Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rapat Forum Permasalahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) - Komisi 7 DPR RI diskusi dengan LIPI

Tanggal Rapat: 30 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 9 Jun 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Pada 30 Januari 2019, Komisi 7 DPR RI diskusi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengenai Rapat Forum Permasalahan LIPI. Diskusi ini dibuka dan dipimpin oleh Fadel Muhammad dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Gorontalo pada pukul 11:02 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: news.detik.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  • Kami ingin mengatakan bahwa organisasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini masih belum jelas tugas dan fungsinya. Kita mengerti harus ada try organisasi namun harus bertahap dan pendekatan yang manusiawi karena banyak akibat dari try organisasi ini ada seperti Pejabat Eselon 1 yang dipecah, dan banyak juga staf yang dirumahkan padahal para staf itu sudah puluhan tahun bekerja di LIPI.
  • Dalam hal ini yang menjadi masalah tentang Kebun Raya Bogor dan Oceanografi, ini juga tidak tahu perihal efisiensi rupiah. Coba tentang Kebun Raya Bogor itu semua peneliti disuruh keluar tidak boleh di dalam Kebun Raya Bogor. Ini dalam suatu bencana yang eskalatif, jadi kami ini geologis melihat suatu akan menjadi bencana atau tidak.
  • Kami melihat di sini kepala LIPI sudah terjangkit ideologis pasar bebas dan ini mencederai pemerintah yang beserta dengan nawacita dan trisakti bahwa negara hadir namun itu omong kosong semuanya. Jadi seorang yang bernama Handoko ini sangat tercabut dari NKRI, ketika setelah bertemu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu dia langsung mengeluarkan surat terbuka tersebut.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan