Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Tanggal Rapat: 3 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada 3 Oktober 2016, Komisi 2 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) tentang pagu anggaran Kemendagri tahun 2017. Rapat dipimpin oleh Rambe Kamarul Zaman dari Sumatera Utara 2. Rambe membuka rapat pukul 10.55 WIB.

Dalam pembukaan rapat, Rambe menyampaikan anggaran Kementerian Desa (Kemendes) akan dibahas di Komisi 2 dan perlu adanya koordinasi antara Kemendes dengan Kemendagri agar dana yang diberikan ke desa ada manfaatnya. Komisi 2 juga menyampaikan bahwa pada RDP kali ini akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu bantuan keuangan untuk Partai Politik (Parpol), tindak lanjut besar dana dan bantuan daerah seperti kenaikan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan protokoler, pelatihan bagi aparatur desa, dan juga membahas tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP). Pembahasan mengenai pagu anggaran ini akan dibahas kembali pada Rapat Paripurna tanggal 18 Oktober 2016 untuk disahkan. Oleh karena itu, anggaran ini harus segera diselesaikan.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan dari Sekjen Kemendagri:

  • Dalam membuat pagu anggaran ini, perlu diadakan penyesuaian dengan Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri meminta alokasi pagu anggaran sebesar Rp3,44 triliun.
  • Terkait Anggaran 2017, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 terdapat dana tambahan terkait program prioritas bagi Parpol PPP dan Golkar sebesar Rp50 miliar.
  • Alokasi dana untuk Kemendes pada anggaran lalu, masuk pada safe blocking di tahun 2015.
  • Pada 2014-2015 sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang bantuan pada Parpol untuk Parpol dan sekretariatnya dan alokasi bantuan Parpol dihitung dari pagu anggaran sebelumnya. Pada Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 Menkeu sudah menetapkan biaya untuk Parpol. Bantuan parpol sudah diusulkan Kemendagri dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)nya sudah disiapkan. Mendagri sudah menyampaikan kembali perubahan PP No. 5 Tahun 2009. Dengan adanya perubahan PP, diharapkan bantuan untuk parpol kedepannya bisa menyesuaikan pada PP.
  • Nilai per suara sah adalah Rp108.
  • Pemerintah sudah menyiapkan RPP dan sudah melakukan rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait persiapan pembentukan daerah otonom. Kesiapan ini sudah berjalan pada program Desain Besar Penataan Daerah (Desertada). Selain itu, RAPBN sudah disiapkan Kemendagri untuk evaluasi dan verifikasi kegiatan. Alokasi anggaran dan persiapan kegiatan disesuaikan UU No. 23 Tahun 2014. Anggaran untuk daerah otonom adalah sebesar Rp1 miliar.
  • Pelatihan bagi aparatur desa difokuskan pada pemantapan kesiapan. Pelatihan pasca 2017, difokuskan pada training of trainer oleh Pemerintah Daerah (Pemda)/Pemerintah Provinsi (Pemprov)/Kabupaten Kota dan mengacu pada panduan-panduan nasional, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) masih dibahas pada tingkat Pemerintah.
  • Kebutuhan blangko untuk e-KTP menjadi salah satu yang diutamakan agar ketersediaanya terjaga pada tahun 2017.

Pemantauan Rapat

Fraksi PDIP: Oleh Budiman Sudjatmiko dari Jawa Tengah 8. Budiman menanyakan sejauh mana upaya Kementerian dalam menginisiasi UU Desa. Pengalokasian dana pada badan usaha di desa harus ada Rp3-4 miliar, tetapi belum tentu dana ini akan selalu ada, maka harus dipersiapkan oleh daerah masing-masing. Budiman menyampaikan bahwa ada 2000 desa yang sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki potensi untuk menjadi perusahaan besar dan profesional. Budiman berharap dalam waktu 3 tahun akan ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mendukung adanya BUMDes. Menurutnya, perlu adanya sinkronisasi antara Kemendes dengan Kemendagri.

oleh Arteria Dahlan dari Jawa Timur 6. Arteria memprotes Pak Rambe karena membatalkan  pertemuan dengan Bupati Jombang secara sepihak. Jombang memang bukan dapil dari Arteria, tetapi Arteria membela atas nama rakyat. Arteria meminta keadilan untuk rakyat, terutama yang berada di pedesaan. Arteria mempertanyakan tentang label Komisi 2 yang katanya adalah Komisi rakya,t tetapi masih kurang memberikan keadilan kepada rakyat. Arteria menerima jika orang-orang di Komisi 2 membencinya. JArteria mengatakan jika ia keluar dari Komisi 2, ia akan mengusut keburukan dari Komisi 2. Arteria akan mengajak semuanya untuk berpihak pada rakyat. Arteria memaparkan bahwa dana bantuan politik tidak menjadi prioritas, yang menjadi prioritas adalah e-KTP dan dana desa. Terkait dana desa, Arteria meminta agar dipercepat dan ia juga meminta agar dalam kesimpulan dibuat agar Komisi 2 menyetujui usulan mitra.

Oleh Komarudin Watubun Tanawani Mora dari Papua. Komarudin mempertanyakan komitmen pemerintah terkait pemekaran daerah. Menurutnya, kondisi keuangan seperti saat ini akan sulit untuk melakukan pengembangan daerah-daerah yang tertinggal. Komarudin mengatakan bahwa setidaknya memang ada daerah khusus yang perlu dilakukan pengembangan. Komarudin juga menanyakan tentang perubahan PP.

Oleh Rahmat Nasution Hamka dari Kalimantan Tengah. Rahmat mempertanyakan penyelesaian data e-KTP dan hutang pada Kemendagri. Rahmat melihat belum ada ketegasan anggaran di Komisi 2. Rahmat berharap dana segera dibuat keputusan konkretnya. Soal e-KTP, Rahmat mengusulkan agar dituntanskan dengan dana program lain yang dialihkan semua ke dana pembuatan e-KTP.

Fraksi Golkar: Oleh Rambe Kamarul Zaman dari Sumatera Utara 2. Rambe meminta agar pemberian bantuan pada Parpol harus ada sistemnya dan pemerintah belum menyebutkan besaran yang tepat untuk bantuan parpol. Rambe menanyakan, apakah Rp108 itu dikalikan dengan 10 menjadi Rp1.080 per suara sah atau bagaimana, perlu pula dilihat komitmen dari Pemerintah. Terkait Desertada dan pemekaran daerah, Rambe meminta harus adanya evaluasi data dari sekitar 200 desa. Rambe berharap dengan dibukanya self blocking akan memperlancar pembuatan e-KTP. Rambe mengatakan anggaran untuk e-KTP sudah ada dan tidak perlu masuk dalam notulensi. Rambe menyampaikan Komisi 2 memiliki badan usaha terkait dengan pelatihan aparatur desa. Menurutnya, PP akan menyesuaikan Undang-Undang (UU), jadi jangan sampai terkekang oleh PP dan dana untuk kelurahan sampai saat ini belum jelas. Jika Pemerintah memiliki usulan dipersilahkan untuk dibicarakan agar dapat ditindaklanjuti.

Oleh Hetifah Sjaifudian dari Kalimantan Timur. Menurut Hetifah, Parpol akan memberikan calon yang berkualitas, untuk itu perlu adanya tambahan dana terkait kaderisasi dan recruitment. Hetifah menanyakan anggaran Desertada yang hanya Rp1 miliar. Hetifah mengatakan jika anggarannya tidak mendukung, maka akan menutup langkah maju program sebelumnya. Hetifah mengusulkan jika ada program yang bisa ditunda, maka lebih baik ditunda hingga 2018. Jika ada permintaan tambahan dana maka dapat dilakukan relokasi prioritas program. Untuk desa dan e-KTP, Hetifah memiliki pendapat yang sama dengan anggota lain. 

Fraksi PAN: Oleh Amran dari Sulawesi Selatan 3. Amran meminta penjelasan terperinci terkait bantuan politik karena Mendagri sudah melakukan kajian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Amran menanyakan anggaran yang realistis untuk bantuan politik. Ia juga bertanya tentang pendataan daerah, apakah ada daerah persiapan dan perlu juga dilihat target yang dilakukan setiap tahunnya. Terkait pelatihan aparatur desa, Amran meminta penjelasan tentang dana desa, bentuk pelatihan bagi aparatur desa, evaluasi, target, dan penjelasan mengenai adanya penyimpangan dana desa yang mungkin dilakukan. Amran menyampaikan, ada dana untuk desa yang tidak sampai ke Kelurahan karena anggaran tersebut masih di Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Amran bertanya apakah Kemendes juga berkoordinasi dengan Kementerian lain terkait program lainnya.

Oleh Haerudin dari Jawa Barat 11. Haerudin meminta konfirmasi terkait pemungutan biaya pada pembuatan e-KTP yang terjadi di Bekasi, yang pungutannya sebesar Rp600.000.

Fraksi PKB: Oleh Muhamad Lukman Edy dari Riau 2. Menurut Lukman, untuk mengurangi indikasi korupsi maka Parpol juga perlu mendapatkan bantuan melalui APBN karena jika tidak ada uang, maka orang-orang Parpol akan mencari uang untuk membiayai sekretariatnya dan itu adalah salah satu yang dapat memunculkan tindakan korupsi. Lukman meminta perlu adanya rincian tentang berapa banyak per suara sah, jika ingin rasional bisa dihitung inflasinya dan dilihat berapa pemberian yang wajar. Lukman memaparkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 dan pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 direncanakan akan menggunakan e-KTP sebagai data untuk daftar pemilih. Lukman mengatakan bahwa jika 2017 belum juga selesai, maka perlu dipertanyakan kinerja Kemendagri. Lukman menyarankan untuk mendorong tambahan dana dari Pemerintah terkait e-KTP dan bantuan politik, reorientasi program prioritas, dan mendorong Banggar untuk turut menyelesaikan pendanaan dari masalah yang ada. Lukman berharap 29 juta KTP dapat segera diselesaikan. Menurut Lukman, PP akan menyesuaikan dengan UU APBN, bukannya terbalik. Lukman menanyakan permintaan tambahan bantuan politik diajukan pada siapa karena Pemerintah sepertinya tidak menyetujui. Tentang pelatihan aparatur desa, Lukman menanyakan jika materi yang diberikan selalu sama, maka apakah akan efektif. Ia mengusulkan untuk diubah polanya, pelatihan itu diganti dengan pendampingan. Walaupun pemekaran daerah prioritas belum dijelaskan seperti apa, tetapi ia sudah menangkap sinyal positif dari Kemendagri.

Oleh Yanuar Prihatin dari Jawa Barat 10. Yanuar berharap agar watak dan integritas dari aparatur desa perlu diperhatikan karena tidak hanya program dan dananya saja, tetapi sikap aparatur desa yang kreatif dan visioner sangat perlu untuk disorot agar mendapat pencapaian yang lebih baik. Yanuar memaparkan  bahwa tahun 2017 dana yang diberikan untuk bantuan politik adalah Rp13,9 miliar meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp13,1 miliar. Jumlah itu sebenarnya sangat sedikit dari APBN, hanya sekitar 0,007 persen. Padahal, tanggung jawab parpol sangat besar. Partai dituntut untuk memunculkan kader-kader terbaik untuk memimpin negara, tetapi kondisinya Parpol sangat kesulitan. Yanuar berharap dana untuk Parpol dapat ditingkatkan. Bantuan politik hanya menyumbang 1,3 persen dari kebutuhan rata-rata Parpol, jika anggaran yang diberikan negara untuk Parpol sudah cukup, maka Parpol akan terdorong untuk melakukan transparansi anggaran. Yanuar memaparkan PDIP menerima Rp2,6 miliar saja pada tahun 2015, PKB sebesar Rp1,2 miliar, dan PAN sebesar Rp1 miliar. Yanuar sepakat jika perlu dilakukan revisi terhadap UU terkait dengan percepatan demokrasi dan pendidikan politik.

Fraksi PPP: oleh Abdul Halim dari Banten 1. Abdul meminta realisasi di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. 

Fraksi Nasdem: Oleh Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri meminta penyelesaian masalah pertanahan di Lampung dan menyarankan harus dilakukan pengangkatan pendamping desa, terutama orang-orang yang sudah terlibat di desa.

Oleh M. Ali Umri dari Sumatera Utara 3. Ali meminta untuk dibuatkan surat edaran ke Kabupaten/Kota bahwa pembuatan e-KTP adalah gratis.

Fraksi Hanura: Oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Sumatera Utara 2. Rufinus menanyakan alasan Sekjen Kemendagri menurunkan dana bantuan parpol menjadi Rp 108 karena pilar demokrasi berasal dari Parpol. Rufinus merasa anggaran itu tidak akan membuat Parpol menjadi lebih baik. Rufinus meminta alasan yang signifikan dan komprehensif. Rufinus merasa Pemerintah dan DPR perlu bertemu lagi untuk membahas dana bantuan Parpol agar Parpol tidak mengambil dana lain. Menurut Rufinus, dana untuk pelatihan lebih baik dialihkan ke e-KTP karena kebutuhannya sangat mendesak. Selain itu, ada kabar bahwa orang dari Kemendagri ada yang masuk penjara karena terkait kasus dana e-KTP. Menurutnya, sepanjang PP tidak berubah tidak akan mungkin ada penambahan dan untuk itu PP harus diubah. Rufinus menanyakan bagaimana niat Pemerintah untuk mengubah PP ini.

Respon Mitra

  • Ada beberapa poin dari Komisi 2 yang akan ditindaklanjut oleh tim dari Kemendagri untuk menyelesaikan beberapa masalah yang disebutkan.
  • Untuk masalah pertanahan di Lampung, Kemendagri akan mengirimkan tim untuk menyelesaikan masalah tersebut.
  • Bantuan Parpol tidak ada penurunan anggaran karena data sudah diatur oleh PP, di dalam PP dikatakan bahwa anggaran buntuan Parpol disesuaikan dari anggaran di Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2014, nominal per suara sah adalah Rp108 dan ini bukan masalah relokasi. Kemendagri sudah menyampaikan RPP ke Presiden dan berusaha agar pada saat regulasinya jelas, maka anggarannya dapat diselesaikan. Substansi bantuan politik adalah untuk mengisi pendidikan politik dan ini sudah diperintahkan dalam UU. Kemendagri sudah mengajukan 50 kali lipat nominal bantuan politik, tetapi masih menunggu proses. Untuk menaikkan anggaran, Kemendagri tidak ada dasarnya karena semua tergantung PP.
  • Ada tambahan 17 juta blangko e-KTP tahun 2017 dengan anggaran Rp305 miliar. Pada e-KTP prinsipnya adalah self blocking dan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 bahwa administrasi kependudukan semuanya digratiskan. Kemendagri melalui surat edaran sudah mengingatkan bahwa tidak boleh ada pemungutan dalam pembuatan e-KTP, jika ada yang meminta pungutan dapat dilaporkan ke Polisi.
  • Berdasarkan dua RPP, akan dilakukan persiapan Daerah Otonomi Politeknik (DOP) karena Kemendagri hanya melakukan evaluasi prosesnya, maka hanya dibutuhkan Rp1 miliar.
  • Pendamping desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada tahun ini sekitar 8000 PNS akan mendampingi desa. Kemendagri sudah menyiapkan modul dan metode dengan cara dialog antara peserta pelatihan dan pemberi materi. Dari 74.000 desa, baru ada 3 orang yang dilatih. Para pendamping diberikan tanggung jawab terhadap jalannya program di desa tersebut. Kemendagri membuat program khusus agar pendamping desa tidak hanya digaji untuk mendampingi saja, tetapi juga mengawal program tersebut. Penempatan pendamping disesuaikan dengan kebutuhan dan akan dibicarakan dengan Kemendes.
  • Jika sudah ada perubahan di PP, untuk anggaranya akan dilakukan melalui relokasi. Oleh karena itu, Kemendagri sedang menyusun RPP tentang Kecamatan dan Kelurahan.

Penutup

Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) tentang pagu anggaran Kemendagri tahun 2017 ditutup oleh Rambe Kamarul Zaman pukul 14.14 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet tentang RDP Komisi 2 dengan Sekjen Kemendagri tentang pagu anggaran Kemendagri tahun 2017, kunjungi http://chirpstory.com/li/331385.

wikidpr/ar

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan