Rangkuman Terkait
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI
- Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Istaka Karya (Persero), Dirut PT. Nindya Karya (Persero), Dirut PT. Brantas Abipraya (Persero), Dirut PT. Amarta Karya (Persero), dan Dirut Perum Pembangunan Perumahan Nasional
Tanggal Rapat: 17 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 9 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Dirut PT. Brantas Abipraya
Pada 17 Februari 2020, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Istaka Karya (Persero), Dirut PT. Nindya Karya (Persero), Dirut PT. Brantas Abipraya (Persero), Dirut PT. Amarta Karya (Persero), dan Dirut Perum Pembangunan Perumahan Nasional mengenai Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Martin Manurung dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) daerah pemilihan Sumatra Utara 2 pada pukul 16:21 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- PT. Brantas Abipraya didirikan pada tanggal 12 November 1980, dengan misi untuk menjadi perusahaan terpercaya dalam kontruksi. Dengan menjalan misi yang ada, Kami memiliki 7 pilar bisnis yaitu kelompok produsen, jasa penunjang, kontruksi, properti, investasi jalan tol, investasi energi terbarukan dan investasi penyedian air minum.
- Pertumbuhan dari tahun 2019 sampai Februari 2020 diharapkan mencapai angka 37,3%. Posisi keuangan aset dengan Total aset tahun 2019 adalah sejumlah 6,608 triliun tahun tahun 2020 RKP rencanakan sejumlah 6,23 triliun.
- Terkait sumber daya manusia, total tenaga tetap yang dimiliki perusahaan kami di tahun 2019 sebanyak 574 orang terdiri dari tenaga teknik sejumlah 426 orang dan tenaga non teknik sejumlah 140 orang. Untuk isu strategis tahun 2019-2024. Tahun 2019 kita intergrasi bisnis ke hilir, tahun 2020 kita fokus ke pengembangan properti komersial.
- tahun 2021 kami merencanakan untuk penambahan modal oleh IPO yang hasilnya kita pakai untuk investasi jalan tol dan yang lainnya, tahun 2022 kami mengembangkan kawasan terintegrasi, tahun 2023 akan melakukan pengembangan beberapa bidang, tahun 2024 cita-citanya IPO untuk anak perusahaan dan ekspansi ke luar Indonesia.
Dirut PT. Istaka Karya
- Kami berdiri 11 April 1981, PT Istaka Karya Dibidang jasa kontruksi spesialis di infrastuktur. siap proyek dari Pemerintah di seluruh indonesia dan tidak memilki anak perusahaan. Dengan Total karyawan sebesar 353 baik teknik maupun non teknik.
- Proyek yang sedang dilakukan, masih berjalan di proyek Pemerintah seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan beberapa sudah kita selesaikan serta peningkatan jalan di daerah Yogyakarta, Jambi dan underpass Kentungan wilayah Yogjakarta. Tak kalah penting Kontrak ditangan tahun 2019 sebanyak Rp3,018 triliun.
- Untuk proyek yang dikerjakan yaitu peningkatan Jalan Legundi-Plajan di Yogyakarta, pelebarang jalan Sorek I Simpang Japura, prevervasi jalan batas Provinsi Riau, rekonstruksi dan penanganan lereng kebon kopi Tobali, pembangunan underpass Kentungan Yogyakarta, peningkatan jalan Tambakreja Bantarsari, pembangunan Stasiun KA Bekasi, dan yang lainnya.
Dirut PT. Amarta Karya
- Kepemilikan PT. Amarta Karya 100% milik negara. Sumber daya manusia kita di tahun 2017 mengalami restrukturisasi pegawai dan kita didominasi oleh milenial sebesar 60%. Perusahaan telah menjalankan berbagai proyek yang tersebar di 27 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia dalam bidang usaha manufaktur, konstruksi dan investasi terintegrasi.
- Isu strategis yang kami perhatikan yaitu mendukung pembangunan infrastruktur untuk kemudahan aksesibilitas dan konektivitas, mendukung program pengembangan energi dan migas, dan mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air.
- Untuk rencana pengembangan yang kami lakukan yaitu mendukung kemudahan aksesibilitas dengan penugasan pengadaan dan pembangunan jembatan baja untuk konektifitas daerah, revitalisasi dan investasi peralatan manufaktur, dan penjajakan kerja sama dengan investor lokal dan asing untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan.
Dirut PT. Nindya Karya
- Struktur Kepemilikan Saham di Indonesia hanya mencapai angka 1,00% dan 99% ada di PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero). Di tahun 2012 Nindya Karya mengalami keterpurukan ada di Peraturan Pemerintah nomor 69 sehingga saham negara tinggal sejumlah 1% saja.
- PT Nindya Karya dibangun oleh 5 pilar yaitu konstruksi, energi, manufaktur, properti dan realty, badan usaha jalan tol. Hampir semuanya sudah bergerak secara masif dan terstruktur. Selanjutnya unit bisnis dan area kerja dengan jumlah karyawan sebanyak 979 orang.
- Kami mencoba akan membangun Light Rail Transit (LRT) di derah Bali bersama investor di Korea. Kami sudah membuat MoU dan kesepakatan bersama. Untuk isu strategis. Status tersangka korporasi kebetulan perusahaan kami sendiri sebagai direktur utama dan sudah dua tahun prosesnya.
- Karena itu kedua tersangkanya sendiri kepala cabang kami sudah di tahan dan sudah lama. Lalu pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2012, harusnya tahun ini berakhir karena ini sifatnya sementara. Saham ini bersifat sementara dan berakhir di tahun 2020.
- Dampak yang bagus untuk PT. Nindya Karya yaitu bendungan, di perbatasar Pasar Johar, Jembatan Papua, jalan tol Solo-Salatiga, proyek Dermaga, dan jaringan listrik yang ada di AP2.
Dirut Perum Pembangunan Perumahan Nasional
- Wilayah kerja kami ada di seluruh Indonesia, ada 7 regional dan masing-masing ada proyek-proyek yang wilayahnya yang ada di regional tadi. Awalnya Perumnas dikasih tanah oleh Pemerintah untuk mengembangkan daerah tetapi lama-lama Pemerintah tidak bisa memberikan tanah lagi padahal menurut survey 67% yang membutuhkan rumah ada di Jabodetabek dan tanah di sana sudah mahal sekali.
- Program kami merevitalisasi rumah susun yang kumuh dengan empat lantai kita rubah, orang yang ada di sana kita berikan uang untuk mengontrak selama dua tahun, dan jika sudah selesai kami persilahkan kembali dan secara gratis.
- Setiap Deputi kita hilangkan. Lalu cabang-cabang tadinya 15 rumah ada satu cabang tapi ini tidak efisien jadi kita hapus. 100 rumah untuk satu cabang. Kinerja Keuangan Konsolidasi, Tahun 2019 belum diaudit jika diperlukan akan kami laporkan.
- Kami menciptakan bisnis baru yaitu properti managemen. Ini menambah penghasilan juga untuk Perumnas karena pelayanan apartemen misalnya itu juga belum. Transformasi kami lakukan, Tahap satu yang sedang berjalan dan tahap dua bagian transformasinya.
- Kami kerjasama dengan PT. Pasar Jaya dengan para pedagang tinggal turun untuk berdagang dan untuk tidur diatas, dan kami bekerjasama dengan Damri untuk segi oprasional.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI
- Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani