Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Ketersediaan Pangan, Kestabilan Harga dan Kebijakan Ekspor Impor — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Perum BULOG

Tanggal Rapat: 14 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 9 Aug 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Perum BULOG

Pada 14 Maret 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Perum BULOG mengenai Ketersediaan Pangan, Kestabilan Harga dan Kebijakan Ekspor Impor. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Bowo dari Fraksi Golongan Karya dapil Jawa Tengah 2 pada pukul 14:48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : tirto.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  • Kelangkaan bahan pokok sangat dirasakan (beras) Batam adalah daerah industri ekonomi perdagangan bebas dan lokasi di perbatasan dan bukan daerah produsen. Jika dikaitkan, maka tentu harus bisa berdaya saing kompetitif.
  • Adanya tekanan terhadap upah minimum yang tinggi, alasan utamanya adalah biaya hidup yang tinggi di Batam. Jika di Jawa Rp. 20.000. bisa makan nasi beserta lauknya, maka di Batam bisa mencapai Rp. 30.000-Rp. 50.000.
  • Dengan kondisi seperti itu, ada harapan bahwa secara historis terkait dengan penyediaan sembako impor, terkait dengan gula pasir tahun 2009 dan tahun 2010 dimana kuotanya dapat persetujuan impor dari pusat.
  • Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengimpor garam juga dan ini persetujuan dri pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut adalah kewenangan pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Tentu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam concern-nya adalah dampak perkembangan industri.
  • Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ingin menyediakan bahan pokok dengan kualitas yang cukup dan biaya yang cukup terjangkau. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengharapkan bahwa impor Bulog ke tempat lain dulu baru ke Batam, hal tersebut menambah biaya logistik.
  • Jika Batam ada di daerah perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengharapkan bahwa impor yang dilakukan tidak kemudian ke tempat lain dulu, baru ke batam karena hal inilah yang menjadi penyebab biaya logistik. Fakta di lapangan saat ini bahan pokok harganya jauh tinggi.
  • Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sudah membicaraka terkait harga Bulog.
  • Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengharapkan ada langkah yang dilakukan pihak berwenang agar masalah bahan pokok bisa dicarikan jalan keluarnya. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengharapkan kondisi yang ada di Batam/perbatasan lain ada mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah. Penyediaannya bisa dengan harga terjangkau dan memadai.
  • Sebenarnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memiliki usulan bagaimana jika berbagai kebutuhan komoditi di Batam bisa sebagai satu contoh pengambilan inflasi dalam satu bahan pokok.

Kementerian Dalam Negeri RI
  • Kementerian Dalam Negeri sudah menerima surat dari Gubernur Kepulauan Riau tentang permintaan impor khusus. Berapa kebutuhan beras di Indonesia dan produksinya, itu yang menjadi gap pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok.
  • Kebutuhan setiap daerah sudah dihitung dan pemerintah menugaskan kepada Bulog import maupun dalam negeri untuk mendistribusikan ke seluruhan daerah.
  • Bulog bahkan juga mempunyai sistem, jadi pemerintah akan mengkaji sistem mana yang paling bagus.

Perum BULOG
  • Bulog mengira basis pengadaan bukan impor, namun pengadaan bahan pokok serta stabilisasi harga dan mengutamakan produk dalam negeri.
  • Perdagangan beras tidak hanya dari Bulog. Setiap distributor melakukan pengecekan berapa stock yang ada dan semuanya serba online. Jika Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam idenya bagus, Bulog akan mendukung. Perlu ditekankan bahwa beras tidak melulu urusan Bulog.
  • Kenyataan di lapangan impor lebih murah. Bulog lebih mengutamakan dalam negeri. Kenaikan beras bukan monopoli Bulog.
  • Untuk jangka menengah, Bulog melihat ada ide yang cukup bagus. Bagaimana mengendalikan pemerintah Batam. Bulog ingin mendapatkan konsep dasarnya.
  • Bulog siap sedia mendengarkan para legislator dan menyiapkan kebutuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
  • Kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan pokok.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan