Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Alokasi Anggaran 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan Kepala Badan Standarisasi Nasional

Tanggal Rapat: 23 Oct 2018, Ditulis Tanggal: 24 Jun 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Pada 23 Oktober 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan Kepala Badan Standarisasi Nasional mengenai Alokasi Anggaran 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Dito Ganinduto dari Fraksi Golongan Karya dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 15:42 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : finance.detik.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Perindustrian
  • Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-166/MK.2/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2019 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka pembicaraan tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, pagu alokasi anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.589.324.559.000,-.
  • Pagu tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 3.364.388.704.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 224.940.855.000,-, dengan rincian alokasi belanja sebagai berikut :
    • Belanja pegawai sebesar Rp. 647.522.172.000,-
    • Belanja Operasional yang meliputi biaya operasional perkantoran, pemeliharaan perlatan kantor maupun gedung sebesar Rp. 280.602.211.000,-,
    • Belanja non-operasional sebesar Rp. 2.661.200.176.000,- yang meliputi kegiatan reguler.
  • Pagu alokasi anggaran kemenperin 2019 sesuai struktur organisasi yang baru dengan total pagu Rp 3.589.324.559.000,-
  • Kementerian Perindustrian meminta dukungan dari Komisi 6 DPR-RI agar program Kemeterian Perindustrian tahun 2019 dapat berjalan dengan baik.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  • Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-166/MK.02/2018 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019 menyatakan bahwa Badan Standarisasi Nasional (BSN) mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 231.619.639.000,-.
  • Pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2019 :
    • Program dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar Rp. 114.686.177.000.-
      • Gaji pegawai sebesar Rp. 58.274.376.000,-
      • Operasional kantor sebesar Rp. 29.172.000,000,-
      • Pelaksanaan kegiatan pada dukungan manajemen sebesar Rp. 27.239.801.000,-
    • Program pengembangan standarisasi nasional sebesar Rp. 116.933.462.000,-
      • Prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp. 62.736.000.000,-
      • Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 17.797.597.000,-
      • Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standarisasi Nasional (BSN) lainnya sebesar Rp. 36.399.865.000,-
  • Program pengembangan standarisasi nasional sebesar Rp. 116.933.462.000 yang meliputi :
    • Pengembangan sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian sebesar Rp. 827.589.000.
    • Peningkatan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi sebesar Rp. 77.842.038.000.
    • Peningkatan akreditasi lembaga sertifikasi sebesar Rp. 5.505.422.000.
    • Peningkatan informasi dan dokumentasi standarisasi sebesar Rp. 3.665.353.000.
    • Kerja sama standarisasi sebesar Rp. 3.048.443.000.
    • Pendidikan dan pemasyarakatan standarisasi sebesar Rp. 9.248.399.000.
    • Penelitian dan pengembangan standarisasi sebesar Rp. 3.484.300.000.
    • Perumusan standar sebesar Rp. 7.700.000.000.
    • Peningkatan penerapan standar sebesar Rp. 5.611.718.000.
  • Besar harapan Badan Standarisasi Nasional (BSN) agar komisi 6 DPR-RI dapat mendukung program-program Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan