Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pagu Indikatif 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tanggal Rapat: 25 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 3 Jun 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan→Siti Nurbaya Bakar

Pada 25 Juni 2019, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Indikatif 2020. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Gus Irawan dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 11:08 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan → Siti Nurbaya Bakar
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah siapkan dokumen tertulis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ingin sampaikan realisasi anggaran untuk tahun 2019. Per 19 Juni 2019, terdapat realisasi 27,88%. Pada data 25 Juni 2019, catatan realisasi naik jadi 29,84%.
  • Realisasi pembayaran yang belum, tetapi kontraknya sudah ada di DAS dan hutan lindung sebesar 1,9 T. Yang baru diterima 500 M lebih.
  • Karena realisasi anggaran yang belum, tetapi kontraknya sudah selesai, pengelolaan DAS sudah dibayarkan 507 M.
  • Program tahun 2020 yaitu arah pembangunan 2020 untuk lingkungan hidup dan kehutanan untuk memperkuat ekonomi melalui investasi, ekspor, hukum dll. Lalu, menuntaskan kemiskinan melalui pendampingan usaha
  • Pembangunan infrastruktur lingkungan hidup dan kehutanan akan diperkuat, menghasilkan SDM berkualitas dan menuntaskan masalah masalah lainnya. Dari 5 program prioritas nasional, yaitu penuntasan kemiskinan sebagai yang pertama. Prioritas kedua yang ada hubungannya dengan konektivitas. Ketiga, pertambahan nilai ekonomi sebagai kesempatan kerja. Keempat, ketahanan pangan energi dan lingkungan hidup. Kelima, stabilitas pertahanan dan keamanan.
  • Pada prioritas nasional ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan mandat 3 prioritas nasional.
  • Mainstreaming tentang kesetaraan gender juga dilakukan oleh Pemerintah. Rencana awal kerja untuk tahun 2020 yaitu mencakup 3 dari 5 prioritas nasional yang telah disiapkan oleh pemerintah.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada program prioritas keempat diberikan mandat untuk menangani reforma agraria dengan anggaran 403 M.
  • Penyiapan untuk masyarakat termasuk penyiapan hutan desa, kemasyarakatan dan mitigasi konflik termasuk evaluasi iijn hutan sosial dan penanganan hutan adat.
  • Pada prioritas nasional ketiga menyangkut kesempatan kerja, kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwajibkan untuk menambah investasi pada bagian hulu serta hilir lalu memperkuat wisata alam agar bisa bersaing.
  • Mandat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diberikan untuk meningkatkan kualitas advokasi. Prirotas nasional ini mencakup anggaran 312 M.
  • Untuk pengembangan destinasi wisata, dukungan untuk 10 Bali baru seperti komodo, kepualaun seribu, danau Toba dan lain lain. Maka itu mandatnya mencapai 312 M lebih untuk masalah ini.
  • Prioritas nasional keempat yang menyangkut peningkatan kuantitas dan akseblitias air, penanganan SDA lalu penanganan Citarum, menghentikan pencemaran, pemulihan pencemaran, penguatan kelembagaan
  • Program penanganan Citarum, penegakan limbah dan pencemaran lingkungan.
  • 4,1 T untuk penetapan perlindungan kawasan hutan, penanganan generic resources, rehabilitasi hutan dalam lahan kritis, pengendalian dan evaluasi, penanganan bibit berkualitas.
  • Pagu indikatif 2020, yaitu sebesar Rp. 9.218.234.397.000 untuk tunjangan pegawai, belanja operasional kantor, pemeliharaan aset kantor, sewa langganan sebesar 760 M lebih dan belanja pembelian barang 6,417 T.
  • Pagu indikatif untuk tahun 2020 disandingkan dengan tahun 2019, yaitu untuk program dukungan managemen 592 M, peningkatan pengawasan 86 M, program hutan lestari 393 M, tata lingkungan 480 M, penyuluhan SDM 341 M, penegakan hukum keadilan lingkungan 486 M, pengelolaan sampah 361 M.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan usul kepada Bappenas untuk penambahan dana pagu 2,509 T yang diperuntukkan pengendalian DAS 1,5 T. Selanjutnya pengelolaan sampah, daur ulang dan untuk bahan restorasi gambut 200 M.
  • Ada kebutuhan untuk penambahan tersebut, termasuk peralatan untuk memonitor limbah sampah dan lainnya. Tahun 2019 harus dimulai untuk konsentrasi penanganan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan butuh laut yang biru, tanah yang hijau.
  • Usulan realokasi antar program tahun 2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan terdapat penghematan hasil dari pengadaan jasa dan barang sebesar 247 M dari Direktorat Jenderal DAS. Di sisi lain ada kekurangan dengan pengaturan di bidang Kepegawaian.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan