Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengembangan Kota Batam — Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan DPRD Kepulauan Riau Pansus Batam

Tanggal Rapat: 16 Mar 2016, Ditulis Tanggal: 19 Apr 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: DPRD Kepulauan Riau Pansus Batam

Pada 16 Maret 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan audiensi dengan DPRD Kepulauan Riau Pansus Batam mengenai Pengembangan Kota Batam. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Azam Asman Natawijana dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Jawa Timur 3 pada pukul 11.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: btp.ac.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

DPRD Kepulauan Riau Pansus Batam
  • Keputusan Presiden (Kepres) nomor 8 tahun 2000 tentang kawasan Batam yang dipimpin gubernur di bawah Kanwil Menteri Hukum dan HAM serta beacukai.
  • Wilayah operasi otoritas Batam bahwa di pusat mengira Batam adalah Badan Pengelolaan (BP) Batam jadi kewenangannya tidak jelas.
  • Sekarang ini Batam hanya menjadi objek, tidak ada yang khusus tentang ekonomi yang free trade zone.
  • Kami Ingin Batam lebih diuntungkan dengan selat malaka dan perdagangan khusus jangan tumpang tindih dalam kebijakan.
  • Dalam FTZ bahwa Batam tidak masuk ke Pabean tapi di pusat ada ketentuan yang beda ini ada sikap yang tidak serius.
  • Masyarakat Batam khawatir dengan banyaknya carut-marut batas antara industri dan pemukiman.
  • Kami ingin komisi 6 DPR mengawal kebijakan prinsip ekonomi daerah dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar tidak simpang siur.
  • Ini jangan hanya memuaskan Singapura tapi kepentingan daerah harus lebih penting dan masyarakat lebih diperjuangkan.
  • Dasarnya kita menyetujui untuk KEK di Batam tapi jangan sepihak di mana ada 1500 investor asing.
  • Kewenangan antara BP Batam dan kanwil Kawasan masih tumpang tindih, contohnya terkait izin baliho.
  • Berbagai regulasi bermasalah diantaranya pembebasan bea masuk, mungkin diuntungkan investor tapi tidak ada.
  • Kami meminta untuk tahun 2019 untuk otonomi khusus, kami minta dukungan dan pengawasan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan