluasi atas tindak lanjut atas usulan program yang diajukan kepada Ditjen Bina Marga di beberapa provinsi Indonesia sebagai berikut:
- Aceh: ada beberapa wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- Sumatra Utara: ada wilayah yang disetujui untuk dibangun jembatan gantung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
- Riau: akan menindaklanjuti tujuh program penanganan.
- Sumatra Barat: ada satu usulan program dimana wilayahnya masih jadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- Jambi: ada empat usulan program yang wilayah masih jadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- DKI Jakarta: fokus pada pembangunan infrastruktur untuk penanganan kemacetan.
- Jawa Barat: 15 program usulan dengan evaluasi bahwa sebagian besar wilayah berada di kewenangan Pemerintah Daerah.
- Jawa Tengah: lima program penanganan dengan evaluasi bahwa dua usulan masih berada di kewenangan Pemerintah Daerah.
- Jawa Timur: ada lima usulan yang status kewenangannya berada di Pemerintah Daerah.
- Nusa Tenggara Barat: ada tujuh program penanganan dengan hasil evaluasi bahwa terdapat satu wilayah yang statusnya berada di kewenangan Pemerintah Daerah.
- Nusa Tenggara Timur: ada tiga usulan yang kewenangannya berada di kewenangan Pemerintah Daerah.
- Kalimantan Barat: akan mendirikan jembatan gantung.
- Kalimantan Tengah: terdapat 27 usulan yang kewenangan berada di Pemerintah Daerah.
- Kalimantan Timur: ada usulan yang perlu dilakukan kajian pembangunan sistem jaringan jalan.
- Sulawesi Selatan: terdapat empat program usulan yang berada di kewenangan Pemerintah Daerah.
- Sulawesi Tenggara: terdapat tujuh program penanganan dengan satu diantaranya perlu kajian mendalam.
- Papua Barat: terdapat empat program penanganan dengan satu diantaranya telah disetujui.
Hari Suprayogi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
- Target pagu alokasi anggaran 2019, yakni:
- Irigasi (permukaan, rawa dan tambak): 10.111,12 Miliar rupiah untuk pembangunan irigasi 42 ribu hektare dan rehabilitasi irigasi 120 ribu hektare.
- Bendungan dan embung: 12.001,57 Miliar rupiah untuk pembangunan 48 bendungan dan 120 buah embung.
- Air tanah dan air baku: 3.168,75 Miliar rupiah untuk pembangunan air baku.
- Pengendali banjir dan pengaman pantai: 5.991,37 Miliar rupiah untuk pengaman pantai (13,03 km), pengendalian banjir (38,35 km), dan pengendalian lahan dan sedimen 13 buah.
- Pengendalian lumpur Sidoarjo: 425 Miliar rupiah untuk pengaliran lumpur (40 juta m3).
- Operasi dan pemeliharaan: 3.068,1 Miliar rupiah.
- Dukungan lainnya: 2.935,57 Miliar rupiah untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pembinaan tata kelola SDA.
Danis H. Sumadilaga, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR-RI
- Pada awalnya, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI sebesar 13.438,92 Miliar rupiah. Namun mendapat tambahan anggaran sebesar 6.806,28 Miliar rupiah yang berasal dari prioritas lainnya dalam rangka pencapaian RPJMN (272,28 Miliar rupiah) dan penguatan SDM (6.534 Miliar rupiah) sehingga pagu anggaran 2019 akhir menjadi 20.245,20 Miliar rupiah.
- Dari 1.398 usulan, terdapat 1.159 usulan yang dapat diprogramkan dan 239 usulan tidak dapat dijalankan. Keseluruhan usulan masuk dibedakan dalam tiga kategori yaitu Kategori A (infrastruktur permukiman); Kategori B (infrastruktur berbasis masyarakat); Kategori C (bukan infrastruktur permukiman).
- Rincian usulan dalam tiga kategori yaitu:
- Usulan yang termasuk Kategori A sebanyak 220 usulan dimana dapat diprogramkan (182 usulan) dan tak dapat diprogramkan (38 usulan).
- Usulan yang termasuk Kategori B sebanyak 966 usulan dimana dapat diprogramkan (878 usulan) dan tak dapat diprogramkan (89 usulan).
- Usulan yang termasuk Kategori C sebanyak 212 usulan dimana dapat diprogramkan (99 usulan) dan tak dapat diprogramkan (113 usulan).
Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR-RI
- Prioritas program tahun anggaran 2019 yaitu:
- Alokasi lanjutan Multi Years Contract (MYC) 2019;
- Revitalisasi infrastruktur terbangun;
- Proyek strategis nasional dan diskresi;
- Padat Karya Tunai;
- Target Renstra 2015-2019 seperti:
- Rumah swadaya;
- Rumah susun;
- Rumah khusus;
- Bantuan PSU Rumah Umum.
- Pagu anggaran sebesar 7,82 Triliun rupiah dengan target, yakni:
- Pembangunan rumah susun: 2.621,33 Miliar rupiah untuk 6.873 unit;
- Rumah swadaya: 4.287,04 Miliar rupiah untuk 206.500 unit;
- Pembangunan rumah khusus: 551,25 Miliar rupiah untuk 2.130 unit;
- Manajemen/perencanaan: 236,25 Miliar rupiah;
- Bantuan PSU Rumah Umum: 123,8 Miliar rupiah untuk 13.000 unit.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan