Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kanker Serviks, Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi di era JKN, dan Kasus Stunting — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), dan Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)

Tanggal Rapat: 8 Feb 2018, Ditulis Tanggal: 10 Sep 2020,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: HOGI, PDGI, Fatayat NU

Pada 8 Februari 2018, Komisi 9 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), dan Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) tentang kanker serviks, mutu pelayanan kesehatan gigi di era JKN, serta tingginya kasus stunting akibat kekurangan gizi. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Irgan Chairul Mahfiz dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil Banten 3 pukul 10:15 WIB. (ilustrasi: mediaindonesia.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

HOGI, PDGI, Fatayat NU

Perwakilan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI)

  • Indonesia menjadi peringkat pertama soal kanker serviks karena kasusnya selalu mengalami peningkatan.
  • Kanker serviks disebabkan oleh virus HPV dan hingga kini, belum ada obatnya. Oleh karenanya, pencegahan menjadi cara untuk mengurangi risiko kanker serviks.
  • Apabila pemerintah menginvestasikan sebagian APBN untuk vaksinasi HPV, maka dapat mencegah kanker serviks.
  • HOGI telah menyiapkan vaksin HPV untuk masyarakat dan hingga kini (2018), Jakarta (94%), Surabaya (93,05%) serta Yogyakarta (98,7%) sudah mendapatkannya. Pada 2019, vaksinasi akan diberikan kepada Medan dan wilayah lainnya.

Perwakilan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI)

  • Adanya BPJS Kesehatan, PDGI merasa didiskriminasi sehingga perlu ada perbaikan.
  • Kesehatan gigi menjadi mahal, maka PB PDGI akan memberikan pelayanan yang terjangkau dengan BPJS Kesehatan.
  • PB PDGI selalu mendukung penuh program pemerintah yakni BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, perlu diperhatikan bahan-bahan yang digunakan termasuk produk impor.
  • Selanjutnya, distribusi dokter gigi di Indonesia tidak merata bahkan ada provinsi yang kekurangan.
  • PB PDGI mengusulkan kenaikan kapitasi dokter gigi berdasarkan SDM. Selain itu, mengusulkan ada INA-CBGs yang dapat menampung klasifikasi tindakan sehingga menjadi tarif tersendiri. PB-PDGI berharap DPR RI dapat mendorong Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan agar menjadikan dokter gigi sebagai prioritas.

Perwakilan Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)

  • Stunting menjadi mengerikan karena ancaman untuk peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Stunting merupakan kekurangan gizi pada balita sejak masa kandungan yang berpengaruh pada perkembangan otak anak.Ketika remaja, anak stunting akan mengalami anemia sementara saat usia kerja, lebih mudah terserang penyakit.
  • Stunting akan menghambat ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan beban negara bertambah. Oleh karenanya, diperlukan pencegahan stunting seperti memasukkannya dalam kurikulum sekolah, melakukan kaderisasi tokoh agama serta mendorong pemerintah untuk program 1000 hari pertama kehidupan sampai tingkat posyandu dengan kreatif dan menarik. Tujuannya untuk mewujudkan konsepsi ibu sehat secara optimal dan saat kehamilan memastikan gizi seimbang. Selain itu, ASI juga tetap diperhatikan hingga usia 2 tahun, mendorong kepesertaan keluarga berencana, jarak kelahiran, serta konsumsi tablet tambah darah terkait anemia.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan