Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Tanggal Rapat: 17 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 26 May 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri Perindustrian→Airlangga Hartarto

Pada 17 Juni 2019, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga 2020. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 11:51 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Perindustrian → Airlangga Hartarto
  • Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B-241/m.ppn/d.8/ku.01.01/04/2019 dan S-338/MK.02/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2020 sebesar Rp. 2.952.007.554.000,-
  • Pagu tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp 2.715.068.762.000,- dan PNBP sebesar Rp, 236.938.792.000,-, dengan rincian alokasi belanjanya sebagai berikut :
  1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 746.695.062.000,-
  2. Belanja Operasional yang meliputi biaya operasional perkantoran, pemeliharaan peralatan kantor maupun gedung sebesar Rp. 336.526.466.000,-
  3. Belanja Non-Operasional sebesar Rp. 1.868.786.026.000, yang meliputi kegiatan prioritas nasional dan kegiatan reguler.
  • Alokasi anggaran pendidikan Kementerian Perindustrian pada pagu indikatif 2020 sebesar Rp. 1.044.000.000.000,-
  • Pagu Indikatif Kemenperin tahun 2020 adalah sebesar Rp 2,9 T.
  • Realisasi Kementerian Perindustrian sampai 31 Desember 2018 (Audited) sebesar Rp2.628.110.102.894 dari pagu anggaran sebesar Rp2.847.992.836.000.
  • Realisasi Kementerian Perindustrian sampai 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.628.110.102.894 atau 92,28%. Realisasi Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran 2018 sudah melampaui presentasi angka realisasi nasional sebesar 91,68%.
  • Kementerian Perindustrian memperoleh status Wajar Tutup Pengecualian (WTP) pada tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kementerian Perindustrian juga telah memperoleh 11 kali berturut turut.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan