Menteri Agama

• Ibadah haji adalah hak konstitusional sampai saat ini penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun mengalami perbaikan.
• Secara garis besar substansi penyelenggaraan haji dan umroh, pembentukan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) perlu dibatasi peran eksekutor / operator.
• Petugas penyelenggara ibadah haji terdiri dari tim pembimbing haji dan tim kesehatan.
• Petugas dari non kloter terdiri dari instansi Kementerian Agama, instansi transportasi dan kesehatan.
• Keluhan-keluhan kompetensi yang spesifik mengenai sertifikasi pembimbing ibadah haji dan ketidakjelasan standarisasi.
• Kami mempunyai landasan konstitusional untuk dilibatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
• Kurangnya dukungan sarpras ibadah haji dan honorarium serta bukti manasik haji terkait penguasaan ibadah haji.
• Kami melaksanakan pengawasan dan pemantauan ibadah haji.
• Dalam RUU Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh, subjek yang dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling berat 10 tahun dan denda 10 miliar.
• Sanksi administratif seperti pencabutan izin bila melanggar ketentuan RUU Ibadah Haji dan Umroh.
• Persoalan ketentuan transisi dan penyelenggara di bidang agama tetap jalankan tugas dan fungsinya.
• Dalam bab ke-13 tidak diatur mengenai pengalihan aset karena terlalu singkat masa transisi hanya satu tahun.
• Kami menyatakan persetujuan RUU Ibadah Haji dan Umroh untuk terus ditindak lanjuti.
• Kami memohon kepada pimpinan untuk dapat mengikuti kegiatan RUU Ibadah Haji dan Umroh.
• Upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umroh.
• Ibadah haji adalah salah satu ibadah umat islam yang memiliki karakteristk sendirinya melahirkan pendapat dan pandangan yang beragam.
• Dalam aktifitas ibadah haji harus memiliki stamina yang baik, tetap dalam pelaksanaannya paling banyak dilakukan oleh lansia.
• Dengan karakteristik tipologi kita yang lansia seperti itu, dalam realitas di lapangannya menimbulkan permasalahan tersendiri.
• Semuanya berimpikasi pada persoalan-persoalan yang kompleks.
• Banyak hotel yang disewa menyiapkan fasilitas mesin cuci namun tidak bisa dimanfaatkan jamaah Indonesia kerana menggunakan bahasa arab.
• Karakter pelaksana ibadah haji sangat beragam, khususnya di bidang pendidikan yang pernah mengenyam pendidikan di SMA sebesar 23%.
• Persoalan ibadah haji mensyaratkan pengorganisasian dan pengkoordinasian itu tidak hanya di tanah air tapi juga di tanah suci.
• Ini diperlukan penyelenggaraan ibadah haji yang berpengalaman agar berjalan baik.
• Tahun 1960 haji bisa dilakukan oleh siapa pun tanpa ada regulasi yang jelas, lalu pemerintah baru ambil alih.
• Pemerintah memberikan kesempatan swasta untuk pelaksanaan ibadah haji.
• Tahun 1969 pemerintah kembali ambil alih pengelolaan ibadah haji ke tangan pemerintah dan Kemenag yang bertanggung jawab.
• RUU tentang Penyelenggara Ibadah Haji merupakan tugas nasional di mana pemerintah yang bertanggung jawab sebagai petugas haji.
• Adanya kehendak melahirkan badan penyelenggara ibadah haji di luar dari pemerintah agar bisa dilakukan sendiri.
• Sistem pemerintahan kita anut pemisahan kekuasaan, kekuasaan pemerintahan ada di tangan presiden.
• Terkait dengan substansi yang penting adanya kehendak untuk melahirkan badan penyelenggara haji sendiri yang di luar pemerintah.
• Sistem pemerintahan kita dalam kementerian diberikan kewenangan sebagai lembaga pelaksana haji dan umrah.
• Secara filosofi, lembaga eksekutif diberikan regulasi untuk yang sifatnya teknis.
• BPIH dan majelis amanat haji itu dibuat sendiri, kami merasa bahwa pemerintah masuk dalam unsur badan dan perlu penjelasan terkait wewenang.
• Penyerahan penyelenggara ibadah haji pada lembaga diluar pemerintah itu ada resiko dengan komplikasi yang ada terkait sengketa.
• Dari sisi implikasi yuridis, kantor perwakilan daerah pasti harus dibentuk.
• Pengaturan siapa yang berwenang belum kami lihat secara jelas dari RUU ini.
• Banyak penghargaan dalam pelaksanaan ibadah haji dari badan independen dunia sebagai penyelenggara ibadah haji terbaik dunia.
• Dari analisis Badan Pusat Statistik (BPS) ada peningkatan indeks kepuasan jamaah haji dari 82%-82,7%.
• Kita harus bersyukur tanpa menutup mata terhadap perbaikan yang harus kita lakukan terus-menerus.
• Penetapan kuota per provinsi, kami setuju bahwa tidak lagi berdasarkan rasio sepermil tapi dilihat dari wilayah.
• Ketentuan sanksi pidana diatur lebih tegas, jelas dan berat, ini sesuatu yang positif. Banyak norma dari Kemenag juga.
• Kami memandang apa yg ada sekarang itu lebih baik, tidak perlu bentuk badan baru.
• Pemisahan pengelolaan keuangan itu implikasi tidak sederhana karena peralihan tiap tahun harus benar-benar dikaji.