Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI)

· KPU menyampaikan permohonan maaf dikarenakan Sekretaris Jenderal tidak bisa hadir dan surat akan disampaikan ke Sekretariat Komisi 2.

· KPU akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU tahun 2018. Ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dukungan Komisi 2 dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2018.

· Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan KPU ditahun 2018 yaitu 16 PKPU telah diselesaikan dan telah dilakukan rapat konsultasi dengan DPR.

· KPU sedang melakukan penyelesaian data daerah pemilih.

· Memfasilitasi alat peraga dan kempanye sudah dilakukan baik di kota-kota atau Kabupaten dan Provinsi dimana ini sudah ada aturan-aturannya.

· Kegiatan di tahun 2019, progres pengadaan logistik Pemilu 2019 melalui katalog nasional TA 2019 dan sudah KPU alokasikan anggaran dan beberapa sedang dalam porses pengadaan dan lelang.

· Di 2019, fokus ada persediaan logistik seperti surat suara, formulir C 77 berhologram berjumlah 77 juta, dan lain-lain.

· Kegiatan sosialisasi juga akan ada di tahun 2019. Beberapa Kabupaten atau Kota akan melakukan sosialisasi yang akan dilakukan oleh relawan demokrasi.

· Sosialisasi aka nada di dalam kegiatan 2019 sebelum pelaksanaan pemungutan di beberapa Kabupaten atau Kota akan disosialisasikan oleh para relawan demokrasi.

· Anggaran 15,7 T untuk honor penyelenggaraan badan Ad Hoc.

· Isu utama yang bisa dibawa ke Provinsi adalah badan Ad Hoc belum tentu semua daerah bisa bertambah 2, pemuktakhiran data pemilih terutama yang pindah kondisi tertentu (lapas, penugasan, belum rekam e-KTP), dan daerah yang akan dikunjungi daerah kepulauan yang agak sulit distribusi.

· Isu utama dalam kunjungan kerja di KPU Provinsi terdiri dari; (1) tahapan pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc, (2) tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pilih, (3) logistik pemilu, (4) kampanye (berkaitan dengan alat peraga dan pemasangannya), dan (5) sosialisasi.

· Sosialisasi KPU minim anggaran karena masih kesulitan.

· KPU berharap instansi pemerintah lain melakukan sosialisasi gerakan pemilu 17 April 2019.

Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI)

· Permasalahan di NTB; (1) penegakan pelanggaran Bawaslu Provinsi dapat ancaman, (2) IKP di 3 daerah dan di NTB memiliki potensi kerawanan tinggi, dan (3) muncul kasus sara.

· Terkait dengan permasalahan yang ada di 3 daerah, terutama di NTB ada beberapa yang menonjol terkait dengan persiapan Pemilu 2019. Ada ancaman terkait bagi teman-teman dari Bawaslu mungkin ini dapat menjadi perhatian.

· Di NTB juga memiliki daerah kerawanan tinggi yaitu ada di Lombok Timur, kemudian juga ada isu SARA dalam proses tahapan pemilu.

· Di Kalimantan Utara, Bawaslu juga mengalami sedikit hambatan untuk rekrutmen pengawasan TPS.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI (Kemen ATR/BPN RI)

· Kalimantan Utara ini kantor wilayahnya masih di Kalimantan Timur.

· Di 2018 target dari 7 juta bida. Per 8 Januari bisa diselesaikan sebanyak 9,3 juta atau 130%.

· Provinsi yang dikunjungi Komisi 2 capaian pengukuran tanah sampai 100%.

· Target 2019 akan ada 9 juta bidang.

· Kemen ATR/BPN RI membutuhkan semangat dan dukungan dari anggota Komisi 2. Mudah-mudahan kami bisa sukses seperti di tahun 2017 dan 2018.

· Terkait dengan masalah fasilitas dalam hal ini terkait penyediaan data kependudukan. Oleh karena itu perlu ada pendalaman terhadap Pemda dalam melakukan penyediaan data kependudukan.

Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI)

· Menurut Kemendagri RI ada beberapa persoalan yang perlu didalami di 3 daerah seperti; (1) penyediaan data kependudukan, (2) zonasi alat peraga yang tidak sinergi antara pemda dan panwas, (3) pemgananan kampanye dari isu hitam, sara, hoax, (4) potensi kerawanan pemilu, (5) netralitas ASN dikarenakana masih banyak ASN yang tidak netral.

· Terkait dengan masalah netralitas, ASN, ternyata masih banyak ASN yang tidak netral dan hal ini perlu ada pendalaman bagi Pemda sejauh mana langkah-langkah Pemda dalam rangka menjaga netralitas itu sendiri bagi para ASN.

· Kemendagri RI menginginkan ada pendalaman dan jawaban yang pasti tentang sejauh mana Pemda melakukan sosialisasi khususnya terhadap berbagai kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu dan yang terpenting adalah bagaimana partisipasi sosialisasi bagi para pemilih.

· Kemendagri RI juga menginginkan ada pendalaman dan jawaban yang pasti tentang Pemda melakukan sosialisasi khususnya terhadap berbagai kegiatan-kegiatan tahapan pemilu dan yang terpenting adalah bagaimana partisipasi sosialisasi bagi para pemilih.

Sekretariat Kabinet RI (Setkab RI)

· Untuk di NTB ada pengaduan terkait dengan pnerimaan CPNS dan penyelesaian tentang pemmulihan pasca bencana gempa di NTB.

· Pada intinya, Setkab mendukung kunjungan kerja Komisi 2.

· Setkab RI mendukung rencana kerja masa reses 3 ini ke 3 daerah. Jadi, mungkin kami akan mencatat hal-hal yang perlu untuk diperdalam dalam kunjungan kerja di 3 daerah tersebut anggota Komisi 2 pada rapa ini.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPAN-RB RI)

· Di Kalimantan Utara, reformasi birokrasi perlu didorong dan siap mendampingi tim
Komisi 2.

· Rencana kunjungan kerja ini didalami dan bisa diverifikasi misalnya mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi di 3 wilayah tersebut dan mungkin bisa diperdalam mengenai rekrutmen pada Tahun 2018 yang lalu di 3 wilayah tersebut.

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

· LAN akan mendukung kunjungan kerja ini. Laboratorium inovasi yang sudah kami lakukan di Maluku Utara ada di Tidore 2018, NTB di Dompu tahun 2018, dan di Kalimantan Utara dibangun pada 2018 dan dampak pada pelayanan ke masyarakat.

· Untuk yang mungkin bisa dilakukan didalam kunker adalah evaluasi atau recheck dari kegiatan laboratorium inovasi yang sudah kami lakukan. Untuk yang di Maluku Utara, Labinov di 2018 di Tidore. NTB juga sudah lakukan Labinov di Doku dan di Kaltara sudah 3 tahun ini Labinov di Tarakan.

· Pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk akreditasi Lembaga diklat di provinsi di Maluku Utara dengan akreditasi C, di Kaltara belum akreditasi, dan NTB akreditasi B.

· Saat ini LAN sedang menyusun karena terdapat perubahan DIPA, saat ini program-program belum bisa berjalan karena sedang melakukan perubahan DIPA. Mudah-mudahan secepatnya akan selesai.

Ombudsman RI (Ombudsman RI)

· Ombudsman RI siap mendampingi anggota Komisi 2 berkunjung ke 3 daerah dengan jumlah laporan Maluku Utara 118 laporan, NTB 139 laporan, dan Kaltara 59 laporan.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

· Di Maluku Utara, Kabupaten Morotai di bulan Maret akan lakukan kegiatan gerakan pembangunan terpadu daerah perbatasan untuk memberikan penjelasan publik bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun perbatasan.

· Di Kalimantan Utara, tahun ini akan dibangun di 11 daerah perbatasan dan Presiden ingin menjadikan perbatasan sebagai garda terdepan.

· BNPP siap mendampingi ke Maluku Utara dan ke Kalimantan Utara.