Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Abdul Hamid Paddu

Tanggal Rapat: 26 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 17 Dec 2020,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Abdul Hamid Paddu, calon Dewan Pengawas BPKH

Pada 26 April 2017, Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Abdul Hamid Paddu terkait uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Rapat dipimpin dan dibuka oleh Noor Achmad dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Tengah 2 pukul 10:25 WIB. (ilustrasi: merdeka.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Abdul Hamid Paddu, calon Dewan Pengawas BPKH
  • Dewan Pengawas (Dewas) mengawasi pelaksanaan pengelolaan haji yang baik dan diharapkan bisa melaksanakan kepatutan BPKH sesuai dengan rencana kerja. Dewas diperlukan karena dalam UU ini berbadan hukum publik serta ada kinerja pengelolaan dan fleksibilitas.
  • BPKH yang baik diharapkan pengelolaan efektif dan efisien serta bisa memberi manfaat. Selain mengawal pengelolaan keuangan haji, juga bisa kembangkan sistem yang baik.
  • Tujuan BPKH
    • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
    • Rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
    • Memberi manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
  • Visi
    • Menjadi lembaga pengelola dana haji yang amanah, profesional, sehat dan terkemuka dalam penyediaan pembiayaan haji dan investasi dengan maksimal manfaat bagi umat Islam yang sejahtera dan berkeadilan.
  • Pengembangan
    • Produk perbankan, penempatan pada bank syariah;
    • Surat berharga syariah (sukuk), penempatan sukuk dana haji Indonesia dalam SBSN;
    • Investasi langsung dapat melakukan investasi pada sektor infrastruktur (Haji) publik;
    • Investasi lainnya sebagai contoh reksadana syariah.
  • Rencana strategis: diperlukan standar operasional dan pengelolaan keuangan BPKH dengan penerapan good corporate governance. Pengembangan standar investasi yang berbasis resiko baik pada sektor riil dan infrastruktur (Haji). Tantangan kedepannya adalah bisa mengkonstitusionalisme lembaga yang amanah.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan