Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rekapitulasi dan Hak Suara Pemilih – RDP Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu

Tanggal Rapat: 13 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 11 Jan 2019,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Herman Khaeron, anggota DPR RI fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 8 membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada 13 Desember 2018 pukul 09:16 WIB. Herman menuturkan, rapat ini dipersingkat saja mengingat pada hari ini sidang paripurna dilaksanakan.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) → Arief Budiman

- Terkait pemilih apabila pindah ke provinsi lain dan luar negeri, bila warga pindah provinsi maka tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kecuali hanya pindah kabupaten saja dan masih dalam satu provinsi yang sebelumnya.

- Sebenarnya bila warga tersebut memiliki KTP Jakarta namun saat itu sedang berada di Papua karena satu dan lain hal, maka dirinya dapat memilih anggota legislative namun hanya calon anggota legislatif yang mewakili Papua saja dan warga tersebut kemungkinan besar tidak mengetahui calon anggota tersebut dan mengurangi suara di Jakarta.

- Penyampaian perolehan suara dilakukan setelah penghitungan suara telah selesai dilakukan,

- Rekapitulasi untuk setiap tempat pemungutan suara dapat bersamaan dan paling banyak berjumlah empat kelompok dan rapat rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau atau instansi terkait.

- Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) melakukan penghitungan suara harus beruntun dan segera menyerahkan surat acara kepada KPU. Bila ada pihak yang berkeberatan, maka PPLN harus wajib menjelaskan prosedur.

- Terkait saksi, PPLN meminta pendapat dari panitia pengawas pemilu di luar negeri untuk disesuaikan dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

- Untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di luar negeri, maka harus dihadiri oleh saksi, pengawas pemilu di luar negeri dan ketua serta anggota PPLN.

- UU ini sudah mengatur detail mengenai pasal ini jadi jangan sampai masyarakat melihat hal yang masih eksplisit kecuali masih ada ruang yang abu-abu dan bila memang dapat diatur, maka akan ada normanya namun hingga sekarang masih bersifat eksplisit.

- Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, rapat dapat dihadiri oleh tim pemantau, instansi terkait dan saksi dan jumlah saksi yang hadir paling banyak berjumlah 4 orang. Saksi yang diperbolehkan hadir dengan membawa surat mandat dari tim sukses tingkat kabupaten/kota.

- Penghitungan suara oleh KPU di tingkat kabupaten/kota dilakukan pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Bila saksi dan panitia pengawas pemilu tak dapat hadir, maka penghitungan suara tetap dilaksanakan.

- Urutan rekapitulasi berdasarkan jenis pemilu yaitu harus dilakukan secara beruntun yaitu (1) rekapitulasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; (2) rekapitulasi pemilihan umum calon anggota DPR; (3) rekapitulasi pemilihan umum calon anggota DPD; (4) rekapitulasi pemilihan umum calon anggota DPRD Provinsi; dan (5) rekapitulasi pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- Saksi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dapat mengajukan keberatan terhadap selisih rekapitulasi penghitungan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. KPU wajib menyerahkan formulir dan pindai dokumen.

- Rekapitulasi tingkat provinsi hanya berubah pada perihal Bawaslu dan Bawaslu Tingkat Provinsi, saksi dan saksi tingkat provinsi. Selebihnya tidak ada yang berbeda dengan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.

- Ruang lingkup pengaturan adalah (1) penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih; (2) penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih; dan (3) penetapan calon anggota DPD terpilih.

- Penetapan ambang batas perolehan suara anggota DPR paling kurang 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Partai politik yang tidak memiliki alokasi seluruh suara sah sebesar 4% masih dapat mengikuti perolehan kursi di DPRD.

- Penetapan perolehan kursi untuk anggota DPRD yaitu (1) DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan (2) DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- Dalam hal nama calon anggota DPR yang tidak bersedia dalam Daftar Calon Tetap (DCT), berbatasan langsung pada geografis dan memiliki jumlah yang sama dan alokasi kursi DPR diberikan kepada calon yang belum dinyatakan terpilih memiliki suara terbanyak dan partai politik yang sama.


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Rambe mengatakan jika warga tersebut pindah provinsi, warga dapat memilih calon anggota DPR dan pemilihan presiden dan hal tersebut tidak melanggar UU.

  • Demokrat / Herman Khaeron

    Herman menuturkan bahwa anggota DPR dipilih berdasarkan daerah yang diwakili oleh masing-masing calon anggota bukan karena dirinya yang masih berstatus sebagai anggota DPR-RI. Herman menuturkan bila ada suatu kejadian dimana warga tersebut berada di satu provinsi karena memang suatu pekerjaannya seperti PNS dimana ia bekerja untuk negara. Herman menyanggah paparan Ketua KPU terkait warga yang tinggal di Papua namun memiliki KTP Jakarta, Herman menuturkan bahwa tidak ada batasan wilayah untuk KTP. Herman menanyakan mobilisasi antar wilayah. Herman mengatakan, bila warga tersebut tidak memilih maka warga tersebut kehilangan hak suaranya. Terkait hal tersebut, Herman mengatakan bahwa warga yang pindah provinsi atau berbeda kabupaten maka harus tetap dapat menggunakan hak suaranya.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Nihayatul Wafiroh

    Nihayatul menanyakan waktu untuk menyerahkan form C1 kepada saksi dan untuk memastikan pada hari yang ditentukan karena pada praktek sebelumnya, itu merupakan hal yang berbahaya dan Nihayatul menanyakan pengurusan formulir A5.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) → Arief Budiman

- Waktu untuk form C1 diterima saksi adalah saat hari itu juga namun setelah selesai proses rekapitulasi penghitungan suara.

- Ada dua puluhan yaitu menambah jumlah parallel pelaksanaan rekapitulasi atau menambah hari namun bila menambah hari dirasa tidak memungkinkan.

- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih paling lambat 14 hari bila calon terpilih berhalangan hadir.

- Pokok perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah terkait penjelasan data kependudukan dikonsolidasi selama 6 bulan sekali. Lalu mengenai masukan tanggapan bersumber dari peserta pemilu atau lebih tepatnya partai politik.

- Bila saksi partai politik dari TPS lain mendatangi TPS di berbeda tempat, hal tersebut diperbolehkan.

- Terkait dengan teknis pindah pemilih, sebelumnya harus di daerah asal. Namun pada Pemilu 2019, dapat di daerah tetap sekarang karena ada system informasi data pemilu.

- Akan memperbaiki instrument formulir model A5 dan ini untuk menghindari manipulasi formulir. Ini akan lebih bisa dipertanggungjawabkan.

- Dalam kondisi tertentu dan pengaturan di UU, dimungkinkan KPU membentuk TPS di daerah tertentu untuk orang-orang dari daerah lain jika jumlah daftar pemilihnya berjumlah besar.


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

- Untuk surat pertemuan ini, akan ditindaklanjuti pada 14 Desember 2018


Kesimpulan

1. Komisi II DPR RI pada prinsipnya menyetujui:

a. Rancangan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum kecuali pada pasal 8 terkait pindah memilih.

b. Rancangan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

c. Rancangan Peraturan KPU tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

d. Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Komisi II DPR RI pada prinsipnya menyetujui:

a. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

b. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

c. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

3. Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri bersepakat dapat mencabut persetujuan terhadap poin 1 dan 2 jika ada hal yang perlu dibahas kembali, termasuk melengkapi pendapat dan usulan Komisi II DPR RI.

Penutup

Herman Khaeron, anggota DPR RI fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 8 menutup Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pukul 10:55 WIB

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/412748

Ilustrasi dari islami.co

Wikidpr/nee

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan