Rangkuman Terkait
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
Tanggal Rapat: 14 Jul 2020, Ditulis Tanggal: 16 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Direktur Utama PT PANN Multi Finance
Pada 14 Juli 2020, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance mengenai Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Aria Bima dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 19:30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum (Ilustrasi : kinerja.ekon.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktur Utama PT. PLN (Persero)
- PT. PLN dapat Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2020 sebesar 5 Triliun. Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) akan membiayai proyek investasi pembangkitan, transmisi dan distribusi. Program Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 adalah sebagian dari kebutuhan pendanaan investasi Energi Baru Terbarukan 99 Megawatt transmisi dan garda induk (2.325 kms dan 9320 MVA) serta distribusi usdes. Untuk transmisi dan garda induk di regional Sulawesi ada 61 lokasi, Jawa, Madura, Bali (44 lokasi), Sumatera dan Kalimantan (17 lokasi).
- Program Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2020 :
- Fungsi pembangkit 1.0 Triliun.
- Fungsi transmisi dan gardu induk 3.8 Triliun.
- Fungsi distribusi lisdes 0.2 Triliun.
- Monitoring Proyek Dengan Sumber Dana Penyertaan Modal Negara Tahun 2020 :
- Papua 453 Miliar.
- Nusa Tenggara Timur 170 Miliar.
- Aceh 377 Miliar.
- Monitoring Proyek Dengan Sumber Dana Penyertaan Modal Negara Tahun 2020 Transmisi dan Gardu Induk :
- Sulawesi dengan tujuan evakuasi daya.
- Jawa Madura dengan tujuan perkuatan sistem.
- Sumatera dan Kalimantan dengan tujuan evakuasi daya.
Dirut PT. Hutama Karya (Persero)
- Rincian Pendanaan Investasi :
- Pekanbaru - Dumai
- Investasi Rp. 16.211 Miliar.
- Pemenuhan Pendanaan :
- Ekuitas
- Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015 : 58 Miliar.
- Penyertaan Modal Negara (PMN) 2019 : 3.000 Miliar.
- Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 : 2.000 Miliar.
- Monetisasi Tol ATP : 4.500 Miliar.
- Ekuitas
- Pinjaman perbankan : 6.553 Miliar.
- Terbanggi Besar - Pematang dan Panggang - Kayu Agung
- Investasi Rp 21.950 Miliar.
- Pemenuhan Pendanaan :
- Ekuitas :
- Penyertaan Modal Negara (PMN) 2019 : 2.500 Miliar.
- Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 : 1.500 Miliar.
- Dukungan Konstruksi 80 Kilometer : 8.377 Miliar.
- Pinjaman perbankan : 9.573 Miliar.
- Ekuitas :
- Pekanbaru - Dumai
- Kesinambungan terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) sebelumnya :
- Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 sebesar 3.500 Miliar telah dilakukan pinjaman bridging equity terlebih dahulu oleh Bank Mandiri dan BRI untuk membayar kontraktor Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung dan Ruas Pekanbaru - Dumai.
Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani
- Selama pandemi, outstanding pembiayaan ada penurunan 1 Triliun. Jumlah nasabah khusus untuk program pembiayaan Mekaar, apabila 16 Maret (6,3 Juta), maka di Juni (6.1 Juta).
- Komunikasi terus dilakukan dan dalam 10 hari, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sudah menyalurkan 1 Triliun untuk pembiayaan Mekaar. Dalam rangka pemenuhan tugas dan ditambahkan Penyertaan Modal Negara (PMN), hingga akhir Desember akan ditambahkan 200 kantor layanan. Jumlah nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar yang dibiayai adalah 1.262.490,
- Perkembangan Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) :
- Perkembangan Baki Debet pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) naik pesat pada tahun 2015, Baki debet pembiayaan sebesar Rp. 4,05 Triliun, namun pada tahun 2019 naik menjadi Rp. 19,02 Triliun.
- Jaringan kantor layanan sebanyak 2.998 Kantor Layanan tersebar di 34 provinsi.
- Rencanaan Penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) 1 Triliun :
- Penyaluran :
- 100% dana Penyertaan Modal Negara (PMN) 1 Triliun akan disalurkan kepada nasabah perempuan pra-sejahtera PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar melalui pembiayaan dengan pembinaan dan pendampingan .
- Waktu :
- Diproyeksikan dana 1 Triliun akan tersalurkan seluruhnya pada tahun 2020.
- Penyaluran :
- Mulai Juni PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) memberi sudah Rp1 Triliun untuk pembiayaan mekar, dan pada bulan Juli baru 9 hari kerja PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sudah memberikan lebih dari Rp750 Miliar.
Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
- PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai holding Badan Usaha Milik Negara asuransi dan penjamin dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020.
- Latar belakang Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai tahun 1997 perencanaan pinjaman, tahun 2008 restrukturisasi dan 2009-2019 perkembangan terkini :
- 1997 mengenai pencairan pinjaman. PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) memperoleh pinjaman dari Bank Export-Import Japan, yang merupakan penerusan dari pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi khususnya dalam sektor industri skala kecil dan untuk mendorong perkembangan ekonomi.
- 2009 mengenai restrukturisasi jexim. Di periode 2003-2005 beberapa Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman khususnya wilayah Indonesia Timur yang banyak membiayai dan memberdayakan usaha nelayan.
- 2009-2019 mengenai perkembangan terkini. PT. Bahana Artha Ventur (BAV) tetap berusaha untuk melakukan penagihan atas pinjaman yang disalurkan, disisi lain harus menggunakan pinjaman komersial untuk memenuhi kewajibannya.
- Progres Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) :
- Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar 268 Miliar telah tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.
- Penyertaan Modal Negara (PMN) tersebut bersumber dari utang pokok PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman SLA-910/DP3/1996
- Progres saat ini dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Direktur Utama PT PANN Multi Finance
- Sejak 1994, PT PANN sudah menggerus likuiditas hingga habis. Hingga pada 2004, equity negatif. Lalu, pada 2006, PT PANN meminta Kementerian Keuangan untuk stop bunga pinjaman, tetapi pokok dan pinjamannya tetap pada kurs suku bunganya. Lalu, akhirnya PT PANN melakukan restruktur untuk konversi pokok utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) agar bisnis tetap berjalan.
- Proyek Penugasan Pemerintah :
- 10 pesawat B 737-200 Eks Lufthansa dalam rangka jetisasi industri penerbangan Indonesia dengan menandatangani perjanjian Subsidiary Loan Agreement (SLA) No.775/DP3/1994 dengan jumlah USD 89.610.000.
- 31 ship set kapal ikan Mina Jaya Niaga dalam rangka kerjasama dan alih teknologi dengan pemerintah Spanyol melalui penandatanganan perjanjuan Subsidiary Loan Agreement (SLA) No. 779/DP3/1994 sebesar USD 182.257.692.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)