Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Blueprint Komitmen Kuota dan Penetapan Sanksi Jika Komitmen Tidak Dilakukan — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Perusahaan
Tanggal Rapat: 29 Nov 2017, Ditulis Tanggal: 6 Nov 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Perusahaan
Pada 29 November 2017, Komisi 7 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Perusahaan tentang blueprint komitmen kuota serta penetapan sanksi jika tidak dilakukan. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Gus Irawan Pasaribu dari fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Sumatra Utara 2 pukul 11:23 WIB. (ilustrasi: ekonomi.bisnis.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI
- Peraturan terkait rekomendasi persetujuan ekspor
- Pasal 10A: verifikator independen ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara terbaik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Lampiran V.
- Persyaratan administratif: akta pendirian perusahaan, fotocopy tanda daftar perusahaan, dan fotocopy nomor pokok wajib pajak.
- Persyaratan teknis: (a) sertifikat badan usaha jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi bangunan industri; (b) sertifikat badan usaha perencanaan dan pengawas konstruksi bangunan gedung dan sertifikat badan usaha jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri; c) berpengalaman dalam pelaksanaan manajemen proyek atau konsultan pengawasan pelaksanaan EPC minimal 5 tahun; (d) memiliki petugas verifikator dengan kualifikasi minimal 10 ahli manajemen proyek pengalaman 7 tahun di bidang EPC, dan mampu mengoperasikan tools project control, minimal 2 ahli pirometalurgi pengalaman 2 tahun, dan minimal 2 tahun ahli hidrometalurgi pengalaman 2 tahun.
- Pasal 10A: verifikator independen ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara terbaik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Lampiran V.
- Penetapan verifikator independen
- Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai pelaksana klarifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian dan/atau kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
- Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara tentang Penetapan PT. Sucofindo (Persero) sebagai pelaksana verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian dan/atau kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
- Keputusan Dirjen Minerba dan Batubara tentang Penetapan PT. Rekayasa Industri sebagai pelaksana verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian dan/atau kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
- Peraturan terkait rekomendasi persetujuan ekspor
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1051 K Tahun 2017 tentang SOP dan Pedoman Evaluasi Pemberian Rekomendasi Persetujuan Ekspor Mineral Logam.
- Permohonan rekomendasi dan rekomendasi perpanjangan persetujuan ekspor mineral logam dengan kriteria tertentu dapat diajukan oleh:
- IUP OP yang sedang (dibuktikan, antara lain dengan rencana dokumen studi kelayakan), atau telah membangun fasilitas pemurnian sendiri; atau
- Beberapa IUP OP yang bekerja sama membentuk IUP OPK Pengolahan dan/atau pemurnian untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian melalui kepemilikan saham secara langsung dan dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
PT. Freeport Indonesia
- Rencana pembangunan smelter yakni:
- Lokasi di Gresik;
- Teknologi gunakan Mitsubishi;
- Kapasitas input 2 juta ton konsentrat/tahun;
- Pemurnian lumpur anoda akan dilakukan dalam negeri;
- Limbah: gypsum 153 ribu ton/tahun;
- Biaya modal: USD2,2 Miliar.
- Pada akhir 2017, ada sedikit lagi engineering yang akan diselesaikan. Selanjutnya, PTFI masuk tahapan eksekusi untuk dapat IUPK.
- Secara biaya, hingga September 2017, biaya aktual untuk pembangunan smelter sebesar USD230 juta. Total biaya aktual dan komitmen mencapai USD1,4 Miliar.
- Proses persiapan pembangunan sudah meliputi proses perizinan lingkungan dan konstruksi. Untuk verifikasi, PTFI telah menunjuk Sucofindo dan indikasi kemajuan fisik 15%.
- Februari 2017, PTFI mendapat rekomendasi izin ekspor kuota 1,1 juta konsentrat tembaga. Realisasi per Oktober 2017 sebesar 600 ribu ton konsentrat lembaga. Rencana hingga akhir Desember 2017 sekitar 1,1 juta ton.
- PTFI melakukan sosialisasi ke masyarakat area pembangunan smelter. Ini bagian konsultasi publik untuk mendapatkan izin amdal.
PT. Amman Mineral
- Lokasi pembangunan smelter di Sumbawa. Luas tanah sebesar 100 ha dan dalam proses engineering. Kapasitas didesain 2-2,6 juta ton. Lalu, amdal dan kajian studi sedang berjalan.
- Proses pemilihan kontraktor dilakukan pada pertengahan Desember dan akan terima dokumen tender. Proses pembangunan listrik akan dikembangkan sendiri karena di Sumbawa tidak ada listrik. Listrik yang dibutuhkan sekitar 140 mega.
- Proses penyiapan lahan sudah dipotong dan pengeboran di 41 titik telah selesai. Perusahaan yakin smelter selesai pada 2021 dan siap beroperasi di 2022.
- Progress perusahaan berkelanjutan dan mengalami peningkatan.
PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara
- Lokasi berada di Halmahera Utara dan telah membangun smelter (empat tungku) dan investasi sebesar Rp2,5 Triliun.
- Fasilitas smelter 1,65 juta ton, realisasi produksi 950 ribu ton, dan PNBP sampai Desember Rp36 Miliar.
- Tahap kedua, perusahaan membangun empat tungku dengan investasi USD350 juta. Tahap pertama sudah beroperasi sejak Maret 2016.
PT. Ifishdeco Tbk.
- Perusahaan mendapat pelatihan diklat Kementerian ESDM RI untuk 50 orang biaya dari Minerba Bandung.
- Perusahaan telah menyelesaikan smelter sebagai 40%.
PT. Rusan Sejahtera
- Perusahaan bergerak di bidang pasir besi di Bengkulu dan akan membangun pengolahan dan pemurnian.
- Pembangunan smelter sudah 25% dan telah mendapat ekspor pada 2017 sebesar Rp264.000
PT. Megah Surya, PT. Trimegah Bangun Persada
- Pembangunan smelter sudah berjalan 100%, kuota 1,5 juta ton dan realisasi mencapai 266.000
- Satu smelter untuk tiga perusahaan dengan kapasitas 2 juta per tahun. Persyaratan telah dipenuhi dan perusahaan siap melaksanakan ketentuan yang berlaku.
PT. Aneka Tambang Tbk.
- Perusahaan mendapatkan kuota nikel sebanyak 2,7 juta dan realisasi sudah 1,9 juta. Perusahaan mendapat kuota bauksit sebanyak 850 ribu dan realisasi 847 ribu.
- Hingga September 2017, progress smelter mencapai 23%.
PT. Kapuas Prima Coal Tbk.
- Perusahaan berencana membangun dua lines smelter untuk pemurnian timbal output (20 ribu) dan pemurnian zinc output (30 ribu).
- Smelter pertama sudah berjalan 95% per September 2017. Smelter ini direncanakan akan beroperasi pada Januari 2018. Lalu, smelter kedua sudah mencapai progress 14% dan akan beroperasi pada akhir 2021.
- Perusahaan mendapat kuota Pb (timbal) sebesar 36 ribu ton dan realisasi per September 2017 sudah 6 ribu ton. Lalu, kuota Zn (zinc) mendapat 60 ribu ton dan realisasi per September 2017 mencapai 12.500.
- Kendala yang dialami adalah smelter bergantung listrik sehingga hanya mengandalkan genset. PLN belum menyalurkan ke smelter perusahaan. Kebutuhan smelter perusahaan sebanyak 10 MW.
- Kendala pembangunan smelter terhambat di proses perizinan lahan kawasan hutan. Hingga saat ini (2017), masih belum keluar izin padahal tanah sudah dimiliki oleh perusahaan.
PT. Dinamika Sejahtera Mandiri
- Lokasi di Kalimantan Barat dengan kapasitas output 5 juta. Saat ini (2017), kuota sudah terpenuhi 2,4 juta dengan realisasi 213 ribu atau 9%. Progress smelter sudah memasuki penentuan finalisasi pekerjaan pendahuluan. Pembangunan saat ini hanya 0,5%.
PT. Ceria Utama Abadi
- Lokasi di Kolaka untuk produk nikel. Luas lokasi smelter sebesar 100 hektar dan telah disiapkan lahannya.
- Perusahaan siapkan dua pelabuhan untuk dukung smelter dengan total kapasitas 5 juta ton nikel. Biaya yang akan dikeluarkan untuk smelter sebesar USD700 juta.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)