Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Implementasi Paris Agreement — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tanggal Rapat: 20 Feb 2017, Ditulis Tanggal: 18 Dec 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada 20 Februari 2017, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Implementasi Paris Agreement. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Fraksi Golongan Karya dapil Jawa Timur 9 pada pukul 13:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : rumah.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Kebijakan dalam ekonomi dan lingkungan tidak boleh terganggu.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat berhati-hati untuk kedaulatan negara.
  • Rilis data polusi DKI Jakarta dari Greenpeace bahwa udara tidak bagus dianjurkan tidak keluar karena mungkin menimbulkan kegaduhan.
  • Keseluruhan dana yang disebutkan termasuk APBN dan luar negeri merupakan bukan hanya tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  • Ada kerja sama yang lalu dengan Jepang dan ditahan, sehingga tidak bisa Jepang main ambil saja ygan ingin di beli.
  • Arbon trading ada kuotanya yang ingin dibeli. Contih seperti Indonesia menahan dengan Jepang karena tidak bisa ambil begitu saja.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan