Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 Atas Nama Budi Santoso Syarif

Tanggal Rapat: 28 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 29 Jun 2021,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Budi Santoso Syarif, Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas

Pada 28 Juni 2016, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 Atas Nama Budi Santoso Syarif mengenai Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Eddy Soeparno dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapil Jawa Barat 3 pada pukul 14.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Budi Santoso Syarif, Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas
  • Percepatan pembangunan jaringan transmisi terdiri dari current approach (badan usaha, proyek jaringan transmisi, negara, proyek jaringan distribusi dan konsumen) dan new approach (proyek jaringan transmisi, financerm badan usaha, proyek jaringan distribusi dan konsumen).
  • Tantangan Energi Hilir :
    • Defisit BBM jenis gasoline.
    • Surplus BBM jenis diesel.
    • Kondisi geografis luas untuk distribusi BBM nasional.
    • Defisit bahan bakar LPG.
    • Potensi SDA tinggi.
    • Konsep penggunaan energi efisien untuk masyarakat.
    • Cadangan energi nasional sebagai ketahanan negara.
  • Rencana Program Kerja :
    • Shifting pemakaian BBM dari geosoline ke diesel.
    • Pengawasan dan pemerataan distribusi BBM.
    • Percepatan pembangunan jaringan gas bumi.
    • Integrasi pengelolaan energi di sektor hilir.
    • Cadangan energi nasional bersama badan usaha.
    • Cadangan nasional dipenuhi dengan menetapkan regfulasi bahwa setiap badan usaha harus memiliki cadangan ketahanan supply dengan jumlah tertentu.
  • Pengawasan Energi Sektor Hilir :
    • Mengawasi pendistribusian BBM dan penggunaan BBM subsidi.
    • Mengatur tarif energi di sektor hilir.
    • Badan pelaksana investasi gas bumi.
    • Mengambil pungutan badan usaha hilir sebagai PNBP negara.
  • Peran ke Depan dalam Aggregator Kedaulatan Energi :
    • Tidak hanya jadi pengawas namun ikut menjadi lokomotif shifting energi hilir yang lebih efisien.
    • Mendorong dan mempercepat investasi energi gas bumi di sektor hilir.
    • Pada dasarnya, banyak irisan-irisan antara BPH Migas dengan Kementerian ESDM.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan