Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Istaka Karya (Persero), Dirut PT. Nindya Karya (Persero), Dirut PT. Brantas Abipraya (Persero), Dirut PT. Amarta Karya (Persero), dan Dirut Perum Pembangunan Perumahan Nasional
Tanggal Rapat: 17 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 9 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Dirut PT. Brantas Abipraya
Pada 17 Februari 2020, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Istaka Karya (Persero), Dirut PT. Nindya Karya (Persero), Dirut PT. Brantas Abipraya (Persero), Dirut PT. Amarta Karya (Persero), dan Dirut Perum Pembangunan Perumahan Nasional mengenai Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Martin Manurung dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) daerah pemilihan Sumatra Utara 2 pada pukul 16:21 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- PT. Brantas Abipraya didirikan pada tanggal 12 November 1980, dengan misi untuk menjadi perusahaan terpercaya dalam kontruksi. Dengan menjalan misi yang ada, Kami memiliki 7 pilar bisnis yaitu kelompok produsen, jasa penunjang, kontruksi, properti, investasi jalan tol, investasi energi terbarukan dan investasi penyedian air minum.
- Pertumbuhan dari tahun 2019 sampai Februari 2020 diharapkan mencapai angka 37,3%. Posisi keuangan aset dengan Total aset tahun 2019 adalah sejumlah 6,608 triliun tahun tahun 2020 RKP rencanakan sejumlah 6,23 triliun.
- Terkait sumber daya manusia, total tenaga tetap yang dimiliki perusahaan kami di tahun 2019 sebanyak 574 orang terdiri dari tenaga teknik sejumlah 426 orang dan tenaga non teknik sejumlah 140 orang. Untuk isu strategis tahun 2019-2024. Tahun 2019 kita intergrasi bisnis ke hilir, tahun 2020 kita fokus ke pengembangan properti komersial.
- tahun 2021 kami merencanakan untuk penambahan modal oleh IPO yang hasilnya kita pakai untuk investasi jalan tol dan yang lainnya, tahun 2022 kami mengembangkan kawasan terintegrasi, tahun 2023 akan melakukan pengembangan beberapa bidang, tahun 2024 cita-citanya IPO untuk anak perusahaan dan ekspansi ke luar Indonesia.
Dirut PT. Istaka Karya
- Kami berdiri 11 April 1981, PT Istaka Karya Dibidang jasa kontruksi spesialis di infrastuktur. siap proyek dari Pemerintah di seluruh indonesia dan tidak memilki anak perusahaan. Dengan Total karyawan sebesar 353 baik teknik maupun non teknik.
- Proyek yang sedang dilakukan, masih berjalan di proyek Pemerintah seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan beberapa sudah kita selesaikan serta peningkatan jalan di daerah Yogyakarta, Jambi dan underpass Kentungan wilayah Yogjakarta. Tak kalah penting Kontrak ditangan tahun 2019 sebanyak Rp3,018 triliun.
- Untuk proyek yang dikerjakan yaitu peningkatan Jalan Legundi-Plajan di Yogyakarta, pelebarang jalan Sorek I Simpang Japura, prevervasi jalan batas Provinsi Riau, rekonstruksi dan penanganan lereng kebon kopi Tobali, pembangunan underpass Kentungan Yogyakarta, peningkatan jalan Tambakreja Bantarsari, pembangunan Stasiun KA Bekasi, dan yang lainnya.
Dirut PT. Amarta Karya
- Kepemilikan PT. Amarta Karya 100% milik negara. Sumber daya manusia kita di tahun 2017 mengalami restrukturisasi pegawai dan kita didominasi oleh milenial sebesar 60%. Perusahaan telah menjalankan berbagai proyek yang tersebar di 27 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia dalam bidang usaha manufaktur, konstruksi dan investasi terintegrasi.
- Isu strategis yang kami perhatikan yaitu mendukung pembangunan infrastruktur untuk kemudahan aksesibilitas dan konektivitas, mendukung program pengembangan energi dan migas, dan mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air.
- Untuk rencana pengembangan yang kami lakukan yaitu mendukung kemudahan aksesibilitas dengan penugasan pengadaan dan pembangunan jembatan baja untuk konektifitas daerah, revitalisasi dan investasi peralatan manufaktur, dan penjajakan kerja sama dengan investor lokal dan asing untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan.
Dirut PT. Nindya Karya
- Struktur Kepemilikan Saham di Indonesia hanya mencapai angka 1,00% dan 99% ada di PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero). Di tahun 2012 Nindya Karya mengalami keterpurukan ada di Peraturan Pemerintah nomor 69 sehingga saham negara tinggal sejumlah 1% saja.
- PT Nindya Karya dibangun oleh 5 pilar yaitu konstruksi, energi, manufaktur, properti dan realty, badan usaha jalan tol. Hampir semuanya sudah bergerak secara masif dan terstruktur. Selanjutnya unit bisnis dan area kerja dengan jumlah karyawan sebanyak 979 orang.
- Kami mencoba akan membangun Light Rail Transit (LRT) di derah Bali bersama investor di Korea. Kami sudah membuat MoU dan kesepakatan bersama. Untuk isu strategis. Status tersangka korporasi kebetulan perusahaan kami sendiri sebagai direktur utama dan sudah dua tahun prosesnya.
- Karena itu kedua tersangkanya sendiri kepala cabang kami sudah di tahan dan sudah lama. Lalu pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2012, harusnya tahun ini berakhir karena ini sifatnya sementara. Saham ini bersifat sementara dan berakhir di tahun 2020.
- Dampak yang bagus untuk PT. Nindya Karya yaitu bendungan, di perbatasar Pasar Johar, Jembatan Papua, jalan tol Solo-Salatiga, proyek Dermaga, dan jaringan listrik yang ada di AP2.
Dirut Perum Pembangunan Perumahan Nasional
- Wilayah kerja kami ada di seluruh Indonesia, ada 7 regional dan masing-masing ada proyek-proyek yang wilayahnya yang ada di regional tadi. Awalnya Perumnas dikasih tanah oleh Pemerintah untuk mengembangkan daerah tetapi lama-lama Pemerintah tidak bisa memberikan tanah lagi padahal menurut survey 67% yang membutuhkan rumah ada di Jabodetabek dan tanah di sana sudah mahal sekali.
- Program kami merevitalisasi rumah susun yang kumuh dengan empat lantai kita rubah, orang yang ada di sana kita berikan uang untuk mengontrak selama dua tahun, dan jika sudah selesai kami persilahkan kembali dan secara gratis.
- Setiap Deputi kita hilangkan. Lalu cabang-cabang tadinya 15 rumah ada satu cabang tapi ini tidak efisien jadi kita hapus. 100 rumah untuk satu cabang. Kinerja Keuangan Konsolidasi, Tahun 2019 belum diaudit jika diperlukan akan kami laporkan.
- Kami menciptakan bisnis baru yaitu properti managemen. Ini menambah penghasilan juga untuk Perumnas karena pelayanan apartemen misalnya itu juga belum. Transformasi kami lakukan, Tahap satu yang sedang berjalan dan tahap dua bagian transformasinya.
- Kami kerjasama dengan PT. Pasar Jaya dengan para pedagang tinggal turun untuk berdagang dan untuk tidur diatas, dan kami bekerjasama dengan Damri untuk segi oprasional.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)