Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Kinerja KPI 2018 – RDP Komisi 1 dengan KPI Pusat

Tanggal Rapat: 29 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 2 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: KPI Pusat

Abdul Kharis, anggota DPR RI fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 membuka RDP dengan KPI Pusat pada 29 Januari 2019 pukul 11:15 WIB

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

KPI Pusat

- Jumlah sanksi dari Oktober 2017 - September 2018, teguran tertulis totalnya ada 26 teguran. Rekapitulasi IPP televisi dan radio Januari-Desember 2018 yaitu IPP tetap 269 dan IPP prinsip 423 sehingga berjumlah 691. Dalam stasiun jaringan terlihat akurasi yang terlihat dalam sebuah diagram, alokasi 10% dan ada alokasi jam produktif juga.

- Bidang pengawasan isi siaran 2018 yaitu anugerah penyiaran, sekolah P3SPS, pengaduan dan pemantauan. Pemantauan lembaga penyiaran berlangganan ada 1.495 temuan awal sedangkan untuk pemantauan radio berjaringan ada 1.636 temuan awal. Rincian pengaduan 2018 dengan total 4.871 aduan. Program televisi per hari ada 15 induk jaringan nasional dengan potensi pelanggaran 614 dan pengaduan 126 kasus.

- Tindak lanjut pemantauan dan pengaduan sebanyak 29 kali untuk dilakukan pembinaan program. Dalam sekolah P3SPS, hal quality control ada 9 angkatan, ada 5 program siaran tv yang diapresiasi karena dianggap berkualitas. 105 program siaran TV berkualitas dimana anugerah KPI terdapat 58 program siaran regular; anugerah penyiaran ramah anak dengan 15 program siaran anak; anugerah syiar Ramadhan dengan 32 program siaran yang ditayangkan selama Ramadhan.

- Literasi media dilaksanakan di 24 kota dengan tema “memilih siaran yang berkualitas”. Literasi media diselenggarakan dengan tujuan memberikan pemahaman yang benar dalam menyikapi isi siaran TV dan radio. Jumlah peserta sebanyak 2400 orang yang terdiri dari unsur akademis, tokoh masyarakat, pengajar, LSM, Kelompok Masyarakat Peduli Penyiaran di daerah, Lembaga Penyiaran Lokal dan Jaringan di daerah.

- Pagu anggaran KPI 2018 adalah 51.381.082.000 dan realisasi per 31 Desember 2018 yakni Rp 50.586.189.380 (98.45%) dan KPI tidak mendapatkan laporan buruk dari BPK RI.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Evita Nursanty

    Evita menuturkan ada beberapa hal yang menjadi catatan yakni sudah ada gugus tugas yang terdiri dari Bawaslu, KPU, dan Dewan Pers dan Evita menanyakan aturan teknis atau bentuk dari pelaksanaan iklan politik. Evita menuturkan bahwa di Indonesia harus ada kejadian dulu baru sanksinya muncul namun sayangnya oula dasar sanksinya tidak jelas. Evita mengatakan untuk tidak memberikan sanksi kepada iklan politik yang sudah tayang dan sanksi tidak hanya berupa surat edaran saja. Mengenai konten, Evita menuturkan perlu ada kemajuan yang cukup bagus dan banyak stasiun TV yang sudah ataupun tidak memenuhi persyaratan. Evita menanyakan jenjang sanksi yang diberikan KPI untuk stasiun TV yang melanggar dan meminta tidak hanya bersifat teguran saja dan
    bila bisa berupa denda uang dan pelaksanaan konten lokal oleh KPI. Evita mengatakan memang sedikit sulit untuk menangani penyiaran karena belum adanya UU Penyiaran dan KPI harus membuat aturan yang jelas apalagi mendekati tahun politik dan membedakan mengenai pidato presiden dan kunjungan politik yang dilakukan Presiden sebab sudah merupakan tugas Presiden mengunjungi masyarakat dan media menginformasikan hal tersebut. Evita mengatakan bila ada iklan melanggar harus langsung dihentikan. Mengenai iklan Shopee Black Pink, Evita menanyakan persoalan dari iklan tersebut sebab dirinya melihat itu hanya berupa iklan biasa saja dan kalau berbicara mengenai kesenian, Evita mengatakan sedari dulu orang mengenakan kemben dari Bali dan itu seksi, jadi Evita menyarankan untuk tidak mengaitkan antara seni dan pornografi. Evita menanyakan alasan Trans TV mendapatkan penghargaan namun juga memperoleh teguran paling banyak.

  • Partai Amanat Nasional / Budi Youyastri

    Budi mengatakan KPI harus konsisten dengan pengawasan ke seluruh KPID. Budi menuturkan agar keputusan yang dibuat diserahkan kepada anggota dewan lainnya. Budi menanyakan kekalahan KPI di pengadilan sebab dirinya mencurigai bahwa ada pihak yang sengaja untuk membuat KPI kalah. Oleh sebab itu, Budi mengatakan agar KPI menyerahkan seluruh putusan pengadilan kepada Komisi 1 untuk ditinjau bersama.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Abdul Kharis Almasyhari

    Abdul mengatakan perlu ada perhatian yang lebih khusus terhadap program yang mengandung kekerasan seperti dimana orang yang takut dengan satu hal dan dipaksa harus menyanyi dan hal ini mendapat laporan dari masyarakat. Abdul menuturkan mungkin ini juga dipengaruhi oleh tim monitor yang sudah merasa lelah. Abdul menanyakan mengenai iklan kesehatan yang beredar di televisi.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Lena Maryana

    Lena mengatakan, dilihat dari tugas dan kewenangannya, KPI menjadi jantung bagi Indonesia untuk mengedukasi publik mengenai tayangan yang beredukasi dan memperoleh informasi yang aktual dan cepat. Secara common sense, Lena mengatakan bahwa kita memiliki pemikiran yang sama bahwa reward and punishment adalah hal yang tidak terpisahkan dan oleh karenanya, Lena mengatakan untuk tidak memberikan penghargaan terhadap televisi yang mendapatkan teguran paling banyak. Lena menuturkan bahwa saat ini, keadaan KPID sangat menyedihkan dan perlu mendapat dukungan lembaga dari legislatif agar keluhan dari KPID tidak dibiarkan begitu saja. Lena menanyakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh KPI dalam melaksanakan tugas dan tupoksinya agar masalah ini dapat ditangani bersama. Lena memberikan apresiasi terhadap siaran yang bermuatan pemberdayaan perempuan. Mendekati Pemilu 2019, Lena menanyakan hal yang dilakukan KPI selain melakukan diskusi publik dan Lena mengatakan dirinya belum tergambar mengenai Pemilu 2019 dan anggaran perlu dinaikkan sesuai dengan kebutuhan KPI karena Pemilu 2019 ini adalah pemilu yang pertama kali dilakukan serentak dan tentu akan menimbulkan banyak komplikasi. Terkait hal tersebut, Lena mengingatkan agar lembaga penyiaran swasta selalu menampilkan tayangan yang mengedukasi dan juga memberikan iklan layanan masyarakat mengenai Pileg 2019. Lena menuturkan dirinya begitu memperhatikan tayangan ceramah dan menyarankan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI agar isi siaran ceramah tidak menyebarkan hate speech dan tidak menyudutkan salah satu golongan yang ujungnya memprovokasi massa. Lena juga meminta pernyataan terkait gugus tugas tersebut dan akan membantu sosialisasi dan pengawasan. Lena menyarankan stasiun TV yang memiliki banyak program melanggar untuk tidak diikutkan mendapat penghargaan.

  • Nasional Demokrat / Supiadin Aries Saputra

    Supiadin meminta penjelasan mengenai Trans 7 dan Trans TV. Supiadin menuturkan terkait anggaran, dirinya mengapresiasi dan menunjukkan kinerja yang sudah baik. Supiadin mengatakan untuk menganggarkan dana kesehatan bagi petugas monitor yang selama 6 jam bertugas agar mereka semakin memiliki semangat kerja sebab bila petugas monitor ini tidak diperhatikan, Supiadin menuturkan maka KPI akan kehilangan petugas monitor.

  • Nasional Demokrat / Bachtiar Aly

    Bachtiar menuturkan, di dalam kerja sama institusi pasti ada kelemahan koordinasi dan sinkronisasi dan dirinya menanyakan pengalaman KPI terkait gugus tugas tersebut. Bachtiar menanyakan penjelasan dari sekolah P3SPS dan temuan penting dari sekolah tersebut. Bachtiar mengatakan dalam hukum lebih baik membebaskan yang salah daripada menghukum yang benar jadi KPI harus memiliki kemampuan empati dan sensitivitas yang tinggi kepada masyarakat. Bachtiar mengatakan Presiden seharusnya diperbolehkan menayangkan kinerjanya selama dia menjabat. Bachtiar mengatakan artis yang terkena protistusi online akan menimbulkan anggapan bahwa semua artis yang buruk dan berimbas pada partai politik yang menaungi artis dan berakibat masyarakat tidak akan memilih partai politik tersebut. Terkait hal ini, Bachtiar meminta perhatian untuk hal tersebut.

  • Hati Nurani Rakyat / Timbul Manurung

    Timbul mengatakan P3SPS akan siap sebagai landasan hukum untuk pemberian sanksi terhadap lembaga-lembaga penyiaran dan di dalam kreativitas para kru di tv swasta ini ada hal yang banyak terjadi tapi tidak dapat diberikan sanksi karena keterbatasan isi dari peraturan tersebut. Timbul menanyakan relevan dari peraturan KPI yang menyangkut P3SPS sebab bila tidak relevan dan layak, maka perlu secepatnya dilakukan revisi karena saat ini kreativitas berkembang dan sulit untuk dibatasi dengan alasan minimnya aturan P3SPS. Timbul mengatakan secara publikasi, KPI kurang terdengar gaungnya dan Timbul menanyakan upaya yang dapat dilakukan untuk KPI. Timbul menuturkan bahwa sangat sulit untuk mengakses website KPI sebab anggota
    dewan perlu mendownload kinerja KPI. Timbul mengatakan mengenai iklan, untuk tidak mengorbankan penonton dan ini membutuhkan atensi dari KPI.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

KPI Pusat

- Mengenai iklan politik, KPI tidak pernah diberi kewenangan untuk mengatur itu karena memang di UU Penyiaran tidak ada yang mengatur mengenai kewenangan KPI untuk mengatur iklan politik. KPI tidak dapat memberi definisi atas iklan politik tersebut. Lalu saat periode 2016, KPI didesak untuk membuat aturan karena di saat itu banyak pemilik partai politik yang memiliki stasiun tv. KPI menegur namun kalah karena regulasinya tidak jelas dasarnya. Jadi saat ini disampaikan memang sampai saat ini KPI tidak memiliki regulasi untuk hal tersebut.

- KPI diminta untuk membuat mekanisme kerja untuk gugus tugas Pemilu 2019, lalu kemudian diverifikasi dan dibawa dalam rapat gugus tugas.

- Terkait iklan kesehatan, sudah tidak ada lagi iklan kesehatan yang tidak sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan. Saat ini, iklan kesehatan yang beredar sudah didaftarkan kepada Kemendag RI namun tidak kepada Kemenkes RI sebab alat kesehatan ini bukan fungsinya medical namun memiliki dampak untuk kesehatan.

- Untuk iklan Shopee Black Pink, iklan ini tidak mendapat sanksi dari KPI tetapi mendapat peringatan dan ini dilakukan karena banyaknya pengaduan dan petisi karena dianggap vulgar. Iklan ini dianggap vulgar karena pakaian terlalu minim dan melakukan gerakan yang seksi. Iklan ini terkait dengan perlindungan anak dan KPI memilih untuk peringatan. KPI memberikan ruang diskusi publik untuk menanggapi hal ini dan terkait sanksi dan
reward, penilaian KPI adalah program siarannya dimana apabila program tersebut sebelumnya mendapatkan teguran, maka tidak akan diikutkan dalam ajang penghargaan namun berbeda ceritanya, ketika stasiun TV tersebut memiliki program menginspirasi, maka bisa mendapatkan penghargaan seperti Trans 7 memiliki program OVJ yang melanggar namun mereka juga memproduksi program Hitam Putih yang menginspirasi.

- Kerja sama gugus tugas, seringkali supporting kepada lembaga, KPI tidak memiliki multitafsir terhadap UU Pemilu dan harus menunggu. KPI juga cukup bingung memberikan penjelasan yang jelas. Di dalam konteks penyiaran pemilu, belum jelas semuanya dan itu menjadi catatan. 105 program siaran ini menjadi nominasi untuk mendapat penghargaan dan alternatif program kepada masyarakat dan ini disiarkan melalui website KPI. Mengenai penyiaran ceramah, KPI sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama RI dan akan disampaikan rekomendasinya.

- Dengan adanya tv berjaringan, KPI mengharapkan tumbuhnya industri kreatif dan bajasa lokal yang digunakan dalam konten tersebut. Konten lokal akan terus memperbaharui agar terus menayangkan program yang berkualitas dan mengikutsertakan anggota Komisi 1.

- Pada 2018, KPI mengembangkan aplikasi yang sifatnya sederhana dan bersinergi dengan KPID tentang konten lokal dan memasukkan program siaran 1 bulan serta memantau konten lokal di seluruh Indonesia. Tentang konten lokal, setiap 3 bulan akan ada laporan berkalan dan terkait LPIB ada KPID yang mendistribusikan konten dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. KPI membutuhkan dukungan dari Komisi 1 agar KPID masih tetap berjalan dan melaksanakan tugasnya untuk Pemilu 2019. Mengenai kesehatan mata, akan melakukan audit dan hasilnya akan disampaikan.


Kesimpulan

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terkait dengan evaluasi pencapaian program kerja KPI Pusat T.A. 2018, realisasi anggaran KPI Pusat T.A. 2018, serta rencana program kerja KPI Pusat T.A. 2019. Terkait dengan penjelasan tersebut, Komisi I DPR RI mendorong agar pencapaian KPI Pusat terus ditingkatkan di tahun mendatang.

2. Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat agar melaksanakan tugas sebagai bagian dari Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu Tahun 2019 dengan senantiasa merujuk pada Keputusan Bersama yang disepakati antar Penyelenggara Pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk membuat desk khusus pengaduan terkait tayangan berita pemilu.

3. Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk meningkatkan kesigapan dalam melaksanakan fungsi pengawasan isi siaran Lembaga Penyiaran sehingga tayangan yang berpotensi menimbulkan keresahan/ketidaknyamanan masyarakat segera dapat dihentikan.

4. Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk segera membantu penyelesaian permasalahan KPI Daerah terkait dukungan anggaran bagi KPI Daerah, dengan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri.

Penutup

Abdul Kharis, anggota DPR RI fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 menutup RDP dengan KPI Pusat pukul 13:33 WIB

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/417059

Wikidpr/nee

Ilustrasi dari nasional.tempo.co

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan