Ahmad Supardi, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau

• Anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau 2018 sebesar Rp958 Miliar dengan pembagian belanja pegawai (Rp600 Miliar) untuk tunjangan profesi guru, belanja barang (28%), belanja modal (33%), dan bantuan sosial (2,2%).
• Provinsi Riau masih mengalami persoalan terkait tunjangan kinerja yang belum dibayarkan. Selain itu, Provinsi Riau membutuhkan madrasah negeri.
  

H. Marwin, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kepulauan Riau

• Anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau 2018 sebesar Rp285.679.133.000
• Permasalahan yang terjadi adalah hanya ada 23 madrasah dan kekurangan gedung. Sebenarnya sudah ada lahan namun alasan moratorium sehingga menyewa ruko tidak layak.
• Pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau meminta penambahan kuota haji dan percepatan sertifikasi tanah wakaf.
  

Hendri, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatra Barat

• Total anggaran 2018 sebesar Rp1,5 Triliun dan masalah yang dihadapi adalah dituntut untuk melayani dengan prima sementara gedung kurang layak. Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat sejak 1980 tidak representatif, sempit dan terbatas untuk pelayanan publik.
• Pelayanan tunjangan profesi guru masih berhutang di 19 kabupaten/kota. Lalu, kanwil di Padang masih yang berada di tanah wakaf dan KUA perlu diperbaiki. Madrasah negeri di Sumatra Barat ada 21 gedung.
• Ada ketidakseimbangan antara jumlah peminat dengan penambahan serta pengembangannya.
  

Alfajri Zabidi, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatra Selatan

• Anggaran yang diperoleh 2018 sebesar Rp1,1 Triliun. Belanja modal akan digunakan untuk perbaikan madrasah. Permasalahan yang dihadapi adalah kekurangan anggaran.
• Jumlah penyuluh di Sumatra Selatan sangat sedikit dan hanya mendapat gaji Rp500 ribu. Pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatra Selatan berharap kesejahteraan ditingkatkan.
  

HM. Ridwan, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bangka Belitung

• Anggaran yang diperoleh 2018 sebesar Rp290 Miliar. Permasalahan yang terjadi adalah honor guru, tempat belajar minim, dan tak ada perhatian pemerintah untuk guru mengaji. Selain itu, tunjangan kinerja guru fungsional belum teranggarkan dan berharap 2018 dapat terpenuhi.
  

H. Bustasar, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bengkulu

• Anggaran yang diperoleh 2018 sebesar Rp511 Miliar. Pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau.
• Pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau membutuhkan dana tambahan untuk pembinaan umat beragama karena anggaran masih sangat sedikit. Kerukunan umat beragama di Bengkulu berlangsung tertib dan terkendali. Namun, tetap berupaya untuk menjaga umat beragama yang lebih baik.
• KUA di Bengkulu masih menumpang di rumah penduduk dan sebagian keadaannya menyedihkan. Pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berharap pemerintah memberikan tanah untuk KUA.
  

H. Muhammad, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jambi

• Anggaran 2018 sebesar Rp922 Miliar. Permasalahan di Jambi yakni 85% madrasah swasta tidak tercapai standar pelayanan minimal.
  

H. Suhaili, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung

• Anggaran 2018 sebesar Rp1,4 Triliun. Ada kendala yang dihadapi yakni tiga kabupaten belum memiliki gedung yang layak.
• Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung telah membangun lima sekretariat FKUB dan masih ada 10 gedung lagi.
  

H.A. Bazari Syam, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten

• Pada 2018, anggaran yang diperoleh sebesar Rp1,72 Triliun. Secara kuantitatif memang mengalami penurunan namun dalam pembinaan berjalan baik.
• Pada 2017, melakukan upaya dengan kegiatan 1.200 penghulu non PNS beragama non-Muslim dan 150 penyuluh agama Buddha. Sementara Konghucu belum dilakukan karena keterbatasan anggaran.
• Pasca pengalihan pengelolaan haji ke BPKH, hingga kini (2018) BPKH belum mengeluarkan regulasi untuk pembatalan haji. Akibatnya, masyarakat yang ingin membatalkan pernikahan masih stagnan.
• Terakhir, ada beberapa titik lokasi tanah wakaf yang terkena persoalan dampak pembangunan.
  

Saiful Mujab, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi DKI Jakarta

• Anggaran 2018 sebesar Rp1,4 Triliun. Permasalahan yang dihadapi sebanyak 4 dari 44 KUA baru milik Kementerian Agama. Selain itu, kondisi bangunan KUA sangat memprihatinkan.
• Masalah penegerian madrasah di Kepulauan Seribu Utara belum berjalan sehingga meminta bantuan dari Komisi 8 DPR RI.
  

H.A. Buchori, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat

• Permasalahan yang dihadapi adalah kekurangan guru pendidikan agama Islah di sekolah umum. Rata-rata guru sudah pensiun dan sebagian besar sekolah umum mengangkat tenaga pendidik di luar disiplin keprofesian. Ini tidak akan baik apalagi Jawa Barat banyak pengaruh radikalisme.
  

H. Karhani, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah

• Jawa Tengah terdiri dari 35 kab/kota dengan penduduk 36,8j uta jiwa. Pendidikan madrasah yang dikelola negeri sejumlah 300 madrasah, swasta sebesar 6052 madrasah. Jumlah guru negeri sejumlah 18 ribu dan swasta 72 ribu orang.
• Ada sebagian pesantren dan tempat ibadah terkena dampak pembangunan infrastruktur.
• Terkait KUA dan tanah wakaf., ketika pemerintah menggalakkan pembangunan infrastruktur, ternyata disana ada sebagian pesantren dan tempat ibadah. Oleh karenanya regulasi pemerintah segera direvisi.
• Saat ini (2018), kekurangan guru yang mengajarkan agama.
  

H.M. Daud Pakeh, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh

• Anggaran dana untuk program agama masih sedikit sekali karena banyak KUA kecamatan belum terbangun. Selain itu, banyak KUA belum ada struktur di kecamatan pemekaran.
• Lalu di Aceh, masih ada penyuluh agama baik Muslim maupun non-Muslim belum menjadi PNS.
• Selanjutnya, banyak madrasah yang membutuhkan perbaikan dan waiting list untuk keberangkatan haji masih panjang.
  

H.T. Darmansyah, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatra Utara

• Pada 2018, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatra Utara mendapat anggaran Rp3 Triliun. Anggaran mengalami penurunan sebesar 1,7 persen.
• Soal madrasah, permasalahannya adalah terkait tanah wakaf. Namun persoalan telah diselesaikan, tetapi meski demikian perlu ada regulasi soal tanah wakaf. Selanjutnya, saat ini (2018) fokus untuk perkembangan madrasah swasta dan negeri. Untuk penguatan madrasah, buku apapun bisa menjadi bahan ajar.
• Hingga kini (2018), belum pernah melakukan pembicaraan antar umat beragama soal perkembangan ekonomi. Oleh karenanya dibutuhkan kerukunan umat beragama.
  

Muhammad Lutfi Hamid, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi DIY

• Anggaran 2018 sebesar Rp789 Miliar dan masalah yang dihadapi adalah eksistensi dan tunjangan guru. Pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY berharap pemerintah memberikan alokasi penerimaan guru agama di pemerintah daerah.
• Ada gedung Kementerian Agama Gunung Kidul akan segera diminta oleh pemilik. Pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY sudah memiliki tanah namun belum dibangun karena alasan moratorium.
  

H. Syamsul Bahri, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur

• Banyaknya guru PAI yang pensiun dan terjadi banyak double komunikasi. Soal urusan agama, di Jawa Timur berjalan lancar karena diawasi langsung oleh pemerintah pusat.