Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tanggal Rapat: 27 Jul 2016, Ditulis Tanggal: 27 Apr 2021,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada 27 Juli 2016, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Mulyadi dari Fraksi Demokrat dapil Sumatera Barat 2 pada pukul 19.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : pinterpandai.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Laporan anggaran menggambarkan perkembangan antara anggraan dengan realisasinya.
  • Realisasi pendapatan negara tahun 2015 merupakan pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp5.518.262.292.964.
  • Nilai aset sebesar Rp6,99 Triliun.
  • Catatan ekuitas sebesar Rp6,92 Triliun
  • Opini BPK-RI terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini menurun dari tahun 2015.
  • Terdapat Rp60 Miliar yang tidak jelas sumbernya.
  • Terlacak Rp48 Miliar dari Rp60 Miliar yang diketahui.
  • Rekomendasi BPK-RI adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti dengan pembenahan administrasi tata usaha.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyempurnaan regulasi dan sistem penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai rekomendasi BPK-RI.
  • Pedoman Kementerian Keuangan tidak menjelaskan obname.
  • Per-29 Mei 2016, seluruh eselon 1 baru dilantik dan sekarang memiliki penanggung jawab.
  • Pada 23 Juni 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat surat dari Kementerian Keuangan tentang konfigurasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP).
  • Dukungan penyediaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan hutan kota Gelora Bung Karno sebesar Rp25,7 Miliar.
  • Anggaran soaialisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perubahan iklim dan cinta lingkungan hidup dan kehutanan sebesar Rp5 Miliar.
  • Rincian tamabahan belanja prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain adalah dukungan penyediaan sarana dalam rangka pembangunan hutan kota Gelora Bung Karno.
  • Perintah Presiden kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah menjadikan hutan di kawasan driving range, Senayan. Lalu, pengembangan dan penyelenggaraan Model Eco Officer (MEO).
  • Pengembangan dan penyelenggaraan Model Eco Officer (MEO) dengan anggaran Rp10 Miliar.
  • Total rincian tambahan belanja prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran 2016 sebesar Rp50 Miliar.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengharapkan kepada Komisi 7 DPR-RI untuk memberi catatan kritis emisi karbon Indonesia.
  • Program pengelolaan hutan sebesar Rp300 Miliar dan program konservasi alam sebesar Rp1 Triliun.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan permohonan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk 13 program.
  • Program litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp307 Miliar.
  • Program kemitraan lingkungan sebesar Rp100 Miliar.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengharapkan dukungan dari Komisi 7 DPR-RI atas konfigurasi ini.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan