Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dan Rencana Kerja 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Tanggal Rapat: 10 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 6 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)

Pada 10 April 2017, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam mengenai Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dan Rencana Kerja 2017. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Bowo Sidik dari Fraksi Golongan Karya (Golkar( dapil Jawa Tengah 2 pada pukul 15:33 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : finance.detik.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
  • Realisasi anggaran BP Batam tahun 2016 adalah 1,4T (79,5%).
  • BP Batam terkena self-blocking anggaran sebesar 49,5 Miliar dari dana APBN sebesar 1,7 Triliun.
  • Rencana mengembangan Batam 5 tahun kedepan, dengan target mencapai investasi sebesar 153,24 Triliun.
  • Fokus pengembangan Batam adalah pada industri manufaktur dan jasa dengan konsep industri hijau.
  • Untuk investasi, hal yang harus segera dilakukan adalah memberikan kenyamanan dan kepastian hukum.
  • BP Batam akan memperluas pulau Batam agar lebih banyak yang berinvestasi di Batam dan membangun kawasan industri bahari di Batam.
  • Visi BP Batam adalah membangun kawasan investasi di Asia Pasifik dan menjadi kontributor utama ekonomi nasional.
  • Alokasi DIPA tahun 2017 untuk BP Batam adalah 1,75 Triliun.
  • Pendapatan dari rupiah murni seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan operasional.
  • Jika bicara mengenai sektor yang ramai di Batam, Kepala BP Batam tidak mau menyalahi siapapun.
  • Bicara sektor yang ramai di Batam, yakni real estate, hanya berkontribusi 1,6%. Penyebabnya adalah shipyards.
  • 160 shipyard ada di Batam. Asosiasi shipyard di sana mengatakan hanya ada 30.000 pekerja, sisanya lay-off.
  • Temuan BP Batam untuk masalah ini adalah pelayanan yang carut marut di lahan sampai ke tingkat filing documents.
  • Juru ukur ada 3 orang dengan 3 atasan yang berbeda, maka tumpang tindih sering terjadi.
  • Temuan selanjutnya adalah masalah pembayaran.
  • BP Batam mendata ulang semua dokumen, termasuk yang ada di Jakarta.
  • Tidak ada peta koordinat yang jelas, BP Batam mengukur ulang tanah di Batam menggunakan drone.
  • BP Batam sudah kerja sama dengan REI Batam.
  • Permasalahan lahan susah, 25.000 Ha yang sudah dialokasikan, hampir 8.000 Ha tidak dibangun dari 260 pemilik.
  • Pembagian lahan 28,3% untuk permukiman, 16,6% untuk industri. Jika peruntukan Batam untuk industri hal tersebut terbalik.
  • Surat Persetujuan untuk IPH tidak boleh dipindah tangan dan harus dibangun maksimal 9 bulan. Namun, ada yang sudah 10 tahun tidak dibangun. BP Batam memanggil perusahaan tersebut dan ada 8 lahan.
  • Tanah hutan lindung, HPL dan tanah milik pemerintah tidak boleh dialokasikan. Kenyataannya banyak kejadian.
  • Alternatif mempercepat penyelesaian tanah terlantar, BP Batam menyelesaikan lahan diatas 5 Ha sejumlah 147 lokasi.
  • Jika ingin lebih cepat lagi, BP Batam meminta untuk diberi jaminan dan perlindungan hukum.
  • Permasalahan pembangunan di Batam selain lahan yang terlantar, yakni UWT.
  • Harga sewa tanah Rp80.000-Rp100.000/m², di tempat lain bisa 3 Juta/tahun. Holding cost-nya rendah sekali.
  • Jika ingin mengejar investor, BP Batam harus mempunyai lahan, maka BP Batam menurunkan lagi harganya.
  • Tarif yang baru diberlakukan tahun 2008, untuk perpanjang BP Batam mengeluarkan aturan tahun 2010.
  • Ketika BP Batam menerapkan kedua tarif, justru lebih mahal yang perpanjang.
  • Banyak masalah di luar lahan, salah satunya pelabuhan. Dikatakan pelabuhan container, tetapi tidak mempunya crane.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan