Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Tanggal Rapat: 27 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 2 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Sugiyartanto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Pada 27 September 2018, Komisi 5 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tentang rincian anggaran untuk fungsi dan program Eselon I dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari fraksi PDI-Perjuangan dapil Kalimantan Barat pukul 10:52 WIB. (ilustrasi: detik.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sugiyartanto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
- Rencana pembangunan 300 jembatan gantung yang tersebar di seluruh Indonesia akan dimulai pada awal tahun 2019 sehingga 2-4 bulan kemudian, manfaatnya dapat dirasakan.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI sedang dan/atau telah melakukan berbagai program di sejumlah provinsi Indonesia, yaitu:
- Jambi: pembangunan jembatan gantung telah sampai di tahap persetujuan kontrak yang akan selesai pada Desember mendatang.
- Aceh: masih dilakukan klarifikasi design dan status pembangunan jembatan gantung serta evaluasi perbaikan jalan.
- Sumatra Utara: Direktorat Jenderal Bina Marga sedang menangani jalan lingkar di Pulau Nias.
- Riau: Direktorat Jenderal Bina Marga juga sedang menangani ruas jalan nasional, khususnya pembangunan jalan di Tanjung Buton.
- Sumatera Barat: Direktorat Jenderal Bina Marga sedang menangani ruas jalan Padang.
- Bengkulu: sedang dilakukan pembangunan dan penanganan ruas jalan berdasarkan kondisi di lapangan.
- Sumatra Selatan: penanganan ruas-ruas jalan nasional.
- Bangka Belitung: pembinaan dan perawatan terhadap jembatan.
- DKI Jakarta: pemeliharaan jembatan di ruas-ruas jalan utama.
- Banten: penanganan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas baik di ruas-ruas jalan maupun jembatan.
- Jawa Barat: kemantapan jalan sebesar 95,3%, dan juga melakukan penanganan seperti gorong-gorong yang sempit di Indramayu untuk meningkatkan drainase jalan.
- Jawa Tengah: kemantapan di ruas-ruas jalan nasional mencapai 97,4% dimana rincian penanganan pada 2019 yaitu pembangunan jalan sepanjang 8,4 kilometer.
- Yogyakarta: akan dilakukan pembangunan jalan Kretek dengan menyesuaikan kondisi di jalan tersebut.
- Jawa Timur: penanganan pada ruas-ruas jalan nasional, penyelesaian pembangunan di jalan Pansela.
- Bali: kemantapan jalan sudah 97,32% dengan rincian ada preservasi jalan, jembatan, dan pembangunan jembatan.
- Nusa Tenggara Barat: terdapat preservasi jalan sepanjang 59 kilometer. Saat ini, pasca bencana Lombok, Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan perbaikan jalan sepanjang 30 kilometer maupun jembatan.
- Nusa Tenggara Timur: terdapat preservasi jalan sepanjang 1.858 kilometer dan melakukan pembangunan akses jalan di Pulau Sumba.
- Kalimantan Barat: kemantapan jalan nasional mencapai 93,87% dan terdapat preservasi jalan sepanjang 2.118 kilometer.
- Kalimantan Tengah: kemantapan jalan nasional sekitar 90,08% dimana terdapat rencana penanganan banjir untuk peninggian badan jalan.
- Kalimantan Selatan: kemantapan jalan nasional sekitar 91,05% sementara untuk seluruh ruas-ruas jalan nasional, Bina Marga melakukan penanganan guna peningkatan kemantapan fungsi operasional.
- Kalimantan Timur: kemantapan jalan 94,18%, didalamnya terdapat dua usulan yaitu percepatan jalan tol Balikpapan-Samarinda serta peningkatan dan pelebaran jalan Kabupaten Paser.
- Kalimantan Utara: Direktorat Jenderal Bina Marga masih tetap melakukan penanganan paralel perbatasan.
- Sulawesi Selatan: Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pemantauan pembangunan jalan Maros Kuning, penanganan poros jalan Luwu, serta pelebaran jalan di kota Palopo.
- Sulawesi Barat: kemantapan ruas jalan nasional hampir 90% dimana ruas jalanan sudah siap di sepanjang lintas barat Sulawesi.
- Sulawesi Tengah: kemantapan sampai dengan sekitar 95,01% dan didalamnya Direktorat Jenderal Bina Marga tetap melakukan pemeliharaan dan preservasi jalan maupun jembatan.
- Sulawesi Tenggara: kemantapan sekitar 93% dan Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan preservasi jalan dan jembatan. Hasil preservasi menunjukkan pembangunan jembatan penghubung Tampo-Tolitoli yang statusnya provinsi sehingga bukan kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Sulawesi Utara: kemantapan sampai dengan saat ini adalah 90,71% dan Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan penanganan jalan akses pariwisata Kupang.
- Gorontalo: tidak terdapat usulan untuk provinsi ini namun Direktorat Jenderal Bina Marga tetap melakukan penanganan di ruas jalan-jalan tersebut dan kemantapan saat ini adalah 94%.
- Maluku: kemantapan mencapai 84,87%.
- Papua Barat: kemantapan masih cukup rendah yaitu sekitar 78,79%, terdapat rencana program di tahun 2019 yaitu penanganan jalan di perbatasan Manokwari akan tetap dilakukan.
- Papua: kemantapan sekitar 81,54%, terdapat beberapa ruas jalan yang akan dilakukan penanganan salah satunya pembangunan infrastruktur jalan di Nabire yang tetap dilanjutkan. Lalu juga terdapat preservasi jalan (2.637 kilometer) dan jembatan (25.920 meter).
- Maluku Utara: Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan preservasi jembatan 12.697 meter.
- Tahapan proyek Kerja sama Pemerintah Badan Usaha-Availability Payment (KPBU-AP) yaitu perencanaan proyek, penyiapan proyek dan transaksi. Mulai Oktober atau November 2018, akan dilakukan pelelangan dini.
- Direktorat Jenderal Bina Marga akan maksimal anggaran untuk mencapai serapan secara menyeluruh.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan