Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rancangan Undang Undang (RUU) Pendikan Kedokteran, Uji kompetensi, dan Seputar Pendidikan Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PDUI dan PBIDI

Tanggal Rapat: 28 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 25 Jul 2021,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: PDUI dan PBIDI

Pada 28 Oktober 2015, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PDUI dan PBIDI mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Pendikan Kedokteran, Uji kompetensi, dan Seputar Pendidikan Kedokteran. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Erma Lena dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat pada pukul 10.24 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kumparan.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

PDUI dan PBIDI

PBIDI

  • Peran saat ini dokter dan BPJS terikat dalam satu kontrak, penghasilan dokter Indonesia tahun 2013 rata-rata 3 juta perbulan.
  • Upaya penguatan fungsi pelayanan primer dengan pemerataan peserta.
  • Kita menginginkan dalam MoU yang sudah ada dengan pimpinan Polri agar ada kesepakatan.
  • Kita inginkan apabila ada laporan masuk ke komite etik dokter/polri agar dikoordinasikan Ini ranah hukum/etika disiplin.
  • Bangsa berkualitas dinilai dari sistem pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
  • Indonesia urutan 119 dalam human index kita kalah dibandingkan negara Mongolia, hampir sebagian besar pencari kerja lulusan SD/SMP.

PDUI

  • UU yang sudah terkenal yaitu UU Praktek Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan tahun 2014.
  • Pendidikan kedokteran yaitu cukup spesifik dibandingkan pendidikan yang lain.
  • Kami sudah 10 bulan judicial review RUU Pendikan Kedokteran tetapi belum ada keputusan MK.
  • Hari ini ada sekitar 1000 mahasiswa kita tertahan ijazahnya karena UU Pendidikan Kedokteran yang mewajibkan ikut uji kompetensi dokter.
  • Ini dibuat dahulu national board justru belum ada sistem pendidikan.
  • Kampus kedokteran di Indonesia yang berkualitas A hanya 13 jumlahnya.
  • Ini tidak ada kata uji kompetensi profesi, kata ini diselundupkan nyata menjelang sidang paripurna.
  • Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas di bidang tertentu.
  • Sebuah tatanan yang sudah existing dirusak oleh UU Pendidikan Kedokteran.
  • Uji kompetensi ini memicu komersialisasi pendidikan kedokteran.
  • Bisa dipastikan bila ikut bimtes di Bandung/Rawamangun bisa lulus, tapi biaya mahal karena soal dibocorkan.
  • Uji kompetensi ini belum pernah diaudit, kami meminta uji kompetensi diubah menjadi ujian nasional.
  • Ijazah adalah hak yang telah menyelesaikan pendidikan dan tidak ada kaitannya dengan uji kompetensi.
  • Ini tidak ada halangan memberikan ijazah kepada dokter yang telah menyelesaikan pendidikannnya.
  • Ini tidak sah penarikan biaya uji kompetensi yang tidak terintegrasi dengan pendidikan profesi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan