Rangkuman Terkait
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Masukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pakar
- Aset Negara - Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet
- Kesiapan Pemerintah terkait RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan Pengawasan Penggunaan Dana SILPA di Daerah Bencana - Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri, BNPP dan Rektor IPDN
- Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020 – Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Guru Inpassing, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Honorer K2 dan Tindak Lanjut Permohonan PNS - Audiensi Komisi 2 dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, FORGASN PUPR, PHK2-I, Perkumpulan Guru Inpassing Madrasah Prov. Jawa Barat
- Pilkada Serentak 2020 dan Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Masyarakat Bali - RDPU Komisi 2 dengan Pemerintah Provinsi Bali
- Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Perwakilan Gubernur & Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat, Forum Kepala Daerah Tanah Tabi & Saireri, Sultan Buton Ke-40, dan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru se-Indonesia (Fokornas PP DOB SI)
- Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Bappeda dan Camat Sijunjung
- Usulan Pembentukan Provinsi Papua Selatan - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua
- Pembahasan PKPU, Perbawaslu dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 RDP dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipi (Dukcapil) Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dan Dirjen Politik dan pemerintahan (Polpum) Kemendagri
- Rencana Strategis TA 2020-2024 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI
- Pembahasan Peraturan KPU, Bawaslu dan Isu Aktual Lainnya - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
- Program Prioritas Pembangunan – Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)
- Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Konawe Selatan dan Perwakilan Kota Raha
- Pergeseran Anggaran Kementerian Dalam Negeri - Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI
- Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Rencana Strategis 2020-2024 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
- Program Strategis Kementerian PAN-RB Tahun 2019 - 2024 - Komisi 2 Raker dengan Menteri PAN-RB
- Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru - Komisi 2 DPR RI Audiensi dengan DPRD Kabupaten Agam
- Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru - RDPU Komisi 2 dengan dengan Bupati Nabire, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Papua Bersatu, Ketua Tim Kerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogoga dan Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah
- Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) — Komisi 2 DPR-RI Audiensi dengan Ketua Umum DPP Partai Papua Bersatu, Ketua Tim Kerja Pembentukan DOB Kabupaten Bogoga dan Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Persiapan Materi Kunker – Rapat Koordinasi Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI.
Tanggal Rapat: 24 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 8 Apr 2019,Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI.
Pada 24 Januari 2019, Komisi 2 DPR-RI melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI tentang Pembahasan Persiapan Materi Kunker. Rapat dipimpin oleh Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat Dapil Jawa Barat 8.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI)
· KPU menyampaikan permohonan maaf dikarenakan Sekretaris Jenderal tidak bisa hadir dan surat akan disampaikan ke Sekretariat Komisi 2.
· KPU akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU tahun 2018. Ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dukungan Komisi 2 dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2018.
· Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan KPU ditahun 2018 yaitu 16 PKPU telah diselesaikan dan telah dilakukan rapat konsultasi dengan DPR.
· KPU sedang melakukan penyelesaian data daerah pemilih.
· Memfasilitasi alat peraga dan kempanye sudah dilakukan baik di kota-kota atau Kabupaten dan Provinsi dimana ini sudah ada aturan-aturannya.
· Kegiatan di tahun 2019, progres pengadaan logistik Pemilu 2019 melalui katalog nasional TA 2019 dan sudah KPU alokasikan anggaran dan beberapa sedang dalam porses pengadaan dan lelang.
· Di 2019, fokus ada persediaan logistik seperti surat suara, formulir C 77 berhologram berjumlah 77 juta, dan lain-lain.
· Kegiatan sosialisasi juga akan ada di tahun 2019. Beberapa Kabupaten atau Kota akan melakukan sosialisasi yang akan dilakukan oleh relawan demokrasi.
· Sosialisasi aka nada di dalam kegiatan 2019 sebelum pelaksanaan pemungutan di beberapa Kabupaten atau Kota akan disosialisasikan oleh para relawan demokrasi.
· Anggaran 15,7 T untuk honor penyelenggaraan badan Ad Hoc.
· Isu utama yang bisa dibawa ke Provinsi adalah badan Ad Hoc belum tentu semua daerah bisa bertambah 2, pemuktakhiran data pemilih terutama yang pindah kondisi tertentu (lapas, penugasan, belum rekam e-KTP), dan daerah yang akan dikunjungi daerah kepulauan yang agak sulit distribusi.
· Isu utama dalam kunjungan kerja di KPU Provinsi terdiri dari; (1) tahapan pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc, (2) tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pilih, (3) logistik pemilu, (4) kampanye (berkaitan dengan alat peraga dan pemasangannya), dan (5) sosialisasi.
· Sosialisasi KPU minim anggaran karena masih kesulitan.
· KPU berharap instansi pemerintah lain melakukan sosialisasi gerakan pemilu 17 April 2019.
Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI)
· Permasalahan di NTB; (1) penegakan pelanggaran Bawaslu Provinsi dapat ancaman, (2) IKP di 3 daerah dan di NTB memiliki potensi kerawanan tinggi, dan (3) muncul kasus sara.
· Terkait dengan permasalahan yang ada di 3 daerah, terutama di NTB ada beberapa yang menonjol terkait dengan persiapan Pemilu 2019. Ada ancaman terkait bagi teman-teman dari Bawaslu mungkin ini dapat menjadi perhatian.
· Di NTB juga memiliki daerah kerawanan tinggi yaitu ada di Lombok Timur, kemudian juga ada isu SARA dalam proses tahapan pemilu.
· Di Kalimantan Utara, Bawaslu juga mengalami sedikit hambatan untuk rekrutmen pengawasan TPS.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI (Kemen ATR/BPN RI)
· Kalimantan Utara ini kantor wilayahnya masih di Kalimantan Timur.
· Di 2018 target dari 7 juta bida. Per 8 Januari bisa diselesaikan sebanyak 9,3 juta atau 130%.
· Provinsi yang dikunjungi Komisi 2 capaian pengukuran tanah sampai 100%.
· Target 2019 akan ada 9 juta bidang.
· Kemen ATR/BPN RI membutuhkan semangat dan dukungan dari anggota Komisi 2. Mudah-mudahan kami bisa sukses seperti di tahun 2017 dan 2018.
· Terkait dengan masalah fasilitas dalam hal ini terkait penyediaan data kependudukan. Oleh karena itu perlu ada pendalaman terhadap Pemda dalam melakukan penyediaan data kependudukan.
Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI)
· Menurut Kemendagri RI ada beberapa persoalan yang perlu didalami di 3 daerah seperti; (1) penyediaan data kependudukan, (2) zonasi alat peraga yang tidak sinergi antara pemda dan panwas, (3) pemgananan kampanye dari isu hitam, sara, hoax, (4) potensi kerawanan pemilu, (5) netralitas ASN dikarenakana masih banyak ASN yang tidak netral.
· Terkait dengan masalah netralitas, ASN, ternyata masih banyak ASN yang tidak netral dan hal ini perlu ada pendalaman bagi Pemda sejauh mana langkah-langkah Pemda dalam rangka menjaga netralitas itu sendiri bagi para ASN.
· Kemendagri RI menginginkan ada pendalaman dan jawaban yang pasti tentang sejauh mana Pemda melakukan sosialisasi khususnya terhadap berbagai kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu dan yang terpenting adalah bagaimana partisipasi sosialisasi bagi para pemilih.
· Kemendagri RI juga menginginkan ada pendalaman dan jawaban yang pasti tentang Pemda melakukan sosialisasi khususnya terhadap berbagai kegiatan-kegiatan tahapan pemilu dan yang terpenting adalah bagaimana partisipasi sosialisasi bagi para pemilih.
Sekretariat Kabinet RI (Setkab RI)
· Untuk di NTB ada pengaduan terkait dengan pnerimaan CPNS dan penyelesaian tentang pemmulihan pasca bencana gempa di NTB.
· Pada intinya, Setkab mendukung kunjungan kerja Komisi 2.
· Setkab RI mendukung rencana kerja masa reses 3 ini ke 3 daerah. Jadi, mungkin kami akan mencatat hal-hal yang perlu untuk diperdalam dalam kunjungan kerja di 3 daerah tersebut anggota Komisi 2 pada rapa ini.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPAN-RB RI)
· Di Kalimantan Utara, reformasi birokrasi perlu didorong dan siap mendampingi tim
Komisi 2.
· Rencana kunjungan kerja ini didalami dan bisa diverifikasi misalnya mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi di 3 wilayah tersebut dan mungkin bisa diperdalam mengenai rekrutmen pada Tahun 2018 yang lalu di 3 wilayah tersebut.
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
· LAN akan mendukung kunjungan kerja ini. Laboratorium inovasi yang sudah kami lakukan di Maluku Utara ada di Tidore 2018, NTB di Dompu tahun 2018, dan di Kalimantan Utara dibangun pada 2018 dan dampak pada pelayanan ke masyarakat.
· Untuk yang mungkin bisa dilakukan didalam kunker adalah evaluasi atau recheck dari kegiatan laboratorium inovasi yang sudah kami lakukan. Untuk yang di Maluku Utara, Labinov di 2018 di Tidore. NTB juga sudah lakukan Labinov di Doku dan di Kaltara sudah 3 tahun ini Labinov di Tarakan.
· Pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk akreditasi Lembaga diklat di provinsi di Maluku Utara dengan akreditasi C, di Kaltara belum akreditasi, dan NTB akreditasi B.
· Saat ini LAN sedang menyusun karena terdapat perubahan DIPA, saat ini program-program belum bisa berjalan karena sedang melakukan perubahan DIPA. Mudah-mudahan secepatnya akan selesai.
Ombudsman RI (Ombudsman RI)
· Ombudsman RI siap mendampingi anggota Komisi 2 berkunjung ke 3 daerah dengan jumlah laporan Maluku Utara 118 laporan, NTB 139 laporan, dan Kaltara 59 laporan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
· Di Maluku Utara, Kabupaten Morotai di bulan Maret akan lakukan kegiatan gerakan pembangunan terpadu daerah perbatasan untuk memberikan penjelasan publik bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun perbatasan.
· Di Kalimantan Utara, tahun ini akan dibangun di 11 daerah perbatasan dan Presiden ingin menjadikan perbatasan sebagai garda terdepan.
· BNPP siap mendampingi ke Maluku Utara dan ke Kalimantan Utara.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Masukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pakar
- Aset Negara - Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet
- Kesiapan Pemerintah terkait RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan Pengawasan Penggunaan Dana SILPA di Daerah Bencana - Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri, BNPP dan Rektor IPDN
- Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020 – Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Guru Inpassing, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Honorer K2 dan Tindak Lanjut Permohonan PNS - Audiensi Komisi 2 dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, FORGASN PUPR, PHK2-I, Perkumpulan Guru Inpassing Madrasah Prov. Jawa Barat
- Pilkada Serentak 2020 dan Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Masyarakat Bali - RDPU Komisi 2 dengan Pemerintah Provinsi Bali
- Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Perwakilan Gubernur & Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat, Forum Kepala Daerah Tanah Tabi & Saireri, Sultan Buton Ke-40, dan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru se-Indonesia (Fokornas PP DOB SI)
- Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Bappeda dan Camat Sijunjung
- Usulan Pembentukan Provinsi Papua Selatan - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua
- Pembahasan PKPU, Perbawaslu dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 RDP dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipi (Dukcapil) Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dan Dirjen Politik dan pemerintahan (Polpum) Kemendagri
- Rencana Strategis TA 2020-2024 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI
- Pembahasan Peraturan KPU, Bawaslu dan Isu Aktual Lainnya - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
- Program Prioritas Pembangunan – Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)
- Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Konawe Selatan dan Perwakilan Kota Raha
- Pergeseran Anggaran Kementerian Dalam Negeri - Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI
- Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Rencana Strategis 2020-2024 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
- Program Strategis Kementerian PAN-RB Tahun 2019 - 2024 - Komisi 2 Raker dengan Menteri PAN-RB
- Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru - Komisi 2 DPR RI Audiensi dengan DPRD Kabupaten Agam
- Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru - RDPU Komisi 2 dengan dengan Bupati Nabire, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Papua Bersatu, Ketua Tim Kerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogoga dan Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah
- Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) — Komisi 2 DPR-RI Audiensi dengan Ketua Umum DPP Partai Papua Bersatu, Ketua Tim Kerja Pembentukan DOB Kabupaten Bogoga dan Koordinator Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah