• Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI pada 2017 sebesar Rp960.773.348.000 dengan realisasi Rp880.688.842.420 atau 91,66%.
• Kendala pada 2017 adalah adanya anggaran yang dialokasikan di daerah pada 58 satuan kerja yang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baru diterbitkan. Untuk mengatasinya, kementerian meningkatkan koordinasi dengan dinas kerja perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan anggaran tugas.
• Dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Rekon-LK, Kementerian Koperasi dan UKM RI belum pernah mengalami kendala suspend. Kendala yang dialami lebih terkait dengan koneksi jaringan internet satuan kerja terutama di daerah tertinggal atau perbatasan.
• Seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi penyelesaian tindak lanjut dan telah disampaikan kepada Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI melalui Surat Nomor 15/M.KUKM/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Penyampaian Rencana Aksi LHP BPK RI. Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM RI setiap bulan melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan hasilnya dilaporkan BPK RI secara periodik.
• Upaya perbaikan yang dilakukan dalam penyerapan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 adalah menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta realisasi anggaran dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan.

• Realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 adalah Rp438.035.283.180 atau mencapai 93,01% dari total anggaran BKPM ta. 2017 sebesar Rp470.942.523.000
• Pada dasarnya implementasi Aplikasi E-Rekon LK baik pada satuan kerja pusat maupun dekonsentrasi sudah berjalan baik, namun masih terdapat kendala yakni:
  • Implementasi pada satker dekonsentrasi sedikit mengalami permasalahan karena adanya keterbatasan SDM yang ada di daerah;
  • Keterbatasan jaringan internet yang ada di daerah.
• BKPM mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2017, terdapat satu temuan sistem pengendalian intern dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adanya addendum (tambahan) dalam perjanjian kontrak lump sum atas kegiatan forum internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan.(*kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa)
• Upaya yang dilakukan BKPM untuk perbaikan penyerapan anggaran adalah:
  • Melakukan identifikasi atas kemungkinan munculnya hambatan yang akan terjadi.
  • Melakukan koordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI dalam upaya untuk memecahkan permasalahan.
  • Melakukan efisiensi dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran ta. 2017 serta menyusun kembali sasaran-sasaran kegiatan;
  • Meningkatkan koordinasi dengan daerah dan instansi teknis terkait untuk beberapa kegiatan yang pelaksanaannya bersifat koordinatif.

Tidak ada pemaparan namun memberikan tanggapan atas pertanyaan dan pertanyaan anggota Komisi 6 DPR RI.