Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Persiapan Materi Kunker – Rapat Koordinasi Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI.

Tanggal Rapat: 24 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 8 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI.

Pada 24 Januari 2019, Komisi 2 DPR-RI melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI tentang Pembahasan Persiapan Materi Kunker. Rapat dipimpin oleh Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat Dapil Jawa Barat 8.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI.

Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI)

· KPU menyampaikan permohonan maaf dikarenakan Sekretaris Jenderal tidak bisa hadir dan surat akan disampaikan ke Sekretariat Komisi 2.

· KPU akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU tahun 2018. Ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dukungan Komisi 2 dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2018.

· Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan KPU ditahun 2018 yaitu 16 PKPU telah diselesaikan dan telah dilakukan rapat konsultasi dengan DPR.

· KPU sedang melakukan penyelesaian data daerah pemilih.

· Memfasilitasi alat peraga dan kempanye sudah dilakukan baik di kota-kota atau Kabupaten dan Provinsi dimana ini sudah ada aturan-aturannya.

· Kegiatan di tahun 2019, progres pengadaan logistik Pemilu 2019 melalui katalog nasional TA 2019 dan sudah KPU alokasikan anggaran dan beberapa sedang dalam porses pengadaan dan lelang.

· Di 2019, fokus ada persediaan logistik seperti surat suara, formulir C 77 berhologram berjumlah 77 juta, dan lain-lain.

· Kegiatan sosialisasi juga akan ada di tahun 2019. Beberapa Kabupaten atau Kota akan melakukan sosialisasi yang akan dilakukan oleh relawan demokrasi.

· Sosialisasi aka nada di dalam kegiatan 2019 sebelum pelaksanaan pemungutan di beberapa Kabupaten atau Kota akan disosialisasikan oleh para relawan demokrasi.

· Anggaran 15,7 T untuk honor penyelenggaraan badan Ad Hoc.

· Isu utama yang bisa dibawa ke Provinsi adalah badan Ad Hoc belum tentu semua daerah bisa bertambah 2, pemuktakhiran data pemilih terutama yang pindah kondisi tertentu (lapas, penugasan, belum rekam e-KTP), dan daerah yang akan dikunjungi daerah kepulauan yang agak sulit distribusi.

· Isu utama dalam kunjungan kerja di KPU Provinsi terdiri dari; (1) tahapan pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc, (2) tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pilih, (3) logistik pemilu, (4) kampanye (berkaitan dengan alat peraga dan pemasangannya), dan (5) sosialisasi.

· Sosialisasi KPU minim anggaran karena masih kesulitan.

· KPU berharap instansi pemerintah lain melakukan sosialisasi gerakan pemilu 17 April 2019.

Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI)

· Permasalahan di NTB; (1) penegakan pelanggaran Bawaslu Provinsi dapat ancaman, (2) IKP di 3 daerah dan di NTB memiliki potensi kerawanan tinggi, dan (3) muncul kasus sara.

· Terkait dengan permasalahan yang ada di 3 daerah, terutama di NTB ada beberapa yang menonjol terkait dengan persiapan Pemilu 2019. Ada ancaman terkait bagi teman-teman dari Bawaslu mungkin ini dapat menjadi perhatian.

· Di NTB juga memiliki daerah kerawanan tinggi yaitu ada di Lombok Timur, kemudian juga ada isu SARA dalam proses tahapan pemilu.

· Di Kalimantan Utara, Bawaslu juga mengalami sedikit hambatan untuk rekrutmen pengawasan TPS.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI (Kemen ATR/BPN RI)

· Kalimantan Utara ini kantor wilayahnya masih di Kalimantan Timur.

· Di 2018 target dari 7 juta bida. Per 8 Januari bisa diselesaikan sebanyak 9,3 juta atau 130%.

· Provinsi yang dikunjungi Komisi 2 capaian pengukuran tanah sampai 100%.

· Target 2019 akan ada 9 juta bidang.

· Kemen ATR/BPN RI membutuhkan semangat dan dukungan dari anggota Komisi 2. Mudah-mudahan kami bisa sukses seperti di tahun 2017 dan 2018.

· Terkait dengan masalah fasilitas dalam hal ini terkait penyediaan data kependudukan. Oleh karena itu perlu ada pendalaman terhadap Pemda dalam melakukan penyediaan data kependudukan.

Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI)

· Menurut Kemendagri RI ada beberapa persoalan yang perlu didalami di 3 daerah seperti; (1) penyediaan data kependudukan, (2) zonasi alat peraga yang tidak sinergi antara pemda dan panwas, (3) pemgananan kampanye dari isu hitam, sara, hoax, (4) potensi kerawanan pemilu, (5) netralitas ASN dikarenakana masih banyak ASN yang tidak netral.

· Terkait dengan masalah netralitas, ASN, ternyata masih banyak ASN yang tidak netral dan hal ini perlu ada pendalaman bagi Pemda sejauh mana langkah-langkah Pemda dalam rangka menjaga netralitas itu sendiri bagi para ASN.

· Kemendagri RI menginginkan ada pendalaman dan jawaban yang pasti tentang sejauh mana Pemda melakukan sosialisasi khususnya terhadap berbagai kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu dan yang terpenting adalah bagaimana partisipasi sosialisasi bagi para pemilih.

· Kemendagri RI juga menginginkan ada pendalaman dan jawaban yang pasti tentang Pemda melakukan sosialisasi khususnya terhadap berbagai kegiatan-kegiatan tahapan pemilu dan yang terpenting adalah bagaimana partisipasi sosialisasi bagi para pemilih.

Sekretariat Kabinet RI (Setkab RI)

· Untuk di NTB ada pengaduan terkait dengan pnerimaan CPNS dan penyelesaian tentang pemmulihan pasca bencana gempa di NTB.

· Pada intinya, Setkab mendukung kunjungan kerja Komisi 2.

· Setkab RI mendukung rencana kerja masa reses 3 ini ke 3 daerah. Jadi, mungkin kami akan mencatat hal-hal yang perlu untuk diperdalam dalam kunjungan kerja di 3 daerah tersebut anggota Komisi 2 pada rapa ini.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPAN-RB RI)

· Di Kalimantan Utara, reformasi birokrasi perlu didorong dan siap mendampingi tim
Komisi 2.

· Rencana kunjungan kerja ini didalami dan bisa diverifikasi misalnya mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi di 3 wilayah tersebut dan mungkin bisa diperdalam mengenai rekrutmen pada Tahun 2018 yang lalu di 3 wilayah tersebut.

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

· LAN akan mendukung kunjungan kerja ini. Laboratorium inovasi yang sudah kami lakukan di Maluku Utara ada di Tidore 2018, NTB di Dompu tahun 2018, dan di Kalimantan Utara dibangun pada 2018 dan dampak pada pelayanan ke masyarakat.

· Untuk yang mungkin bisa dilakukan didalam kunker adalah evaluasi atau recheck dari kegiatan laboratorium inovasi yang sudah kami lakukan. Untuk yang di Maluku Utara, Labinov di 2018 di Tidore. NTB juga sudah lakukan Labinov di Doku dan di Kaltara sudah 3 tahun ini Labinov di Tarakan.

· Pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk akreditasi Lembaga diklat di provinsi di Maluku Utara dengan akreditasi C, di Kaltara belum akreditasi, dan NTB akreditasi B.

· Saat ini LAN sedang menyusun karena terdapat perubahan DIPA, saat ini program-program belum bisa berjalan karena sedang melakukan perubahan DIPA. Mudah-mudahan secepatnya akan selesai.

Ombudsman RI (Ombudsman RI)

· Ombudsman RI siap mendampingi anggota Komisi 2 berkunjung ke 3 daerah dengan jumlah laporan Maluku Utara 118 laporan, NTB 139 laporan, dan Kaltara 59 laporan.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

· Di Maluku Utara, Kabupaten Morotai di bulan Maret akan lakukan kegiatan gerakan pembangunan terpadu daerah perbatasan untuk memberikan penjelasan publik bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun perbatasan.

· Di Kalimantan Utara, tahun ini akan dibangun di 11 daerah perbatasan dan Presiden ingin menjadikan perbatasan sebagai garda terdepan.

· BNPP siap mendampingi ke Maluku Utara dan ke Kalimantan Utara.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Agus mengatakan pada saat kunjungan kerja ke daerah, mitra kerja sering pada saat DPR hadir di kantor gubernur, mitra kerja terlambat dan pada saat selesai juga baru pada datang dan menunjukkan seolah-olah tidak niat ikut kunjungan kerja. Menurut Agus, ini menandakan ketidak seriusan dari mitra kerja Komisi 2 DPR RI. Agus berharap pada saat kunjungan kerja mitra kerja datang duluan atau bareng dengan DPR dan menganggap tidak serius saat sedang kunjungan kerja ke daerah-daerah.

  • Demokrat / Herman Khaeron

    Herman mengatakan biasanya Komisi 2 DPR RI mengunjungi daerah seperti IPDN di Kemendagri banyak sekali temuan dan langsung dikoordinasikan dengan pihak terkait. Menurut Herman, Komisi 2 dapat mengunjungi BKN yang pada masa lalu tidak pernah dikunjungi. Herman juga memaparkan tempat-tempat yang dikunjungi Komisi 2 DPR RI seperti KPU, Bawaslu, dan BPN. Menurut Herman, ada 16 kemitraan seperti Badan Pengelolaan Perbatasan. Menurut Herman, merumuskan kunjungan kerja pada saat ini lebih bernilai dan strategis. Arsip Indonesia masih berantakan karena masing-masing sectoral punya arsipnya. Kedepannya, Herman meminta agar bisa dipikirkan arsip dalam bentuk fisik dan digital. Herman mengatakan kalau Komisi 2 DPR RI tidak pernah mengawasi dana desa yang semestinya tugas pokok Kemendagri RI yang melekat dana desa. Menurut Herman, banyak kepala desa masuk penjara karena tidak akuntabilitas penggunaan dana desa. Herman mengatakan jika ke Kalimantan Utara sebaiknya ke Sebatik dan kalau Maluku Utara sebaiknya ke kantor saja. Herman juga mengatakan untuk KSP, KASN, BPIP, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum akan mengikuti saja. Herman menanyakan mengenai tanggapan atau catatan yang diberikan saat kunjungan kerja.

  • Evert mengatakan bahwa tujuan dari rapat koordinasi ini dalam fungsi pengawasan. Evert menanyakan mengenai kesiapan dari kunjungan kerja.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI.

Tidak ada respon mitra.


Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

Penutup

Rapat Koordinasi Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI tentang Pembahasan Persiapan Materi Kunjungan Kerja ditutup oleh Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 12:06 WIB.

Untuk mengikuti rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi chirpstory.com/li/416483

wikiDPR/Fee

ilustrasi dari twitter.com/DPR

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan