Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembangunan Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), Harga Produksi Listrik dan Realisasi pada Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Tanggal Rapat: 29 Aug 2018, Ditulis Tanggal: 30 Jun 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Amir Rosidin, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT. PLN (Persero)

Pada 29 Agustus 2018, Komisi 7 DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) tentang progress pembangunan pembangkit EBT, harga produksi listrik dan realisasi pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Rapat dibuka dan dipimpin oleh Tamsil Linrung dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Kalimantan Timur pukul 13:39 WIB. (ilustrasi: cnnindonesia.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Rida Mulyana, Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
  • Hingga Juni 2018, kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT mencapai 30.000 Megawatt (MW), sementara Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) dalam tahap restorasi. Hingga akhir 2017, sudah ada 70 kontrak EBT di Indonesia dengan kapasitas 12.014 MW.
  • Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) masuk dalam pendanaan oleh APBN dan sedang tengah dibangun di Papua yang direncanakan selesai pada akhir tahun ini.
  • Mengenai harga listrik EBT, aturan yang berlaku adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. PT. PLN (Persero) menginginkan harga listrik terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, harga listrik ini diharapkan dapat meningkatkan industri kompetitif dimana pola kerja samanya yaitu Build Operate Transfer (BOT) dan memerlukan persetujuan Menteri ESDM RI.
  • Sejak 2011, Kementerian ESDM RI telah membangun 739 unit PLT EBT sedangkan rencana pada 2018, sudah ada 14 PLT EBT dimana lima diantaranya sudah siap dioperasikan.
  • Realisasi PLT EBT di daerah 3T pada 2018 tidak dianggarkan dari APBN karena tak ada rencana pembangunan PLT EBT yang baru. Fokus pada tahun ini dan kedepannya adalah mengidentifikasi kerusakan pada PLT EBT yang lama serta memperbaikinya.
  • Untuk tahun ini, direncanakan 27 lokal revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Pada tahun ini, direncanakan juga pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) pada 176.000 kepala di 16 provinsi dengan 1.370 desa.
  • Selain itu, Kementerian ESDM RI berencana melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 19.818 titik dalam 24 provinsi Indonesia.

Amir Rosidin, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT. PLN (Persero)
  • Komposisi pembangkit operasi per Juli 2018, yakni:
    • Total kapasitas pembangkit listrik (power plant) sebanyak 55.958 MW;
    • Total pembangkit EBT sebanyak 66.603 MW atau 11,90% 11,90% dari total pembangkit sebesar 55.958 MW.
    • Tambahan pembangkit EBT pada 2017 sebesar 408 MW;
    • Tambahan pembangkit EBT pada 2018 sebesar 149,69 MW.
  • Sejak 2012-2016, sudah dibangun 37 pembangkit EBT di daerah 3T, dengan rincian:
    • Tahun anggaran 2012: 3 PLTS on grid;
    • Tahun anggaran 2013: 2 PLTS on grid;
    • Tahun anggaran 2014: tidak ada pembangunan;
    • Tahun anggaran 2015: 22 PLTS hybrid dan 1 PLT bioenergi;Tahun anggaran 2016: 2 PLTS on grid; 5 PLT bioenergi dan 2 Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan