Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Masukan terhadap RUU Kewirausahaan-RDP Pansus RUU Kewirausahaan dengan Kadin dan Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM

Tanggal Rapat: 28 Feb 2018, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Panitia Khusus

Pada 28 Februari 2018, Pansus RUU Kewirausahaan DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kadin dan Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan agenda mendengar masukan terhadap RUU Kewirausahaan.  Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wahyu Sanjaya dari Fraksi Demokrat dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 14:49 WIB.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kadin:

  • Sebagai pelaku usaha, Kadin sangat mengapresiasi RUU Kewirausahaan Nasional ini.
  • Saat ini, Kadin dihadapi 3 dinamika baru. Pertama, kemudahan berwirausaha. saat ini kita sangat kompetitif dalam berwirausaha. Dinamika yang kedua adalah perubahan teknologi. Dinamika ketiga adalah ekosistem wirausaha yang terdiri dari wirausaha ekonomi & wirausaha sosial.
  • Dalam wirausaha sosial, eksistensinya di Indonesia terbilang baru.
  • Sebagai pelaku usaha, Kadin sangat antusias menunggu dasar hukum tentang kewirausahaan nasional.
  • Dalam wirausaha sosial kami melihat bahwa di Indonesia ini perkembangannya masih baru, namun perkembangan ini bisa jadi sangat pesat.
  • Salah satu yang harus dilihat kembali adalah tentang entitas kewirausahaan sosial.
  • Kadin berharap dapat berperan aktif dalam mengembangkan kepentingan wirausaha Indonesia.
  • RUU Kewirausahaan Nasional tidak boleh tumpang tindih dengan peraturan lainnya.
  • Masukan Kadin untuk RUU ini adalah :
    - Agar inklusif
    -Melengkapi aturan lain
    -Adanya induk sebagai roadmap
  • Substansi UU harus dipertahankan.
  • Kewirausahaan nasional butuh bentuk kelembagaan yang memiliki sistem operasional yang jelas.
  • Masukan untuk RUU antara lain :
    -Subtansi strategis.
    -Perlu adanya badan pelaksana UU.
  • Kewirausahaan nasional butuh kelembagaan otoritas yang jelas.
  • Badan dibentuk dan bertanggung jawab ke Presiden sesuai roadmap kewirausahaan nasional.
  • Kewirausahaan kami lihat melakukan proses inovasi dalam berusaha untuk mendapatkan profit.
  • Seorang yang melakukan kewirausahaan sosial dia tidak mencari untung tetapi ada bisnisnya.
  • UU ini harapannya membangun lingkungan kewirausahaan dan kewirausahaan sosial.

Lembaga Bina Swadaya:

  • Bina Swadaya sangat antusias menerima UU ini dan dipelajari.
  • Bina Swadaya yakin kewirausahaan dan kewirausahaan nasional mengandung nilai-nilai budaya lokal.
  • Bina Swadaya sangat antusias menerima undangan dan draft Undang-Undang ini.
  • Kewirausahaan mengandung nilai-nilai budaya lokal yang di kembangkan menjadi spirit untuk ketahanan dan kemajuan bangsa.
  • Kewirausahaan adalah gerbong untuk menjadi Indonesia yang mandiri dan maju.
  • Mewujudkan kewirausahaan dan kewirausahaan sosial perlu gerakan dengan payung hukum.
  • Dalam gugus tugas kewirausahaan nasional (dipimpin Menkoperekonomian) perlu diwakili oleh gerakan.
  • Dalam melakukan gerakan, perlu menggali kearifan lokal dan mempelajari prespektif kemajuan sebagai melahirkan kekuatan replikasi yang meluas.
  • UU 20/2008 tentang UMKM.
  • Kemenkop telah hitung UMKM berjumlah 57,1 juta unit usaha atau 98,7% dari seluruh entitas usaha di Indonesia.
  • Manfaat UMKM nyata ketika Indonesia mengalami krisis 1998.
  • Setelah 2 tahun ini berhasil mengatasi krisis karena mereka ditampung di UMKM.
  • Berdasarkan UU No. 20 thn 2008 tentang UMKM, peranan usaha mikro merupakan kelemahan sekaligus kekuatan bagi Indonesia.
  • Manfaat dari usaha mikro nyata sekali saat Indonesia mengalami krisis tahun 1998.
  • UU ini harus secara khusus beri perhatian ke UMKM.
  • Tahun 2006, Bina Swadaya menerima penghargaan social entrepreneur awards.
  • Bina Swadaya adalah LSM yang didirikan tahun 50-an, jadi Bina Swadaya melakukan studi banding dengan negara-negara yang sudah mengeluarkan UU mengenai kewirausahan.
  • Bina swadaya mengusulkan RUU ini kita lakukan studi banding dengan UU yang telah membentuk UU kewirausahaan.
  • Di Korea sudah ada kewirausahaan sosial.
  • Di Thailand dibuat PP dibentuk badan untuk mengembangkan kewirausahaan.
  • Pada dasarnya, Bina Swadaya adalah LSM dan tahun 57 kami berkembang menjadi Bina Swadaya.
  • Di Asia, Bina Swadaya bergabung dengan apa yang di sebut IFSIA. Bina Swadaya melakukan studi banding dengan negara yang sudah membentuk UU kewirausahaan sosial.
  • Di Filipina membentuk UU kewirausahaan sosial sejak 2012.
  • Sudah 3x parlemen berganti belum selesai. Bina Swadaya mengajak untuk belajar dari negera-negara tersebut,karena tidak perlu studi banding kesana.
  • Bina Swadayaberharap RUU ini dapat mengembangkan ekosistem kewirausahaan berkembang.
  • UU yang diusulkan ini diharapkan dapat mengembangkan ekosistem wirausaha, baik secara ekonomi maupun secara sosial.
  • Bina Swadaya menyambut RUU ini agar bertambahnya wirausaha baru di Indonesia.
  • Kewirausahaan ada 5 jenis yaitu :
    -individual
    -sosial
    -korporat
    -keluarga
    –publik
  • Mengembangkan kewirausahaan membutuhkan ekosistem. Contoh, Perpajakan kewirausahaan sosial belum jelas.
  • Bina Swadaya berharap UU instrumental langsung pada aktivitas kewirausahaan.
  • Kewirausahaan lahir dari kreativitas. Bina Swadayaberharap RUU ini tidak membatasi kreativitas.
  • Judul sebaiknya bukan kewirausahaan tapi mendukung ekosistem kewirausahaan.
  • Indonesia punya kurang dari 2% wirausaha.
  • Kalau UMKM dimasukkan dalam kategori wirausaha maka jumlahnya di atas 2%.
  • Wirausaha itu adalah orang yang mengambil keputusan (risk taker). Contoh petani juga wirausaha.
  • Bina Swadaya tidak setuju Indonesia hanya punya 2% wirausaha.
  • Ada 4 ciri yang bisa merangkai definisi kewirausahaan.
    Pertama, mempekerjakan diri sendiri.
    Kedua, mengambil peluang.
    Ketiga, menghadapi resikonya.
    Keempat, menciptakan sesuatu yg baru.
  • UU ini lebih perlu untuk mengembangkan wirausahanya, bukan menekankan pada definisi atau konsepnya.

 

Unlimited Indonesia:

  • Masalah inkubasi, pasal 27 dan 28 tidak ada masalah.
  • Kewirausahaan sosial sifatnya social, Unlimited Indonesia mengusulkan pasal untuk mengatur insentif kewirausahaan sosial.
  • Studi terakhir kewirausahaan sosial ada gap pembiayaan tidak bisa masuk.
  • Masalah kewirausahaan sosial adalah pembiayaan.
  • Usul Unlimited Indonesia, negara menyediakan dana khusus agar bisa diakses kewirausahaan sosial.
  • Unlimited Indonesia berpesan agar UU jangan terlalu mengatur bentuk tapi diharapkan jadi payung hukum tumbuhnya kewirausahaan.
  • Unlimited Indonesia sendiri percaya bahwa wirausaha sosial adalah spirit maka untuk bentuknya dikembalikan pada masing-masing lembaganya.
  • Potensi kewirausahaan sosial untuk menyelesaikan masalah sosial di Indonesia.
  • Unlimited Indonesia berpkir untuk bentuk usaha wirausaha sosial tidak perlu di bentuk badan khusus karena masih bisa di fasilitasi badan hukum yang ada.
  • Point ke-3 tentang insentif,  Unlimited Indonesia usul di tambah pasal yang atur insentif kewirausahaan sosial.
  • Kendala untuk wirausaha pemula, harus ada dana khusus untuk inkubasi.
  • Walaupun Unlimited Indonesia berharap wirausaha pemula punya spirit yang tangguh, tetapi jika kita mau mendesign iklim wirausaha yang maju, kita harus membantu sehingga pemula itu akhirnya tidak kembali menjadi karyawan.

 

Platform Usaha Sosial:

  • Potensi dan tantangan yang dihadapi oleh kewirausahaan sosial sangat unik.
  • Kewirausahaan sosial ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial.
  • Di Indonesia minat masyarakat untuk membantu (dana/volunteering) di atas negara lain.
  • Kewirausahaan sosial untuk berkembang ada tantangan, diantaranya :
    -tidak ada payung hukum
    -pembiayaan
    -capability
  • Jika melihat tantangannya, salah satunya adalah kejelasan payung hukum.
  • Seperti model ketiga di Amerika, memiliki banyak pilihan badan hukum.
  • Untuk Thailand kewirausahaan sosial ada tidak badan hukum khusus tapi disediakan pembiayaan.
  • Di Inggris ada badan hukum khusus.
  • Di Amerika memiliki banyak pilihan badan hukum.
  • Dari ke-3 model bisa belajar dan mana yang cocok untuk Indonesia.
  • Di Indonesia yang kami catat ada 1000 lebih kewirausahaan sosial.
  • Dalam beberapa tahun terakhir naik 2,5x.
  • Kewirausahaan sosial adalah usaha yang berbeda yayasan/usaha lainnya ini cocok untuk kondisi Indonesia saat ini.
  • Kesuksesan negara lain seperti Thailand, Inggris, Amerika bisa kita pelajari.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra :

Fraksi PDI-P : Indah Kurnia dari Jawa Timur 1. Indah menanyakan perihal apa harapan para pelaku usaha. Indah berpendapat jiwa dari RUU ini bagaimana kita meningkatkan semangat anak bangsa yang tadinya ingin hidup nyaman jadi pegawai, beralih menjadi entrepreneurs. Indah memberi contoh di Komisi 11,  juga di BURT dan ada rapatnya. Indah berpendapat sampai saat ini mungkin masih ada daerah yang mempertahankan sistem feodalisme yang mempersulit izin dan lain-lain. Indah berharap UU ini bisa kami persembahan untuk anak-anak kita. Kalau kita buat ekosistem yang baik sehingga paradigma anak-anak bisa digeser tidak hanya jadi pegawai tapi jadi pengusaha. Pada saat krisis 98 sektor yang tidak mati adalah UMKM. Indah memaparkan bahwa dengan UU ini kita bisa memaksa bank untuk meminjamkan 20% untuk UMKM.

Fraksi Demokrat : Wahyu Sanjaya dari Sumatera Selatan 1. Wahyu menanyakan kepada bapak-bapak mitra terkait terjemahan wirausaha itu apa.Wahyu menjabarkan terkaitusulan Kadin perihal judulnya yang diubah, nanti akan disampaikan kepada anggota DPR yang lain. Wahyu juga menanyakan konsep dasar wirausaha sendiri itu apa.

Fraksi PKS : Martri dari Jawa Tengah 4. Martri menegaskan kalau ada bahan tertulis atau bisa masukan langsung ke pasal bisa diserahkan. Martri memaparkan bahwa pesantren lama biasanya punya wakaf dan sekarang punya sawit di Kalimantan,sehingga bulanannya murah, danada pesantren uang masuknya Rp100 an juta. Martri mengatakan para Kyai dulu sudah punya visi mengembangkan usaha sosialnya dalam bentuk wakaf sawah, seperti pesantren di Gontor misalnya, para kyai itu memiliki misi sosial yang ditunjang dengan kegiatan-kegiatan wirausaha.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat

 

Penutup

RDP Pansus RUU Kewirausahaan dengan Kadin dan Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan agenda mendengar masukan terhadap RUU Kewirausahaan ditutup oleh Wahyu dari Fraksi Demokrat dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 16.04 WIB.

Untuk mengikuti rangkaian livetweet  RDP Pansus RUU Kewirausahaan dengan Kadin dan Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan agenda mendengar masukan terhadap RUU Kewirausahaan, kunjungi  https://chirpstory.com/li/383038

 

Ilustrasi: nusantara.news.com

WikiDPR/air/fy

 

 

 

 

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan