Deputi Kementerian BUMN

• Secara singkat ada Rp25.045 miliar sudah kami cocokan di mana itu konversi hutang.
• Hutang merupakan perjanjian terkait rehabilitasi tanaman, bangunan perusahaan, dan pembangunan pabrik.
• Ini untuk PT. RNI 1, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 8 posisi Rp32,774,926,941,000.
• Ini merupakan izin pokok Service Level Agreement (SLA) yang kejadiannya tahun 1987.
• Peruntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan pohon kelapa sawit jadi PTPN 1 dan 8 sumber utama.
• Untuk jumlahnya sama yaitu Rp692,527,719,715,000 untuk RNI konversi hutang.
• Ada tiga nomor Rekening Dana Investasi (RDI) yaitu 301,330 dan 324 merupakan penugasan pemerintah untuk pengadaan bahan baku generik.
• Untuk PT. Perikanan Nusantara sebesar Rp29,396,786,411,000 hutang tersebut merupakan hutang pokok SLA dan RDI.
• Ini diperuntukan untuk tenaga peralatan dan sarana penangkapan ikan.
• Pokok-pokok dari besarnya PMN dijadikan yang kami sampaikan dan kiranya mohon untuk dibahas dan dapat persetujuan.
• Dalam hal ini tentang clearance audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) barangkali bahwa yang berhak memberikan adalah BPK.
• Kami bercerita tentang RDI ada empat rekening dana investasi dan sudah diaudit oleh BPK.
• Waktu itu memang ada dua hal atas catatan komunikasi kepada BPK bahwa temuan sudah ditindaklanjuti.
• Khusus RNI dengan hutang RDI sebelum RNI mencatat sebagai memang berdasarkan hasil audit BPK.
• Bahan baku penugasan penyehatan pabrik gula raga manis melalui hasil RDI.

PT. RNI

• PT. RNI sudah melakukan komunikasi dengan BPK tiga kali dan tidak ada masalah, hanya saja surat PT. RNI belum ditanggapi.
• Dalam hal ini nomor 330 belum ada temuan, namun nomor 265 dan 302 yang dibicarakan.