Rangkuman Terkait
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 (Rapat Lanjutan) — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Tanggal Rapat: 9 Jun 2020, Ditulis Tanggal: 10 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri BUMN
Pada 9 Juni, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Faisol Riza dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapil Jawa Timur 2 pada pukul 13:26 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum (Ilustrasi: foto.bisnis.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri BUMN
- Kementerian BUMN melakukan keputusan bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri terkait untuk pelaksanaan restrukturisasi. Lalu juga klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah diturunkan dari 27 menjadi 12 diman masing-masing Wakil Menteri memegang 6 kluster.
- Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Presiden telah menerbiykan Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pencepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Restrukturisasi merupakan upaya untuk menyehatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memperbaiki kondisi internal, meningkatkan kinerja dan menghasilkan peningkatan nilai tambah melalui pajak dan deviden.
- Selanjutnya akan dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Menteri Keuangan mengenai tata kerja pelaksanaan Tim Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Surat Keputusan Bersama (SKB) saat ini sedang direview oleh Kementerian Keuangan.
- Rincian dana Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :
- Total Dana sebesar Rp. 143,63 Triliun dibagi dengan 14% untuk Dana Talangan, 11% untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan 75% untuk Pencairan Hutang Pemerintah.
- Sebesar 15,5 Triliun yang terbagi 4 yaitu Hutama Karya (7,5T), Permodalan Nasional Madani (1,5T), Bahana (6,0T) dan Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) (0,5T). Penyertaan Modal Negara (PMN) ini diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan penugasan pembangunan proyek strategi nasional seperti Hutama Karya yang harus membangun jalan tol di Sumatera.
- Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) diberikan untuk menjaga keberlangsungan usaha nasabah Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) khusus wanita pra sejahtera dan Bahana demi melakukan perluasan pinjaman kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) untuk selesaikan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
- Total PMN sebesar 15,5T yg terbagi 4 yaitu Hutama Karya (7,5T), PNM (1,5T), Bahana (6,0T) dan ITDC (0,5T). PMN ini diberikan kepada BUMN yg menjalankan penugasan pembangunan proyek strategi nasional seperti HK yg harus membangun jalan tol di Sumatera.
- Dana Talangan Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :
- Garuda Indonesia sebesar 8,5 Triliun.
- Kereta Api Indonesia sebesar 3,5 Triliun.
- Perumnas sebesar 0,65 Triliun.
- Krakatau Steel sebesar 3 Triliun.
- Perkebunan Nusantara sebesar 4 Triliun.
- Program yang dilakukan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN( sangat signifikan. Yang jadi catatan, 75% adalah hutang yang sudah jatuh tempo dari 2017 dan ini diberikan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang melakukan pelayanan kepada publik.
- Kesimpulan :
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), antara lain melalui program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pembentukan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersasarkan value chain.
- 75% dari total dana untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pencairan hutang Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni sebesar Rp. 108,48 Triliun.
- Dana Talangan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Pemerintah beserta bunganya.
- Saat ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengidentifikasi kebutuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2021. Menurut perkiraan awal, deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2021 akan turun lebih dari 50% dibandingkan dengan dividen tahun 2020.
- Penurunan dividen tersebut dikarenakan BUMN mengalami penurunan pendapatan yang signifikan dan akan mengutamakan untuk menjaga cash flow masing-masing karena dampaik dari Pandemi.
- Pada intinya, seluruh dana yang diberikan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berfungsi untuk memastikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menyelesaikan tanggung jawab pelayanan publik yang menyangkut kepentingan nasional dan menjaga aktivitas perekonomian masyarakat di tengah Pandemi.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 (Rapat Lanjutan) — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)