Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Konflik Pertanahan - Rapat Komisi 2 dengan Serikat Tani Teluk Jambe

Tanggal Rapat: 10 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Komisi 2 mengadakan audiensi dengan Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu di Karawang pada 10 April 2017. Agenda audiensi membahas konflik pertanahan yang dialami petani di Karawang dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)  dengan PT Pertiwi Lestari.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Fraksi Hanura Daerah Pemilhan (Dapil) Sumut 2 memimpin dan membuka rapat pukul 12:18 WIB. Rufinus mengatakan bahwa rapat kali ini tidak memerlukan kourum karena hanya menampung aspirasi sehingga tidak mengambil keputusan. Rapat direncanakan selesai pukul 13:00 WIB dikarenakan Rufinus sebagai pemimpin rapat akan ada agenda selanjutnya di Badan Legislasi.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu:

  • Kehadiran Serikat Tani Teluk Jambe didampingi oleh PP Muhammadiyah yang selama ini menyediakantempatuntuk mereka selama di Jakarta, turut hadir pula dari lembaga Dompet Dhuafa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah(IMM), KONTRAS, dan LBH Jakarta.
  • Serikat Tani meminta agar ada penyelesaian kasus tanah di Karawang, salah satunya di Desa Wanajaya.
  • Petani sudah menempati lahan sejak tahun 1962 sampai berlanjut turun menurun sampai sekarang.
  • Saat ini lahan petani seluas 791 hektar diklaim oleh PT Pertiwi Lestari.
  • Serikat Tanimendapat surat bahwa sebanyak 80 hektar tanah diberikan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Di lahan tersebut juga ada klaim Perhutani.
  • Petani mengaku sudah tidak ada rumahdan mata pencaharian sejak 1 Agustus 2016.
  • Serikat tani meminta Komisi 2 memanggil pihak Kementerian ATR-BPN untuk mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) PT Pertiwi Lestari.
  • Serikat tani berharap mereka dapat dikembalikan ke tempat semula seperti sedia kala.
  • Konflik dengan perusahaan terjadi sejak tahun 2013, perusahaan tersebut belum punya izin tapi sudah berani menurunkanalat berat di lahan petani Karawang. Sejak tahun 2013 tersebut, serikat tani mencoba melawan.
  • Pada tahun 2014 PT Pertiwi Lestari malah lebih agresif melakukan kegiatan.
  • Lalu di tahun 2016 serikat tani melakukan aksi ke Kementerian ATR-BPN, perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan sebelum konflik selesai.
  • Empat orang petani sudah dipenjara karena perusahaan bersekongkol dengan kepolisian. Ia dikenakan atas Pasal 170 KUHP yaitu tentang pengeroyokan.
  • Serikat tani di Karawang mengaku sudah tidak punya apa-apa selain baju yang dipakai saat rapat tersebut.
  • Tuntutan serikat tani agar HGB PTPertiwi Lestari dicabut, karena itu berdiri di lahan negara. Artinya menurut serikat tani bahwa negara juga dirampok oleh perusahaan tersebut. Serikat tani menanyakan kehadiran negara dalam konflik agraria. Serikat tani hadir di DPR untuk membela hak mereka.
  • Serikat tani ingin dikembalikan ke lahan semula dan berharap kriminalisasi kepada mereka segera dihentikan, karena serikat tani mengaku terus mendapat intimidasi.
  • Kontraktor PT Pertiwi Lestari adalah adik ipar Kapolres Karawang.
  • Serikat tani mengaku selama 3 bulan hidup ditampung oleh Bupati Karawang itu hanya dibodohi dan dibohongi. Mereka menanyakan kepantasan petani ditaruh di Rusunawa, terlebih makanan yang diberkan hanya untuk 1,5 bulan.
  • Serikat tani mengaku disuruh menonton rumah mereka yang digusur, diporak-porandakan oleh alat berat.
  • Serikat tani memohon Komisi 2 agar konflik antara masyarakat dan PT Pertiwi Lestari diselesaikan. Kasihan PP Muhammadiyah yang sudah menampung para petani.
  • Serikat tani mengaku betul-betul petani, yang hidup dari hasil tani. Pada 2015 sepakat mendatangi KemenATR, hingga sekarang sudah dilakukan dua kali.
  • Serikat tani menanyakan tentang Undang-Undang (UU) Agraria. Mereka ditanggapi positif oleh KemenATR danmemberikan surat yang ditembuskan ke Bupati, sisa tanah akan diberikan ke LVRI.
  • Setelah serikat tani mencari kepastian, Agustus lalu PT Pertiwi Lestari melakukan kegiatan dan para petani disuruh pergi, dengan memberikan iming-iming uang sebesar Rp30 juta.
  • Serikat tani memohon agar konflik agraria segera diselesaikan, sesuai dengan niat Presiden Pak Jokowi.
  • Serikat tani mengaku yang tersisa hanya punya tikar pemberian Menteri sosialdan baju yang dikenakan. Mereka berharap masalahnya segera diselesaikan sehingga tidak terlunta-lunta berada di Jakarta.

Pemantauan Rapat

Fraksi PDIPerjuangan: Oleh Arteria Dahlan dari Jatim 4. Arteria merasa mengerti akan suasana kebatinan para petani dan Pak Dadang S. Muchtar. Menurutnya lahan seluas 791 hektar di tanah Jawa tersebut langka dan masalahnya cukup sederhana, yaitu masalah timbul saat tanah menjadi tanah negara dan penggarap itu masuk. Pada tahun 1976 tiba-tiba masuk Haji Sidik yang setahun setelahnya terbit Hak Guna Usaha (HGU) untuk Tanjung Gresik Makmur, Arteria merasa heran kenapa bisa terbit HGU saat penggarapnya ada, kenapa tidak keberatan beli tanah yang ada orangnya. Ia meminta untuk melihat HGU-nya, dan mengaku membela para petani dan Pak Dadang makanya ia ingin datanya, siapa yang mengukur. Menurutnya telah ada yang mempermainkan hukum. Tahun 1974 HGU terbit tanpa pengalihan dan kompensasi ke bapak-bapak pengelola, lalu tahun 1998 HGU berubah menjadi HGB, tiba-tiba dari Tanjung Gresik Makmur pindah ke PT Pertiwi Lestari.

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Arteria kantor tanah tahu betul dan ikut bermain, juga BPN & Pemerintah di kala itu ikut bermain. Pengalihan HGU ke HGB tanpa jual beli, kalau ada ia meminta untuk memanggil pihak terkait agar tahu kejelasannya.HGB ada yang masuk kawasan hutan, yaitu HGB 5, 11 dan 40, tahun 2012 baru pasang plang. Menteri ATR mengatakan pemilik HGB 5 & 11 tidak boleh melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Isi surat bahasanya halus, menunggu sertifikasi untuk para petani, jangan sampai serikat petani datang ke DPR malah sia-sia, pungkasnya.

Arteria meminta komisi 2 mengirim surat ke KemenATR-BPN pada hari rapat tersebut berlangsung. Target awal adalah HGB beku dan memulihkan para petani ke tempat semula, ia sepakat untuk memanggil Menteri Agraria dan dalam tempo cepat semoga dapat dihadirkan. Arteria sepakat usul Pak Dadang untuk  memanggil juga PT Pertiwi Lestari, dan minimal yang datang level direksi, karena biasanya pengembang yang datang adalah kuasa hukumnya. Ia juga menyampaikan kepada para petani di Teluk Jambe agar jangan pernah lelah dalam berjuang.

Oleh Komarudin Watubun Tanawani Mora dari Papua. Komarudin sepakat agar seluruh pihak yang terkait dipertemukan di Komisi 2. Ia mengaku setuju dengan Pak Tamanuri untuk memanggil pihak terkait, PT Pertiwi Lestari menurutnya baru punya sertifikat tahun 2008, lebih dulupara petani.

Fraksi Golkar: oleh Dadang S. Muchtar dari Jabar 7. Dadang yang dulu bupati Karawang mengaku sudah tahu masalahnya, ia memaparkan ada 3 kelompok yang berkasus dengan PT Pertiwi Lestari yaitu salah satunya adalah dirinya (veteran). PT Pertiwi Lestari itu milik Liem Sioe Liong konglomerat yang luar biasa, sehingga menurut Dadang bisa memperdayakan pemerintah. PT Pertiwi Lestari menggunakan aparatur pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan memperdaya aparat hukum, tambah Dadang. Menurut Dadang yang harus dipanggil adalah Antoni Salim selaku bagian dari perusahaan untuk menjelaskan kenapa dia bisa memperdaya seenak udel. Ia mengungkapkan bahwa komisi 2 harus ikut menengahi masalah ini.

Menurut Dadang tanah tersebut milik negara tapi dikatakan tanah terlantar, Dadang selama 2 periode pernah menjabat sebagai Bupati Karawang, kalau ada yang terlantar negara berhak mengambil sebagian. Menurutnya veteran saja akan diperkarakan oleh PT tersebut, ada rencana 80 hektar untuk veteran, sementara 70 hektar untuk masyarakat. Tapi Perhutani mengadu, sehingga belum selesai. Dadang yang juga ketua veteran Karawang menanyakan apakah Komisi 2 bisa memanggil Antoni Salim, menurutnya sama veteran saja PT Lestari tersebut berani apalagi menghadapi rakyat biasa, karena yang dipanggil itu veteran bukan rakyat, kalau mau dipenjara menurut Dadang adalah veteran, karena mereka yangmenyuruh rakyat tinggal di sana. Veteran dan rakyat sana betul-betul tertindas luar biasa, saran Dadang yang dipanggil harus ada kepastian.

Menurut Dadang owner perusahaan yaitu Anthony Salim tidak pernah mau datang, biasanya diwakili pengacara, sarannya harus panggil Antoni Salim. Dadang juga berterima kasih atas dukungan Arteria. Semua tanah ini dianggap milik Perhutani, Dadang menanyakan bagaimana menghadapi dualisme seperti itu. Menurutnya Perhutani harus dipanggil menterinya, karena hak pemerintah juga dalam memberikan lahan kepada rakyat.

Fraksi PKB: oleh Muhamad Lukman Edy dari Riau 2. Lukman menyarankan agar Komisi 2 turun ke lapangan (lokasi konflik di Teluk Jambe, Karawang) dan rapat di sana. Juga harus hadir dari perusahaan, MenATR, MenLHK, Bupati dan Kapolda, tambahnya. Menurut Lukman, tinggal dicari tempatnya di sana, dan Pak Dadang dapat menyediakan itu.

Fraksi Nasdem: oleh Tamanuri dari Lampung. Menurut Tamanuri, tanah yang dimaksud memang sudah turun menurun, lalu ada orang dengan kekuasaannya ingin mengambil. Ia menyarankan untuk mengundang KemenLHK, KemenATR, Kepolisian, Pemda, PT Perhutani, dan PT Pertiwi Lestari agar selesai. Tamanuri berharap yang akan datang lebih serius, harus diupayakan mendatangkan mereka walau bukan merupakan mitra Komisi 2.

Fraksi Hanura: oleh Rufinus Hotmaulana Hutaurukdari Sumut 2. Rufinus mengatakan bahwa ada berbagai masukan termasuk untuk melihat kondisi di lapangan, ada juga permintaan bertemu dengan pihak yang terkait, Rufinus manyatakan harus melakukan kunjungan, untuk melihat langsung. Hal tersebut akan dilakukan setelah bertemu dangan MenATR, MenLHK bahkan dengan Mendagri.

Penutup

Rufinus selaku pemimpin rapat mengatakan bahwa Komisi 2 akan meninjau langsung ke lokasi di Karawang dan memanggil stakeholder yang terkait dengan masalah tersebut, waktunya akan ditentukan kemudian. Audiensi Komisi 2 dengan Serikat Tani Teluk Jambe (Karawang) tersebut ditutup oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Fraksi Hanura Dapil Sumut 2pada pukul 13:11 WIB.

 Untuk membacara rangkaian livetweet, dapatmengunjungi: https://chirpstory.com/li/353149.

 wikidpr/rf/ap

ilustrasi:kompas.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan