Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengawasan Berjangka Komoditi — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Tanggal Rapat: 9 Feb 2016, Ditulis Tanggal: 27 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Pada 9 Februari 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai Pengawasan Berjangka Komoditi. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Farid dari Fraksi Hanura dapil Jawa Timur 11 pada pukul 11.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : cnnindonesia.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
  • Tugas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah membina mengawasi mengatur komoditi berjangka dan mengembangkan transaksi berjangka volum transaksi 6590.530 lot.
  • Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan nilai pada tahun 2016.
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi telah melakukan pemberian sanksi kepada pelaku komoditi yang tidak sesuai undang-undang.
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi telah membuat 10 jenis perizinan secara online.
  • 2 mekanisme transaksi sistem yang disiapkan komoditi.
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menangani sengketa yang menyelesaikan di perusahaan pialang.
  • Dalam penegakan hukum, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi membuat pedoman nasabah secara online.
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan juga terhadap penutupan situs-situs yang ilegal.
  • Setiap terjadi kasus perselisihan, diselesaikan musyawarah, mediasi di perusahaan berjangka dan lembaga peradilan.
  • Mediasi tidak dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi karena hanya melakukan pengawasan.
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tidak bisa melakukan mediasi ditakutkan akan menimbulkan konflik interest.
  • Pada prinsipnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan suatu pemeriksaan berdasarkan pengaduan nasabah atau pihak lain.
  • Sesuai undang-undang, dilakukan musyawarah terlebih dahulu, lalu naik ke bursa berjangga untuk mediasi karena ada tim mediator bersertifikat, lalu jika belum mufakat dilakukan naik ke lembaga peradilan.
  • Jika ada indikasi pelanggaran, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan mediasi. Bila mediasi tidak perlu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi akan menanyakan kepada pelaku komoditi&investor mau masuk hukum atau tidak.
  • Jawaban penindakan semua pengenaan sanksi diupload di website karena Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukannya secara transparan.
  • Tahun 2012 ada 14 sanksi, 2013 ada 19 sanksi, 2014 ada 26 sanksi dan 2015 ada 24 sanksi.
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan pengaturan selain penegakan hukum.
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan pengaturan juga. Salah satu contoh, memoratorium untuk adanya pialang SPA.
  • SPA multirateral sebanyak 19,34% dan hampir 20% dari totalnya.
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi telah mempersiapkan pengawasan online yang terhubung dengan perbankan.
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi meningkatkan modal disetor dari pedagangnya sehingga pemainnya harus kredibel.
  • Realtime perdagangan dengan bank sudah mulai dilakukan, sehingga mulai kredible pialang SPA dan mengurangi dampak negatif.
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berusaha memberikan integritas yang bagus untuk pialang SPA yang baru.
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kerjasama dengan bursa, salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan