Dalam Raker ini, tidak ada pemaparan dari Menteri Kesehatan.

• Hasil temuan audit BPKP Tahun 2018
  • Data hasil temuan BPKP 27.443.550
  • Data dengan NIK null/ tidak sama dengan 16 digit 17.171.925
  • Data NIK dengan karakter/+?A-Z$ 4.016
  • Data peserta dengan NIK ganda 10.112.120
  • Data peserta dengan kolom faskes kosong 21.369
  • Data peserta dengan nama “Alm/meninggal” 134.120
• Progress cleansing data (per 31 Oktober 2019)
  • Data dengan NIK null/ tidak sama dengan 16 digit sudah dicleansing dan sisanya 6.646.564
  • Data NIK dengan karakter/+?A-Z$, data peserta dengan NIK ganda, data peserta dengan kolom faskes kosong, dan data peserta dengan nama “Alm/meninggal” 134.120 sudah selesai ditindak lanjuti.
• Mensos sudah dikontak, selasa akan bertemu untuk konsultasi khususnya audit data
• Utang jatuh tempo gagal bayar sebesar Rp21 triliun
• Denda Rumah Sakit terhadap kelembagaan keuangan tidak sampai 1%, hanya 0,8%, Perpres yang terbit mengatakan iuran PBI naik maka mulai Agustus akan dicairkan.
• Iuran PBI APBD yang dibiayai pemerintah pusat akan dilanjutkan, ada juga bantuan dari Muhammadiyah dengan pendekatan umur piutang yang paling tua diselesaikan dalam 3 bulan atas izin Menkes.
• UU BPJS menyatakan keuangan BPJS akan diaudit oleh kantor akuntan publik sesuai standar akuntansi. Saat BPKP memeriksa, itu berdasarkan regulatory.