Rangkuman Terkait
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Laporan Hasil Kegiatan Panja PPN Sektor ESDM (Batubara), Update Pelaksanaan DMO, Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022, dan Persiapan Forum Transisi Energi G-20 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama (Dirut) MIND-ID
- Pencapaian dan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021, Sub Holding dan Rencana Kerja Mind ID — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND ID
- Program Prioritas Tahun 2022, Penjelasan Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik, dan Peta Jalan Netral Carbon Tahun 2060 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN (Persero)
- Pasokan Batubara untuk Industri Semen dan Rata Niaga Semen — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba KESDM RI, Dirjen IKFT Kemenperin RI, dan Ketum Asosiasi Semen Indonesia
- Penjelasan Proses Integrasi LBM Eijkman dan PP IPTEK, Perkembangan Vaksin Merah Putih, dan Penjelasan atas Rencana Produksi Vaksin BUMN - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN dan Dirut PT Bio Farma
- Pembangunan Jaringan Gas dan Isu Terkait Lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, dan Dirut PT. Pertamina
- Produksi Vaksin BUMN/Vaksin Merah Putih - RDPU Komisi 7 dengan Prof. Amin Soebandrio dan Prof. Herawati Sudoyo
- Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan 10 Provinsi dan Program Kementerian ESDM Tahun 2022, serta Kebijakan Pemenuhan DMO Batubara — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Permasalahan Lembaga Eijkman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dirut PT. Biofarma
- Kemajuan dan Kendala Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Dirut PT. ANTAM Tbk, Dirut PT. Vale Indonesia Tbk, Dirut PT. Virtue Dragon, Dirut PT. Bintang Delapan Mineral, dan Dirut PT. Tsingshan Steel Indonesia
- Laporan Pelaksanaan Proker Semester I 2021, Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RUU APBN 2022, dan Penetapan dan Pengantar RKA TA 2022 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Kinerja BPH Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas
- Perubahan Atas Peraturan Menteri No 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Gas Bumi Pada Kegaiatan Usaha Hilir Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI dan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM RI
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Wahyudi Anas
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Yapit Sapta Putra
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Harya Adityawarman
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Saleh Abdurahman
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 Atas Nama Erika Retnowati
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Kusnendar
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Iwan Prasetya Adhi
- FPT Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 Atas Nama Robert Heri
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 7 DPR RI dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) an. Dicky Edwin Hindarto
Tanggal Rapat: 2 Jul 2019, Ditulis Tanggal: 9 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dicky Edwin Hindarto, calon Dewan Energi Nasional (DEN)
Pada 2 Juli 2019, Komisi 7 DPR RI mengadakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) dengan Dicky Edwin Hindarto, calon Dewan Energi Nasional (DEN). Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Ridwan Hisjam dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 5 pukul 10:55 WIB. (ilustrasi: aktual.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dicky Edwin Hindarto, calon Dewan Energi Nasional (DEN)
- Beberapa isu strategis energi Indonesia yaitu :
- Indonesia akan menjadi gas net importer pada 2017 dan coal net importer pada 2046 jika hanya melakukan kegiatan business as usual. (sumber: BPPT)
- Tingginya persentase pertumbuhan permintaan energi yang disebabkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi, sementara sumber daya energi terbatas.
- Target penurunan emisi Indonesia yang sangat tinggi dan energi adalah sektor dengan pertumbuhan emisi tertinggi.
- Pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi lambat karena banyaknya hambatan regulasi, teknis, dan pembiayaan.
- Perlunya kestabilan kebijakan dalam melakukan pembangunan energi yang selaras dengan kebijakan nasional dan kondisi global.
- Sektor energi membutuhkan model pembiayaan dan investasi alternatif yang menarik untuk pembangunan di sektor energi terutama untuk pengembangan energi bersih dan berkelanjutan.
- Usulan program kerja DEN selama lima tahun, yaitu:
- Program kerja DEN (berdasar DEN website);
- Merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR;
- Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
- Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi Krisis dan Darurat Energi (KRISDAREN);
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektor;
- Mengatur tentang ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energi.
- Program usulan tambahan untuk revisi dan peningkatan kebijakan, organisasi, tata kelola, dan pengawasan;
- Revisi Undang-Undang (UU) Energi, revisi KEN, review implementasi RUEN dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) minimal setiap dua tahun;
- Review seluruh kebijakan terkait implementasi pembangunan energi untuk peningkatan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi;
- Pembuatan definisi keadaan krisis dan darurat energi serta peningkatan kinerja DEN dan hubungan antar lembaga;
- Mendorong terjadinya kerja sama pembangunan energi antara Indonesia dan mitra internasional;
- Penguatan konservasi energi dan pengembangan energi terbarukan melalui kebijakan yang tepat.
- Usulan prioritas program kerja untuk pemangku kepentingan konsumen, yaitu:
- Peningkatan akses konsumen terhadap energi;
- Pengawasan implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), RUEN dan RUED;
- Pengawasan terhadap harga energi yang berkeadilan dan terjangkau oleh konsumen energi;
- Mendorong terciptanya kebijakan dan model pembiayaan serta kerja sama untuk pembangunan infrastruktur energi seperti kilang minyak, pipa gas kota dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
- Peningkatan konservasi energi pada konsumen;
- Mendorong peningkatan kegiatan konservasi energi melalui pengawasan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
- Mendorong peningkatan kegiatan kampanye efisiensi energi;
- Mendorong model pembiayaan alternatif untuk implementasi konservasi, contoh: pajak karbon dan mekanisme berbasis pasar;
- Memfasilitasi kerja sama internasional untuk konservasi energi;
- Mendorong kebijakan riset dan pengembangan.
- Peningkatan akses konsumen terhadap energi;
- Usulan program peningkatan kemandirian energi untuk DEN, yaitu:
- Mendorong terciptanya perhitungan dan modeling secara detail terhadap permintaan dan pasokan energi, bukan hanya dalam skala lima tahunan tetapi sampai dengan 50 tahun kedepan;
- Pengawasan pada implementasi konservasi energi atau efisiensi di tingkat konsumen serta diversifikasi energi dengan bauran energi yang optimal di tingkat pemasok energi. Kemandirian energi akan tercapai apabila neraca permintaan dan pemenuhan kebutuhan berimbang;
- Pengawasan pengembangan teknologi, model pembiayaan, dan SDM yang berkualitas serta masyarakat yang memahami pemanfaatan energi untuk penciptaan nilai tambah;
- Mendorong terciptanya penguatan riset, penelitian dan pengembangan teknologi modern di hulu maupun hilir;
- Mendorong pengembangan riset dan eksplorasi terutama untuk sumber daya minyak bumi, gas, panas bumi, dan angin.
- Program kerja DEN (berdasar DEN website);
- Usulan revisi KEN untuk DEN, yaitu:
- Perihal KEN sendiri dimaksudkan sebagai kebijakan pengelolaan energi yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan energi nasional dengan menggunakan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Untuk implementasinya, kemudian disusun RUEN sebagai bagian tidak terpisahkan dari KEN ini. Usulan revisi KEN terutama pada:
- Tinjauan ulang target energy mix;
- Tinjauan ulang pasokan energi;
- Prioritas pengembangan energi bersih;
- Model pembiayaan yang masih belum jelas, disarankan model pembiayaan yang fleksibel (pajak karbon dan pasar karbon);
- Review capaian KEN dan RUEN minimal setiap dua tahun sekali.
- Perihal KEN sendiri dimaksudkan sebagai kebijakan pengelolaan energi yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan energi nasional dengan menggunakan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Untuk implementasinya, kemudian disusun RUEN sebagai bagian tidak terpisahkan dari KEN ini. Usulan revisi KEN terutama pada:
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Laporan Hasil Kegiatan Panja PPN Sektor ESDM (Batubara), Update Pelaksanaan DMO, Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022, dan Persiapan Forum Transisi Energi G-20 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama (Dirut) MIND-ID
- Pencapaian dan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021, Sub Holding dan Rencana Kerja Mind ID — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND ID
- Program Prioritas Tahun 2022, Penjelasan Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik, dan Peta Jalan Netral Carbon Tahun 2060 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN (Persero)
- Pasokan Batubara untuk Industri Semen dan Rata Niaga Semen — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba KESDM RI, Dirjen IKFT Kemenperin RI, dan Ketum Asosiasi Semen Indonesia
- Penjelasan Proses Integrasi LBM Eijkman dan PP IPTEK, Perkembangan Vaksin Merah Putih, dan Penjelasan atas Rencana Produksi Vaksin BUMN - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN dan Dirut PT Bio Farma
- Pembangunan Jaringan Gas dan Isu Terkait Lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, dan Dirut PT. Pertamina
- Produksi Vaksin BUMN/Vaksin Merah Putih - RDPU Komisi 7 dengan Prof. Amin Soebandrio dan Prof. Herawati Sudoyo
- Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan 10 Provinsi dan Program Kementerian ESDM Tahun 2022, serta Kebijakan Pemenuhan DMO Batubara — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Permasalahan Lembaga Eijkman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dirut PT. Biofarma
- Kemajuan dan Kendala Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Dirut PT. ANTAM Tbk, Dirut PT. Vale Indonesia Tbk, Dirut PT. Virtue Dragon, Dirut PT. Bintang Delapan Mineral, dan Dirut PT. Tsingshan Steel Indonesia
- Laporan Pelaksanaan Proker Semester I 2021, Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RUU APBN 2022, dan Penetapan dan Pengantar RKA TA 2022 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Kinerja BPH Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas
- Perubahan Atas Peraturan Menteri No 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Gas Bumi Pada Kegaiatan Usaha Hilir Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI dan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM RI
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Wahyudi Anas
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Yapit Sapta Putra
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Harya Adityawarman
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Saleh Abdurahman
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 Atas Nama Erika Retnowati
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Kusnendar
- Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Iwan Prasetya Adhi
- FPT Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 Atas Nama Robert Heri