Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Masukan terhadap RUU Pengampunan Pajak - Rapat Komisi 11 dengan Dirut Bursa Efek Indonesia & Forum Pajak Berkeadilan

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 27/Apr/2016,  Ditulis Tanggal: 12/May/2016

Mitra Kerja: Direktorat Jenderal Pajak Bursa Efek Indonesia Forum Pajak Berkeadilan Masukan terhadap RUU Pengampunan Pajak - Rapat Komisi 11 dengan Dirut Bursa Efek Indonesia & Forum Pajak Berkeadilan

Pada 27 April 2016, Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (Dirut BEI), Tito Sulistio, dan Forum Pajak Berkeadilan (FPB) mengenai pembahasan RUU Pengampunan Pajak.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 11, Ahmadi Noor Supit daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1.

Pemaparan Mitra

Dirut BEI, Tito Sulistio:

  • Pertanyaan mendasar untuk RUU Pengampunan Pajak adalah bagaimana dana bisa masuk ke dalam negeri, tetapi investasinya menguntungkan dan bagaimana mempertahankan ini menjadi investasi yang menguntungkan.
  • Dirut BEI memutar film yang berisikan pesan mengkampanyekan bahwa Indonesia adalah lahan investasi, maka bawalah uang ke Indonesia.
  • Dirut BEI mengungkapkan bahwa fundraise sekitar Rp360 triliun dan market kapitalisasi lebih dari Rp3,6 triliun melebihi aset perbankan.
  • Pasar modal bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah.
  • Target BEI saat ini adalah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
  • Penggalangan dana jangka panjang rata-rata Rp380 triliun.
  • Dirut BEI memiliki data menarik tentang privatisasi. Dari 21 perusahaan semuanya memperoleh deviden, laba bersih meningkat, dan pendapatan pajak juga meningkat.
  • Pendapatan pajak adalah Rp100 triliun, dan sekitar 10 persen lebih dari pasar modal.
  • Saat ini, pembangunan infrastruktur dibiayai oleh biaya pembangunan jangka pendek. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana dana bisa stabil secara jangka panjang sehingga pelan-pelan perilaku masyarakat yang saving society dapat menjadi investing society.
  • Dirut BEI mengklaim bahwa return saham Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Investasi saham jangka panjang sangat menarik. Jika bisa menggerakkan 1-2 juta orang untuk investasi sekitar Rp500.000 per bulan, berarti dana yang masuk sudah triliunan rupiah.
  • Jika dana repatriasi bisa dipakai pasar modal, maka dananya akan sangat besat. Namun, bila hanya diam saja, bagaimana bisa menjaga nilai tukar dan dana sebesar itu tidak akan masuk ke Indonesia.
  • Orang-orang yang namanya disebut dalam Panama Papers bukannya menyimpan dan menggelapkan dana, melainkan utang. Sebenarnya mereka tidak ada uangnya. Jadi uang itu tidak masuk bukan karena mereka lari dan tidak mau, tetapi harusnya pemerintah juga introspeksi tentang aturan hukum.
  • Mereka pasti senang untuk membawa uangnya ke sini kalau instrumen investasinya menguntungkan. Mereka pasti bertanya kalau uang kembalinya lama sekitar 5–10 tahun.
  • Faktanya adalah saham reksa dana lebih besar dari deposito.
  • Usulan Dirut BEI adalah RUU Pengampunan Pajak ini efeknya harus menguntungkan dan tidak terbayang bahwa uang sebesar Rp3.000 triliun semuanya akan masuk perbankan.
  • Dana ditahan agar membantu infrastruktur sehingga mengurangi kecemburuan.

Forum Pajak Berkeadilan:

  • Forum ini dibuat oleh perkumpulan organisasi yang juga fokus pada isu perpajakan karena menyadari bahwa pengeluaran pemerintah bukan satu-satunya yang penting, tetapi sisi revenue juga harus dicermati.
  • Forum Pajak Berkeadilan kerap kali menyuarakan bagaimana tax ratio dalam APBN.
  • Dalam isu RUU Pengampunan Pajak ini, Forum Pajak Berkeadilan memberi judul yang cukup provokatif untuk mengingatkan tujuannya, yaitu Papa Ngemplang Pajak, Negara Beri Ampunan Pajak, Adilkah?
  • Belakangan ini heboh soal Panama Papers karena terkait dengan nama-nama besar. Hal ini berkaitan dengan negara-negara surga pajak yang menjadi tempat yang sangat indah bagi mereka yang menghindari pajak.
  • Banyak otoritas pajak yang tidak mampu menangani persoalan ini dengan baik.
  • Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk 10 besar dalam praktik-praktik pelarian uang haram.
  • Bahkan jika dibandingkan dengan negara miskin, tax ratio Indonesia masih tertinggal jauh.
  • Kontribusi pajak masyarakat sangat tinggi, tetapi atensi sangat rendah. Panama Papers juga sangat mengandung muatan politis.
  • Kepatuhan wajib pajak juga sangat rendah. Bisa dilihat bahwa wajib pajak hampir Rp30 juta, tetapi kurang dari setengahnya yang patuh.
  • Sistem self-assesment menjadikan otoritas pajak satu-satunya yang memungkinkan memaksa wajib pajak untuk patuh.
  • Piutang pajak di 2013, sekitar Rp77 triliun lebih. Kalau target pengampunan pajak hanya Rp60 triliun, itu sangat rendah. Penegakan hukum harus mendorong investasi berjalan.
  • Prinsip-prinsip dasar berkeadilan adalah mereka yang mempunyai uang lebih banyak harus membayar lebih banyak juga, begitu pula sebaliknya. Namun, setelah dibalikkan lagi lewat infrastruktur dan pembangunan, dan juga di mata hukum tidak ada perbedaan.
  • Jika yang punya Rp1 triliun dengan yang Rp500 juta pajaknya sama, tentu akan membuat prinsip keadilan pajak hilang.
  • Melalui studi empirik International Monetary Fund (IMF), keberhasilan pengampunan pajak di negara-negara lain tidak lebih dari 50 persen target yang ditetapkan. Artinya kalau target pemerintah Rp60 triliun maka yang masuk hanya sekitar Rp35 triliun atau paling tinggi Rp45 triliun.
  • Orang yang kaya memiliki potensi untuk meminimalisasi atau memperhalus laporan keuangannya. Harus diberlakukan sistem baru perpajakan supaya ada pengaruh positif.
  • Pembayar pajak super kaya akan lebih mudah untuk mengakses pengampunan pajak, sedangkan susah sekali untuk membayangkan ada kesamaan akses untuk pembayar pajak menengah ke bawah.
  • Orang super kaya akan makin mudah menghindari pajak progresif dan menikmati pajak regresif, sedangkan orang miskin akan susah hindari pajak progresif dan menjadi korban pajak regresif.
  • Indonesia memiliki 65 juta wajib pajak, tetapi potensinya belum digali dengan baik. Jika pengampunan pajak disahkan, maka Indonesia akan kehilangan sekitar 150 miliar USD saat peraturan internasional mengenai keterbukaan data nasabah di tahun 2017.
  • Jika pemerintah tetap memaksa RUU ini diberlakukan, maka akan menyakiti hati pembayar wajib pajak patuh.
  • Orang super kaya akan mengharapkan adanya pengampunan pajak berikutnya. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah seperti disetir korporasi.
  • Stand point Forum Pajak Berkeadilan adalah stop RUU Pengampunan Pajak dan hentikan obral keringanan pajak bagi orang super kaya. Serta perlu segera bentuk pansus reformasi pajak di parlemen dan lakukan penegakan pajak dengan tegas.
  • Forum Pajak Berkeadilan juga menyoroti mengapa RUU Pengampunan Pajak harus ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
  • Momentumnya tidak tepat, dari data-data Panama Papers, 80% akurat lalu mengundang pertanyaan mengapa tidak ada penegakan hokum.
  • Forum Pajak Berkeadilan melihat adanya kekompakan dari eksekutif dan legislatif.
  • Forum Pajak Berkeadilan mempertanyakan bagaimana kesiapan Pemerintah menerima uang triliunan rupiah serta bagaimana pengelolaannya.
  • Forum Pajak Berkeadilan menyatakan bahwa ada persoalan akut di Ditjen Pajak tentang independensi. Selain itu, dari sisi SDM dan anggaran masih kurang.
  • Transparansi publik dan transparansi DPR dibutuhkan untuk mengawasi.
  • Jika data yang dimiliki Ditjen Pajak tidak sesuai dengan potensi pembayar pajak, maka hal ini perlu diawasi.
  • Seandainya RUU ini disahkan, Forum Pajak Berkeadilan masih ragu dengan efektivitas terkait data dan informasinya.
  • Harus dikaji apakah setelah dua tahun pengampunan pajak disahkan, apakah berkorelasi dengan peningkatan pajak. Lebih baik optimalkan piutang.
  • Forum Pajak Berkeadilan mencurigai apakah RUU ini hanya karena ada segelintir perusahaan yang menginginkan hal tersebut.
  • Saat ini sudah masuk era keterbukaan pajak, maka negara-negara tax haven akan berkomiten membuka data nasabah.
  • Studi menunjukkan bahwa pengampunan pajak bukanlah sesuatu yang baru, dan sebagian besar data menunjukkan bahwa langkah tersebut tidak efektif.
  • Permasalahan utama ada pada penegakan hokum, bukan pengampunan pajak.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah tanggapan Komisi 11 terhadap pemaparan BEI dan Forum Pajak Berkeadilan

Fraksi PDIP: Oleh Eva Kusuma Sundari dari Jatim 6. Eva mempertanyakan mengenai seperti apa rekomendasi bursa. Eva melihat permasalahan di sini ada pada perilaku pembayar pajak. Eva meminta rekomendasi Forum Pajak Berkeadilan mengenai perilaku orang super kaya yang ingin mengamankan uangnya. Eva menilai RUU Pengampunan Pajak jangan hanya praktis, tetapi menyentuh sistem. Eva meminta rekomendasi kepada BEI dan Forum Pajak Berkeadilan mengenai konten pro atau kontra dan memberikan catatan. Eva mengajak Mitra membantu untuk memperbaiki sistem untuk mereduksi kekhawatiran dari RUU ini.

Oleh Indah Kurnia dari Jatim 1. Indah menyampaikan bahwa sejak menerima surat dari Pemerintah mengenai usulan RUU Pengampunan Pajak sejak 12 April 2016, Komisi 11 telah melakukan pembahasan RUU ini secara maraton. Indah melihat bahwa ada dilema dalam pembahasan ini karena mereka yang pro menganggap DPR menghambat program Pemerintah. Indah menuturkan DPR juga dikritisi bahwa output-nya rendah, padahal untuk membahas RUU juga harus kerja sama dengan Pemerintah. Setelah meminta masukan dari akademisi, Indah menyebutkan bahwa tidak semuanya menolak, dan Komisi 11 sedang mencari masukan sebanyak-banyaknya dari semua pihak. Indah berharap setelah semua itu dilakukan, UU Pengampunan Pajak nantinya bermanfaat dan aplikatif, serta jangan sampai nanti di-judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Semakin lama Indah mendengar masukan dari semua stakeholder, dirinya malah semakin bingung karena argumen dari pihak yang pro dan kontra, keduanya dinilai benar. Namun, Indah menegaskan bahwa DPR harus melangkah.

Indah menyebutkan bahwa indeks literasi perbankan sudah hampir 100%, tetapi pasar modal hanya 5-6%, masih sangat jauh. Indah juga mengkritisi bahwa ketika dana itu masuk dengan jumlah besar maka secara manusiawi juga akan cepat perginya karena perbankan dianggap akan memberikan banyak kredit konsumtif. Indah mempertanyakan kemungkinan kalau dana yang sudah masuk setelah empat tahun akan diambil lagi dan diparkirkan ke luar.

Indah menuturkan bahwa belum ada pembahasan dan pembuatan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pengampunan Pajak, setelah selesai maka akan digali dan disuarakan lebih lanjut. Menurut Indah, bila UU Pengampunan Pajak disahkan, maka harus berkelanjutan dan tidak hanya jangka pendek. Indah merumuskan ada dua stigma tentang rendahnya penerimaan pajak. Stigma dari orang pajak, penerimaan pajak rendah karena banyak pembayar pajak yang ngemplang, sedangkan stigma di masyarakat karena pegawai pajak yang “bermain”. Indah ingin melihat suatu hari nanti membayar pajak bukanlah sebuah kewajiban, tetapi kebutuhan. Indah berharap masyarakat sadar dan senang membayar pajak karena akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan.

Oleh Maruarar Sirait dari Jabar 9. Maruarar setuju dengan RUU Pengampunan Pajak dengan catatatan yang sangat banyak. Maruaruar merasa senang karena selama ini rapat pembahasan RUU Pengampunan Pajak dengan mitra manapun selalu dilaksanakan secara terbuka. Menurutnya, rapat terbuka penting supaya publik mengetahui proses, bukan hanya sosialisasi ketika RUU ini sudah disahkan. Maruarar menyatakan bahwa jangan hanya mencari kepastian hukum bagi penerima pengampunan pajak, tetapi juga masyarakat kecil. Maruaruar menambahkan, jangan hanya fokus kepada manfaat, tetapi harus dipikirkan uang yang masuk akan digunakan untuk apa. Maruaruar ingin mendapatkan masukan yang lebih tajam dari segi kepastian hukum dan keadilan. Maruarar mengusulkan untuk mengundang mitra lain, termasuk yang sangat kontra terhadap RUU ini.

Maruaruar berharap manfaat dari UU Pengampunan Pajak tidak hanya ke pasar modal, tetapi juga ke sektor rill, seperti pendidikan dan kesehatan. Maruaruar menyampaikan bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, dari berbagai sektor industri, daya beli menurun. Menurut Maruaruar, harus dicermati apakah UU ini akan bermanfaat untuk meningkatkan daya beli. Maruarar juga mempertanyakan apakah pengampunan pajak hanya mekanisme normatif APBN.

Fraksi Golkar: Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Ahmadi meminta kesediaan BEI dan Forum Pajak Berkeadilan untuk hadir kembali bila Komisi 11 membutuhkan pandangan lagi mengenai RUU Pengampunan Pajak.

Fraksi Gerindra: Oleh Heri Gunawan dari Jabar 4. Heri menganggap Forum Pajak Berkeadilan paling kritis di antara Mitra lain yang pernah diundang karena mengusulkan untuk menghentikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Heri berpendapat bahwa dari nama UU-nya saja adalah “pengampunan’, berarti orang tersebut bersalah, tetapi diampuni negara. Kalau dilihat dari segi hukum, Ecky menilai bahwa para pelanggar pajak dibela oleh negara untuk menambah pemasukan negara.

Fraksi PAN: Oleh Mohammad Hatta dari Jateng 5. Hatta menanyakan kepada BEI tentang bagaimana pasar modal menangani dana repatriasi jika uang belasan ribu triliun benar-benar masuk. Hatta meminta data konkret tentang potensi penerimaan pajak serta solusinya. Hatta juga meminta data pembayar pajak yang tidak patuh biasanya terletak di sektor apa, dan meminta nama-nama pembayar pajak yang tidak patuh tersebut. Hatta mengatakan kepada Forum Pajak Berkeadilan bahwa tidak perlu takut untuk membuka data apapun termasuk nama-nama pengemplangpajak tersebut karena ini adalah rapat resmi kenegaraan dan akan dilindungi negara. Bila RUU ini disahkan, Hatta berpendapat agar hal ini menjadi yang pertama dan terakhir mengingat dampak negatifnya.

Fraksi PKS: Oleh Ahmad Junaidi Auly dari Lampung 2. Seandainya RUU Pengampunan Pajak disahkan, Junaidi meminta FPB untuk mengelaborasi mengenai konsep pajak berkeadilan. Junaidi juga meminta Mitra memaparkan analisis kuantitatif tentang potensi pajak. Junaidi menilai bahwa bahasa yang digunakan oleh FPB seperti “persekongkolan jahat antara DPR dan Pemerintah” terlalu provokatif.

Fraksi PAN: Oleh Jon Erizal dari Riau 1. Jon mengatakan bahwa Komisi 11 pernah membahas RUU yang lebih panjang dari pengampunan pajak, tetapi RUU ini dirasa sangat melelahkan. Jon dan Komisi 11 berterima kasih kepada berbagai pihak atas masukannya karena telah membantu kinerja Komisi 11 selama proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Menurut Jon, DPR pasti akan serba salah jika terlalu cepat memutuskan atau terlalu lama membahas RUU ini. Jon menyampaikan bahwa sampai saat ini Komisi 11 masih jernih dalam melihat masalah dan dalam waktu dekat setiap Fraksi akan mengajukan DIM. Setelah disahkan, justru tahap selanjutnya dinilai akan lebih sulit karena bila uang cair dan tidak bisa ditahan begitu saja, maka harus sangat diperhatikan pengelolaannya. Terkait hal itu, Jon menegaskan bahwa jangan sampai DPR dan Pemerintah sibuk membahas di awal, tetapi tahap kedua malah tidak tercapai.

Jon menilai bahwa wajar bila banyak pro-kontra terhadap RUU Pengampunan Pajak karena RUU ini adalah kebijakan yang strategis. Menurut Jon, UU ini memiliki peluang, hanya perlu dikawal dengan baik. Jon menganggap semua masukan sangat penting dan luar biasa. Jon menerima informasi dari luar bahwa pembahasan RUU ini disebabkan karena DPR menerima uang sekian triliun, tetapi itu semua tidak benar, KPK juga sudah mengatakan demikian. Jon menekankan bahwa jangan sampai uang hanya menumpuk di perbankan, tetapi tidak bisa dialokasikan dengan baik. Jon meminta dukungan dan doa agar Komisi 11 diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah demi kepentingan bangsa.

Fraksi PKB: Oleh Bertu Merlas dari Sumsel 1. Bertu bertanya kepada BEI mengenai berapa kapasitas untuk menerima repatriasi dalam tempo satu tahun karena hal ini akan berkaitan dengan penentuan tarif.

Fraksi PKS: Oleh Ecky Awal Mucharam dari Jabar 3. Ecky menyampaikan bahwa di Indonesia untuk PPh 21 lebih besar porsi pajaknya dari pada orang-orang kaya. Ecky melihat bahwa ada ketidakadilan dan proses yang salah karena 1 persen orang Indonesia menguasai 50 persen aset. Ecky menilai bahwa pentingnya himbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hal ini, tetapi jangan misleading. Menurut Ecky, harus diadakan kontestasi gagasan mengenai sistem perpajakan ke depan. Memberikan pengertian pada publik juga dinilai penting oleh Ecky agar ada keseimbangan antara kontestasi gagasan dan informasi. Ecky berpendapat bahwa media sosial bisa lebih efektif ketimbang media mainstream karena pemiliknya pengusaha juga.

Respon Mitra

Dirut BEI, Tito Sulistio:

  • Dalam pasar modal, ada istilah pemerataan pendapatan melalui pemilikan.
  • Aspek keadilan bukan dari segi dana saja tapi juga dapat menciptakan lapangan kerja. Proteksi penempatan dana hasil repatriasi untuk pembekuan agunan dan lain-lain.

Forum Pajak Berkeadilan:

  • Jika RUU Pengampunan Pajak disahkan, sebenarnya secara moral Forum Pajak Berkeadilan tidak terlalu bersemangat untuk menjawab mengenai hal itu. Namun, sebagai warga negara yang baik pertanyaan tersebut tetap dijawab.
  • Target pemerintah masih terlalu rendah, hanya sekitar 15% pendapatannya.
  • Forum Pajak Berkeadilan sudah sampaikan kepada Presiden bahwa yang paling krusial secara ekonomi dan sosial adalah alokasi anggaran.
  • Jangan hanya jangka pendek, tetapi harus ke sektor rill. Alokasi anggaran jangan ke infrastruktur besar, tetapi yang dasar seperti air bersih dan sanitasi.
  • Hal lain yang juga krusial adalah bagaimana meningkatkan daya beli dan ketimpangan menurun.
  • Beberapa daerah sudah memberi inovasi terkait PBB. Forum Pajak Berkeadilan juga mengapresiasi kinerja Komisi 11 terkait dengan inisiatif meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  • Kalau bicara mengenai potensi pajak, Ditjen Pajak pun juga belum punya data yang pasti karena hanya dapat berbicara dalam tataran range.
  • Setiap tahunnya potensi pajak yang hilang sebesar Rp250 triliun.
  • Forum Pajak Berkeadilan mengusulkan adanya reformasi pajak yang khusus dan diberikan otoritas lebih.
  • Tidak lagi relevan ketika Ditjen Pajak berada di bawah Menteri Keuangan, melainkan harus langsung di bawah Presiden.
  • Forum Pajak Berkeadilan telah membuat petisi online di change.org mengenai pengehentian pembahasan RUU ini dan sudah ada 10 ribu orang yang menandatangani petisi. Selain itu juga, sudah mengirim surat terbuka untuk Presiden tentang penghentian RUU ini.
  • Jika UU ini disahkan dan regulasinya tidak ketat, maka yang akan terjadi adalah persekongkolan karena sebenarnya di 2017 nanti akan diterapkan automatic exchange information sehingga negara-negara termasuk tax haven harus membuka data nasabah.
  • Forum Pajak Berkeadilan melihat pembahasan RUU Pengampunan Pajak terkesan menyelamatkan para pembayar pajak yang tidak patuh sebelum informasi terbuka.
  • Harus memprioritaskan langkah menengah-panjang walaupun jangka waktunya lama, tetapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya daripada jangka pendek, tetapi masih diragukan.
  • Ekstensifikasi pajak senilai 60 juta tidak terlaksana dengan baik.
  • Romantisme harus ditinggalkan dan harus bergerak ke arah yang lebih realistis.
  • Data dari Ditjen Pajak tahun 2014, buruh yang selama ini paling banyak berkontribusi dalam penerimaan negara sekitar 53%, sedangkan pemiliknya hanya 1%.
  • Majalah Tempo sudah mengeluarkan beberapa nama yang ada di Panama Papers, nama-nama tersebut harus diselidiki.
  • Forum Pajak Berkeadilan mengapresiasi kinerja Komisi 11 dalam mengawal Menteri Keuangan supaya penerimaan negara meningkat.
  • Rata-rata Rp1960 triliun aliran uang haram berada di Indonesia.
  • Forum Pajak Berkeadilan juga menanyakan seberapa besar kemampuan lembaga negara untuk menerima dan mengelola dana repatriasi.
  • Selama ini tidak tercapai penerimaan karena institusi perpajakan tidak kuat.
  • UU Perpajakan terkesan dikesampingkan, sedangkan pengampunan pajak yang diutamakan.
  • Forum Pajak Berkeadilan melihat dari sisi kesiapan pemerintah yang masih kurang, dan hal ini akan menimbulkan revisi UU perpajakan tidak terjadi.
  • Forum Pajak Berkeadilan meragukan efektivitas pengampunan pajak baik untuk penerimaan negara atau sektor rill.

Penutup Rapat

Noor Supit menyatakan bahwa tidak ada kepentingan pribadi dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak, dan semuanya untuk kepentingan bangsa. Noor Supit menutup rapat pukul 14.13 WIB.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet RDPU Komisi 11 dengan BEI dan Forum Pajak Berkeadilan, kunjungi http://chirpstory.com/li/313384.

wikidpr/ka

ilustrasi: pemasukanpajak.com