Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Implementasi BBM 1 Harga — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan PT. Pertamina (Persero)

Tanggal Rapat: 4 Dec 2017, Ditulis Tanggal: 3 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Pada 4 Desember 2017, Komisi 7 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan PT. Pertamina (Persero) tentang implementasi BBM 1 harga. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Herman Khaeron dari fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 8 pukul 15:53 WIB. (ilustrasi: akuratnews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Direktur Jenderal Migas (Minyak Bumi dan Gas Bumi) Kementerian ESDM RI
  • Tujuan harga jual eceran BBM sama di seluruh Indonesia adalah sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Untuk merealisasikan BBM 1 harga, Kementerian ESDM RI menetapkan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2016 supaya badan usaha segera menentukan lembaga penyalur sehingga BBM 1 harga bisa dirasakan di daerah.
  • Mekanisme penetapan harga yakni (1) harga dasar dan harga jual eceran JBT dan JBKP ditetapkan oleh Menteri ESDM RI; (2) badan usaha penerima penugasan wajib menerapkan harga jual eceran yang ditetapkan oleh Menteri ESDM RI.
  • Keberpihakan pemerintah ini ditunjukkan pada Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016. Kilang yang habis masa kerja akan diberikan dahulu ke PT. Pertamina (Persero). Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah ke BUMN.

Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
  • Pertamina sudah berlakukan formula satu harga dan telah menghitung harga crude. Maka, Pertamina seharusnya mendapat tambahan revenue sebesar USD1,2 Miliar.
  • Pemerintah tidak menginginkan 2017 ada kenaikan harga. BBM satu harga mencapai Rp3 Triliun di 150 titik/tahun.
  • Kemampuan investasi harus ditingkatkan dan apabila tidak ada tambahan capital, maka akan kesulitan. Kebutuhan investasi Pertamina pada 8-10 tahun untuk mencapai kemandirian energi sebesar USD115 Miliar. Pada 2018, dengan adanya program investasi maka dapat back money tergantung harga crude.
  • Tagihan Pertamina mencapai Rp30 Triliun. Untuk tagihan militer, sudah bisa terbayar. Harapannya, tahun ini dapat terbayar sebesar Rp4 Triliun.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan