BPBD Sumatra Utara

• BPBD Sumatra Utara menyatakan bahwa Sumatra Utara termasuk ke dalam wilayah dengan risiko bencana tinggi. Terdapat tiga daerah di Sumatra Utara yang menjadi prioritas nasional.
• Laporan 2017 menyatakan terdapat 531 bencana yang menimpa Sumatra Utara sedangkan pada Januari 2018 terjadi 31 peristiwa banjir dan gunung api, dan Februari 2018 terdapat 69 potensi bencana alam
• Masalah yang akan disampaikan adalah penyajian data dan informasi, masalah gunung api Sinabung, peralatan untuk mitigasi rambu, serta masalah asuransi bencana alam.
• Asuransi bencana alam diperlukan untuk masyarakat yang terkena bencana. Selama ini yang diprioritaskan hanya rehabilitasi fisik, maka dari itu BPBD Sumatra Utara mengharapkan adanya peraturan.
• Dana Siap Pakai (DSP) Sumatra Utara pada 2016 terhitung sejumlah Rp28,8 Miliar. Untuk tahun 2017 sebesar Rp36,6 Miliar, dan untuk 2018 sekitar Rp275 juta.
• BPBD Sumatra Utara mengusulkan agar Komisi 8 DPR RI melalui Menteri Keuangan dapat menetapkan display cuaca.
• Usul lainnya yang ingin disampaikan juga terkait pada aksesibilitas data, pembangunan SIBODAM di Gunung Sinabung, dana untuk sosialisasi dan simulasi, bantuan peralatan, serta adanya perhatian APBN untuk jalur evakuasi.

BPBD Sumatra Barat

• Gempa di Sumatra Barat berpotensi tsunami sehingga dibutuhkan shelter dimana setiap satu unit dapat menyelamatkan hingga 2.500 jiwa. Saat ini (2018) masih terdapat lima shelter di Sumatra Barat dan berharap memiliki lebih dari seratus unit shelter.
• Sumatra Barat termasuk ke dalam daerah non zone yang artinya tidak ada batas antara musim panas dan hujan.
• Berharap adanya bantuan pemerintah untuk menanggulangi bencana dan kerusakan yang terjadi di Sumatra Barat.

BPBD Sumatra Selatan

• Bencana alam yang paling menonjol di Sumatra Selatan adalah kebakaran hutan.
• Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan pada saat Asian Games, BPBD Sumatra Selatan telah membuat posko-posko anti api.
• Namun, anggaran yang tersedia belum mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan. Untuk logistik, belum ada dana yang tersedia padahal sudah terjadi bencana.
• BPBD Sumatra Selatan sangat mengharapkan adanya dana yang turun untuk logistik karena saat ini anggaran hanya difokuskan untuk persiapan Asian Games.

BPBD Nusa Tenggara Barat

• Indeks risiko bencana NTB hampir sama dengan Sumatra Utara dimana terdapat 11 dari 14 jenis bencana yang menghadang NTB. Dalam setahun, minimal ada 4 bencana yang terjadi di NTB.
• Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), BPBD NTB telah menerima Rp17 Miliar, sementara dukungan dari hibah juga sudah ada Rp50 Miliar.
• Salah satu masalah yang terjadi di NTB adalah kerusakan hutan dan sungai dan oleh karenanya perlu dilakukan normalisasi guna mencegah banjir saat musim hujan.
• Adapun penyebab banjir di daerah Senggigi adalah banyaknya bangunan-bangunan hotel yang menghalangi resapan air hujan sehingga tidak langsung merembes ke laut.
• BPBD NTB mengusulkan untuk membuat regulasi tentang alokasi dana, yaitu minimal 1% dari APBN/APBD. Selain itu, rehabilitasi dan pemberian tunjangan untuk karyawan juga harus diperhatikan.
• Fokus BPBD NTB adalah untuk memberantas kemiskinan pada pos penanggulangan bencana akibat dibangunnya hotel-hotel tersebut. Maka dari itu, BPBD mengusulkan agar diberi kewenangan untuk mengurus izin bangunan.
• Mutasi pegawai juga harus dilakukan agar didapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh.
• BPBD NTB telah membuat aplikasi di smartphone yang akan berfungsi sebagai alarm peringatan bencana. Selain itu, BPBD NTB juga telah melakukan MoU dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai peringatan bencana sehingga kewaspadaan bisa ditingkatkan.

BPBD Banten

• BPBD Banten memberikan usul terkait spesifikasi kemampuan SDM, peningkatan koordinasi dengan perangkat lainnya, dan terobosan teknologi untuk mengurangi jumlah bencana di Indonesia, khususnya daerah Banten.
• Pada Februari lalu, Provinsi Banten tertimpa bencana gempa bumi dengan skala berkekuatan 6,1 SR dan hal tersebut sudah diatasi dengan mengeluarkan anggaran sebesar Rp4.000.000.000.

BPBD DKI Jakarta

• Ada 247 bencana di DKI Jakarta yang terdiri atas banjir, kebakaran, tanah longsor, cuaca ekstrim (angin puting beliung), pohon tumbang, dan gempa bumi.
• Pusat pengungsi terbanyak akibat banjir terjadi pada 17 Februari 2018 dimana penanganan yang dilakukan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dan stakeholder yang ada di wilayah DKI Jakarta.
• Kebakaran, banjir dan gempa bumi merupakan bencana yang menjadi fokus BPBD Jakarta. Selama ini, BPBD DKI Jakarta bersinergi dengan baik dalam menyusun pola regulasi bersama pihak terkait.

BPBD Jawa Tengah

• Anggaran yang tersedia di BPBD Jawa Tengah adalah sebesar Rp34,5 Miliar dengan alokasi belanja tidak langsung (Rp7,8 Miliar) dan belanja langsung (Rp26,7 Miliar). Selanjutnya, BPBD Jawa Tengah mengharapkan adanya bantuan dana untuk pembangunan gudang logistik.
• BPBD Jawa Tengah juga mengharapkan adanya kerja sama dengan dunia usaha lainnya untuk meningkatkan jumlah SDM yang berkualitas.
• BPBD Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat menyelamatkan diri dan keluarganya ketika terjadi bencana.
• Permasalahan utama di Jawa Tengah adalah masih adanya kota di Jawa Tengah yang belum memiliki BPBD yaitu kota Magelang dan Salatiga.
• BPBD Jawa Tengah mengharapkan adanya revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
• BPBD Jawa Tengah mengharapkan Komisi 8 DPR RI sering mengundang BPBD Provinsi untuk membahas permasalahan bencana yang ada.

BPBD Jawa Timur

• BPBD Jawa Timur menyatakan bahwa terdapat tujuh gunung berapi aktif di 668 kecamatan.
• Isu strategis pada kegiatan pra bencana dapat dilakukan melalui harmonisasi dan sosialisasi serta bantuan dari swasta.,
• Selanjutnya, terdapat 413 kejadian bencana di Jawa Timur pada 2017. Adapun bencana tersebut didominasi oleh banjir, puting beliung, dan kebakaran hutan.
• Target yang akan dicapai oleh BPBD Jawa Timur adalah membuat desa penangguhan bencana.
• Dana Siap Pakai (DSP) BPBD Jawa Timur pada 2017 sebesar Rp16 Miliar sementara dana akibat longsor di Pacitan sekitar Rp40 Miliar.

BPBD Kalimantan Barat

• Bencana di Kalimantan Barat didominasi oleh kebakaran lahan, banjir, tanah longsor, rabies, bencana kelompok sosial, serta pengungsi dalam negeri.
• BPBD Kalimantan Barat akan mendorong program nasional untuk menyukseskan Asian Games dan Pilkada.
• Selanjutnya, terdapat 182 desa di Kalimantan Barat yang terkena kebakaran lahan dan upaya yang dilakukan adalah membentuk desa-desa. Nantinya, desa ini terdiri dari masyarakat mandiri yang dapat melakukan pemadaman saat kebakaran serta menyelamatkan diri.
• Mengenai alokasi dana, BPBD Kalimantan Barat belum mengetahui jumlah dana yang disediakan. Apabila dana alokasi tidak mencukupi, maka BPBD tidak dapat menuntaskan seluruh permasalahan asap akibat kebakaran lahan di Kalimantan Barat.
• Dampak dari kebakaran hutan adalah asap meluas ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura serta berpotensi mengganggu daerah Palembang sebagai tempat penyelenggara Asian Games pada 2018.
• Terakhir, BPBD Kalimantan Barat juga mengharapkan adanya perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD karena dianggap sudah tidak sesuai.

BPBD Papua

• BPBD Papua menyatakan bahwa wilayah Papua termasuk dalam daerah dengan risiko bencana tinggi.
• Bencana tersebut didominasi oleh banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta kebakaran lahan.
• Luas wilayah Papua sekitar 3000 km2 dan. pada 2015, kebakaran yang terjadi merambat ke daerah Maluku.
• Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk menanggulangi bencana tersebut diantaranya adalah melakukan program kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan rekonstruksi Provinsi Papua.
• Daerah-daerah di Papua yang belum memiliki BPBD di antaranya adalah Asmat, Bovengul, serta daerah perbatasan Papua Nugini.
• Hingga saat ini (2018), sarana dan prasarana BPBD yang ada di Papua belum juga memadai begitu juga gudang untuk logistik. Maka dari itu, diperlukan penguatan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat.
• Selanjutnya, perhatian masyarakat juga diperlukan untuk menanggulangi masalah bencana yang terjadi di Papua.
• Terakhir, BPBD Papua sudah mengusulkan rekonstruksi bencana kepada pemerintah pusat untuk 12 kabupaten.