Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Misbahul Munir

Tanggal Rapat: 20 Jan 2016, Ditulis Tanggal: 30 May 2021,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Misbahul Munir, Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan

Pada 20 Januari 2016, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Misbahul Munir mengenai Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Syamsul Bachri dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Sulawesi Selatan 2 pada pukul 11.52 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : m.lampost.co)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Misbahul Munir, Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
  • Permasalahan yang ada di masyarakat adalah perolehan BPJS Kesehatan masih rendah dan dari sisi customer masih bergabung jika kondisi sakit.
  • Upaya citra BPJS Kesehatan adalah promotif, preventif dan korotif, tetapi ada perubahan pola dan belum ada persiapan.
  • Dari customer mengapa susah mendapat pelayanan BPJS Kesehatan dan dari sisis provider mengapa adanya kapitasi budgeting.
  • Tugas utama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan harus bekerja keras untuk mengimplementasi yang belum maksimal.
  • Yang dirasakan provider masih adanya kapitasi yang bersifat glondongan. Seharusnya BPJS Kesehatan harus sudah memiliki angka kapitasi.
  • Misi yang harapkan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dapat melakukan integrasi pengawasan keuangan BPJS Kesehatan secara bersama-sama.
  • Permasalahan preventif promotif yang sudah dibuat Kementerian Kesehatan seperti cek tekanan darah. Upaya tidak harus mahal, tetapi harus masal.
  • Upaya preventif promotif sudah ada di Kementerian Kesehatan dan tinggal hanya implementasi ke masyarakat dan teknologi.
  • Mutu yang harus dikaji akses pelayanan tidak hanya demografis saja, tetapi waktu.
  • Yang harus diperbaiki adalah pelayanan di masyarakat.
  • Terjadi diskriminasi seperti di hari Sabtu dan Minggu peserta BPJS Kesehatan tidak diterima, tetapi peserta umum diterima.
  • Pendidikan dokter masih merupakan teknis. Kerjasama dengan Pendidikan Tinggi dan Ikatan Dokter Indonesia sudah kualified.
  • Harus membatasi dokter asing, baik upaya kuratif, promotif dan preventif.
  • Intensif baik ICU perlu diperhatikan karena adanya biaya-biaya yang ada.
  • Pelayanan BPJS Kesehatan terbelah, seperti ada yang rumah sakit tidak mau menerima sehingga adanya diskriminasi.
  • Jika satu rumah sakit mendapat bedah setiap hari, maka akan terjadi defisit, namun jika rumah sakit menerima medical secara terus menerus akan tidak adil
  • Perlu dibangun faskes primer dengan faskes lanjutan.
  • Soal kapitasi pasti ada budget anggarannya sehingga perlunya ada komunikasi faskes primer dengan faskes lanjutan.
  • Pengawasan pada aspek pengawasan keuangan tugas utama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
  • Kekecewaan dari program dalam aspek implementasi adalah dari data yang ada memang ada profit kasus dan perlu dikaji serta dipilah.
  • Berkaitan dengan paket biaya BPJS Kesehatan cenderung menolak dengan kondisi yang ada harus ada isentif karena beban biaya bisa defisit.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan