Tidak ada pemaparan, namun memberikan respon atas pendalaman anggota Komisi 6 DPR RI.

• RUU Desain Industri telah disampaikan oleh Presiden RI kepada DPR RI melalui surat penugasan Menteri Hukum dan HAM RI serta Menteri Perindustrian RI untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU guna mendapatkan persetujuan bersama.
• Kebijakan ekonomi Indonesia diarahkan pada kepentingan nasional dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Salah satu perjanjian internasionalnya adalah aturan yang mengatur perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimana jadi hal sangat penting dalam perdagangan.
• UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri masih terdapat kelemahan, baik secara substansi dan penegakan hukum, khususnya dalam desain industri itu sendiri. Adapun urgensi revisi UU Nomor 31 Tahun 2000 ini, salah satunya untuk mengakomodasi industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
• Hak Desain Industri sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan jaminan fidusia (hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak).
• Besar harapan, RUU Desain Industri dapat dibahas dan mendapat persetujuan bersama di tengah banyaknya substansi serta relatif singkatnya waktu.