Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Efektivitas Rencana Kerja dan Anggaran 2019 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Tanggal Rapat: 1 Jul 2019, Ditulis Tanggal: 27 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Dewan Pengawas BPKH
Pada 1 Juli 2019, Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tentang efektivitas rencana kerja dan anggaran pada 2019. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Iskan Qolba Lubis dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Sumatra Utara 2 pukul 14:05 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Badan Pelaksana BPKH
- Pada 2018, dana pengelolaan BPKH meningkah hingga mencapai 112,35 Triliun rupiah. Untuk jumlah jemaah haji tunggu hingga 2018 berjumlah 4,04 juta orang (haji reguler) dan 91.000 orang (haji khusus). Sementara, alokasi virtual account jemaah haji tunggu 2018 sebesar 777 Miliar rupiah.
- Pencapaian kelembagaan BPKH pada 2018 - semester 1 Tahun 2019
- 2018
- Opini WTP atas hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) BPKH tahun 2018.
- ISO 9001:2015 untuk lelang penempatan dan investasi.
- Pelimpahan aset tunai Kementerian Agama (Kemenag) RI ke BPKH.
- Pelaksanaan alokasi virtual account.
- Pelimpahan aset surat berharga Kemenag RI ke BPKH.
- Penerbitan 10 peraturan BPKH.
- 2019
- Integritas SISKEHAT dengan Kemenag RI.
- Implementasi BSC dan penilaian pegawai.
- Survei identitas BPKH.
- Sertifikasi manajemen risiko untuk seluruh karyawan/pejabat BPKH.
- Penerbitan 5 peraturan BPKH dan 10 peraturan Kepala.
- 2018
- Realisasi semester I Tahun 2019 menyatakan total aset meningkat hingga 121,94 Triliun rupiah dana setoran berjumlah 111,6 Triliun rupiah.
- Realisasi efisiensi RKAT Tahun 2019
- Pengembangan dan kemaslahatan
- RKAT 2019 Persetujuan DPR RI (7,38 Miliar rupiah).
- RKAT 2019 Persetujuan Dewan Pengawas (Dewas) (7,32 Miliar rupiah).
- Efisiensi RKAT 2019 Tahap 2 (jumlah tambahan kuota 10 ribu jemaah) : dari cadangan (0) dan dari kegiatan (1,39 Miliar rupiah).
- Keuangan
- RKAT 2019 Persetujuan DPR RI (3,47 Miliar rupiah).
- RKAT 2019 Persetujuan Dewas (3,47 Miliar rupiah).
- Efisiensi RKAT 2019 Tahap 2 (jumlah tambahan kuota 10 ribu jemaah) : dari cadangan (0) dan dari kegiatan (0,14 Miliar rupiah).
- Investasi
- RKAT 2019 Persetujuan DPR RI (30,09 Miliar rupiah).
- RKAT 2019 Persetujuan Dewas (29,86 Miliar rupiah).
- Efisiensi RKAT 2019 Tahap 2 (jumlah tambahan kuota 10 ribu jemaah) : dari cadangan (12,50 Miliar rupiah) dan dari kegiatan (4,01 Miliar rupiah).
- Operasional
- RKAT 2019 Persetujuan DPR RI (20,80 Miliar rupiah).
- RKAT 2019 Persetujuan Dewas (20,80 Miliar rupiah).
- Efisiensi RKAT 2019 Tahap 2 (jumlah tambahan kuota 10 ribu jemaah) : dari cadangan (0) dan dari kegiatan (1,03 Miliar rupiah).
- Perencanaan dan manajemen risiko
- RKAT 2019 Persetujuan DPR RI (5,78 Miliar rupiah).
- RKAT 2019 Persetujuan Dewas (5,66 Miliar rupiah).
- Efisiensi RKAT 2019 Tahap 2 (jumlah tambahan kuota 10 ribu jemaah) : dari cadangan (0) dan dari kegiatan (0,32 Miliar rupiah).
- SDM dan pengadaan
- RKAT 2019 Persetujuan DPR RI (181,90 Miliar rupiah).
- RKAT 2019 Persetujuan Dewas (181,90 Miliar rupiah).
- Efisiensi RKAT 2019 Tahap 2 (jumlah tambahan kuota 10 ribu jemaah) : dari cadangan (16,34 Miliar rupiah) dan dari kegiatan (1,68 Miliar rupiah).
- Hukum dan Kepatuhan
- RKAT 2019 Persetujuan DPR RI (13,71 Miliar rupiah).
- RKAT 2019 Persetujuan Dewas (10,59 Miliar rupiah).
- Efisiensi RKAT 2019 Tahap 2 (jumlah tambahan kuota 10 ribu jemaah) : dari cadangan (6,08 Miliar rupiah) dan dari kegiatan (0,29 Miliar rupiah).
- Audit internal
- RKAT 2019 Persetujuan DPR RI (1,75 Miliar rupiah).
- RKAT 2019 Persetujuan Dewas (1,55 Miliar rupiah).
- Efisiensi RKAT 2019 Tahap 2 (jumlah tambahan kuota 10 ribu jemaah) : dari cadangan (0) dan dari kegiatan (0,52 Miliar rupiah).
- Sekban
- RKAT 2019 Persetujuan DPR RI (21,54 Miliar rupiah).
- RKAT 2019 Persetujuan Dewas (9,18 Miliar rupiah).
- Efisiensi RKAT 2019 Tahap 2 (jumlah tambahan kuota 10 ribu jemaah) : dari cadangan (2,05 Miliar rupiah) dan dari kegiatan (0,37 Miliar rupiah).
- Sekdewas
- RKAT 2019 Persetujuan DPR RI (0).
- RKAT 2019 Persetujuan Dewas (12,06 Miliar rupiah).
- Efisiensi RKAT 2019 Tahap 2 (jumlah tambahan kuota 10 ribu jemaah) : dari cadangan (0) dan dari kegiatan (0,19 Miliar rupiah).
- Efektivitas kegiatan operasional pada seluruh bidang
- RKAT 2019 Persetujuan DPR RI (286,46 Miliar rupiah).
- RKAT 2019 Persetujuan Dewas (282,43 Miliar rupiah).
- Efisiensi RKAT 2019 Tahap 2 (jumlah tambahan kuota 10 ribu jemaah) : dari cadangan (36,97 Miliar rupiah) dan dari kegiatan (13,02 Miliar rupiah).
- Pengembangan dan kemaslahatan
- Perubahan Target Nilai Manfaat dalam RKAT-P Tahun 2019
- Setoran awal
- Dana kelolaan : 121,0 Miliar rupiah.
- RKAT : 7,06 Miliar rupiah.
- RKAT-P : 7,12 Miliar rupiah.
- DAU
- Dana kelolaan : 3,4 Miliar rupiah.
- RKAT : 0,20 Miliar rupiah.
- RKAT-P : 0,20 Miliar rupiah
- Total Nilai Manfaat
- RKAT : 7,26 Miliar rupiah.
- RKAT-P : 0,20 Miliar rupiah.
- Setoran awal
- Tantangan dalam pengelolaan keuangan Haji
- Pengelolaan keuangan Haji yang lebih prudent, transparan dan optimal.
- BPIH Tahun 2018 (1439 H) belum rasional dan efisien.
- BPKH masih perlu dilengkapi dengan regulasi dan infrastruktur organisasi.
- Instrumen surat berharga syariah masih terbatas dan regulasi investasi pada produk pembiayaan belum lengkap.
- Investasi langsung di Arab Saudi belum feasible dan belum sesuai dengan risk appetite BPKH.
- Penambahan kuota jamaah haji lebih cepat dibandingkan :
- Peningkatan imbal hasil.
- Peningkatan portfolio dana kelolaan.
- Peningkatan pencapaian nilai manfaat.
- Peningkatan jumlah setoran awal tabungan haji.
- Kesimpulan kinerja BPKH dari 2018-2019
- 2018
- BPKH telah meletakkan pondasi kelembagaan.
- Kerjasama dengan berbagai stakeholders untuk sinkronisasi program.
- Transisi kewenangan dari Kementerian Agama RI.
- Menyusun peraturan-peraturan BPKH.
- 2019
- Meningkatkan investasi keuangan haji dan nilai manfaat keuangan Haji.
- Memperkuat kepercayaan dan kredibilitas kelembagaan BPKH.
- Memperoleh WTP dalam pengelolaan keuangan dan aset keuangan haji.
- Melaksanakan tata kelola program/kemaslahatan.
- 2020
- Melaksanakan pemutakhiran Renstra 2019-2022.
- Melaksanakan investasi langsung melalui kerjasama investasi.
- Meningkatkan sistem informasi keuangan dan peningkatan dana kelolaan keuangan haji.
- Melakukan upaya efisiensi dan rasionalisasi BPKH 2020.
- 2018
- Badan Pelaksana BPKH akan menyampaikan pemutakhiran Renstra 2019-2022 dan RKAT 2020 kepada Dewan Pengawas BPKH pada Agustus dan Komisi 8 DPR RI di Agustus dan September 2019.
Dewan Pengawas BPKH
- Pengawasan kinerja s/d Mei 2019
- Bidang investasi dan penempatan serta hukum.
- Reviu atas usulan investasi dan penempatan dari Badan Pelaksana serta memonitor implementasi dan performa investasi dan penempatan secara berkala (triwulan dan semesteran).
- Penyusunan pedoman kebijakan investasi dan penempatan dewan pengawas.
- Bidang manajemen risiko dan syariah.
- Reviu terhadap kajian risiko atas usulan investasi dan penempatan dari Badan Pelaksana.
- Pengawasan terhadap risiko BPKH yang meliputi penerapan Enterprise Risk Management (ERM) dan penerapan Business Continuity Management (BCM).
- Bidang Audit.
- Penyusunan audit charter/pedoman kerja Komite Audit dan Bidang Audit Internal BPKH serta melakukan reviu atas draft peraturan BPKH.
- Pemberian masukan atas kebijakan akuntansi dan pelaporan BPKH.
- Reviu atas dokumen perencanaan (rumusan kebijakan, renstra dan RKAT).
- Reviu atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan haji berkala (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan).
- Pendampingan audit BPK RI.
- Bidang investasi dan penempatan serta hukum.
- Pokok hasil pengawasan.
- Posisi dana kelolaan
- Target : minimal 121,3 Triliun rupiah.
- Capaian Mei 2019 : 111,63 Triliun rupiah (96%)
- Proyeksi Desember 2019 : 119,42 Triliun rupiah (98%)
- Pertumbuhan dana kelolaan
- Target : 8,95 Triliun rupiah.
- Capaian Mei 2019 : 8,93 Triliun rupiah (99,78%)
- Proyeksi Desember 2019 : 7,07 Triliun rupiah (-21,43 - 14,36)
- Nilai manfaat
- Target : 7,32 Triliun rupiah
- Capaian Mei 2019 : 2,65 Triliun rupiah (36%)
- Proyeksi Desember 2019 : 6,36 Triliun rupiah (87%)
- Virtual account
- Target : 1,2 Triliun rupiah
- Capaian Mei 2019 : 0
- Proyeksi Desember 2019 : -
- Kemaslahatan
- Target : maks. 177 Miliar rupiah.
- Capaian Mei 2019 : 5,7 Miliar rupiah; 125,7 Miliar rupiah (71%); 120 Miliar rupiah dalam komitmen)
- Proyeksi Desember 2019 : 13,68 Miliar rupiah (7,7%); 133,68 Miliar rupiah (75%)
- Kerjasama lembaga
- Target :3x
- Capaian Mei 2019 : dalam pemantauan
- Proyeksi Desember 2019 : -
- Sosialisasi lembaga
- Target : 15x
- Capaian Mei 2019 : dalam pemantauan
- Proyeksi Desember 2019 : -
- Dashboard manajemen risiko
- Target : selesai
- Capaian Mei 2019 : 22%
- Proyeksi Desember 2019 : 100%
- Kajian sustainabilitas
- Target : selesai
- Capaian Mei 2019 : dalam pemantauan
- Proyeksi Desember 2019 : -
- ISO 9001 Kemaslahatan
- Target : lulus
- Capaian Mei 2019 : 55%
- Proyeksi Desember 2019 : 100%
- ISO 9001 Pembatalan
- Target : lulus
- Capaian Mei 2019 : 55%
- Proyeksi Desember 2019 : 100%
- Kepatuhan
- Target : 100%
- Capaian Mei 2019 : dalam pemantauan
- Proyeksi Desember 2019 : -
- Turnover pegawai
- Target : maks. 5%
- Capaian Mei 2019 : dalam pemantauan
- Proyeksi Desember 2019 : -
- Kepuasan layanan
- Target : min. 70%
- Capaian Mei 2019 : dalam pemantauan
- Proyeksi Desember 2019 : -
- Identitas BPKH
- Target : min. 80%
- Capaian Mei 2019 : dalam pemantauan
- Proyeksi Desember 2019 : -
- Opini audit
- Target : WTP
- Capaian Mei 2019 : dalam pemantauan
- Proyeksi Desember 2019 : -
- Posisi dana kelolaan
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)