Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Peran dan Permasalahan terkait Petugas Keluarga Bencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Tanggal Rapat: 4 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 6 Apr 2020,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Forum Komunikasi PLKB

Pada 4 Desember 2019, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) BKKBN mengenai Peran dan Permasalahan terkait Petugas Keluarga Bencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Nihayatul Wafiroh dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapil Jawa Timur 3 pada pukul 14:15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

BKKBN
  • BKKBN terbantu PL-KB. PNS BKKBN hanya 14.000 orang.
  • BKKBN melakukan dvokasi kepada Pemda dan jawaban dari Pemda terkait dengan kekurangan adalah pengangkatan. Pemda mencari terobosan agar sah.
  • Status yang belum ASN memang sangat berbeda dengan ASN. Namun, pada 2018 BKKN bersurat kepada Menpan, tetapi sampai saat ini belum mendapat kepastian.
  • Dalam pengangkatan PL-KB tidak ada intervensi dari BKKBN. BKKBN hanya menerima dari Pemda, dari cara apapun dan dari latar belakang apapun. Perihal jumlah yang diangkat tergantung dari Pemda.
  • Terkait status rekrutmen dan kompetensi, BKKBN tidak menentukan kompetensi apa yang di lakukan oleh pemda. BKKBN hanya menerima nama-nama yang sudah direkrut oleh Pemda.
  • Ada 14.025 orang PL-KB yang non PNS dan keberadaan ini sangat membantu. Terkait dengan pergantian yang sesuai dengan hak, ini sesuai dengan peraturan yang berasal dari Pemerintah.
  • BKKBN sudah berusaha dengan Menpan untuk PL-KB menjadi pegawai kontrak.
  • Jika memang kedepan bisa dimanfaatkan sisa anggaran dari program yang lain dengan mempertimbangkan regulasi yang jelas, anggaran BKKBN bisa dimanfaatkan.
  • BKKBN menyadari bahwa keberadaan BKKBN antara ada dan tiada dan BKKBN sadar dengan kinerja selama ini.
  • Ketua BKKBN yang baru sudah berusaha memperbaiki dan mengangkat citra BKKBN menjadi lembaga yang penting.

Forum Komunikasi PLKB
  • total anggota PLKB ada 9977 anggota dengan data murni seluruh Indonesia yang masih aktif hingga saat ini. Karrna PLKB ini harus memiliki desa binaan.
  • Kendala BKKBN di daerah adalah medan dan geografis sesuai dengan daerahnya masing-masing,.
  • Hasil penelitian PLKB, stunting terjadi karena kurang tepatnya pola asuh anak.
  • Honor PLKB saat ini belum layak. Jika dibandingkan dengan PLKB PNS, pekerjaan antara PLKB PNS dan PLKB Non PNS adalah sama. Namun, sesuai dengan pakta integritas, pegawai PLKB Non PNS lebih berat dari PLKB PNS.
  • Solusi program KB untuk daerah adalah perlu ditingkatkan perihal sumber daya manusia PLKB.
  • Ada kebutuhan PLKB yang sangat banyak dengan rasio 1:6. Yang dibutuhkan 42.000 orang, tetapi PLKB saat ini hanya 14.000 orang.
  • PLKB mengharapkan adanya reward kebijakan dari Pemerintah dan DPR RI.
  • Harapan PLKB ada payung hukum yang menaungi PLKB khususnya PLKB Non PNS.
  • PLKB dengan tegas bergerak secara independen dan tidak ditunggangi oleh partai politik.
  • PLKB berharap ada keberlanjutan agar dapat terealisasi dengan baik

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan