Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pemilu dan Pelaksanaan Pilkada – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan KPU, BAWASLU dan DKPP
- Keputusan Penundaan RUU Pertanahan
- Membahas terkait Kawasan Otorita Batam - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPR-RI dengan Ketua Ombudsman RI, Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Kadin Kota Batam, Kepala BP Batam dan Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM.
- Rapat Lanjutan Terkait Pembahasan Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu,Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dan Plt Dirjen Otda Kemendagri RI.
- Laporan PPPK dan Terkait CPNS – Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB
- komisi 2 audiensi terkait Pengaduan Masyarakat
- Persiapan dan Kesiapan Pemilu 2019 - RDP Komisi 2 dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen Dukcapil, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu.
- Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Kawasan Ekonomi Otoritas Batam - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau dan Batam
- RDPU dengan DPP Real Estate Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Badan Pertahanan Nasional
- Membahas terkait Kawasan Otoritas Batam – Rapat Kerja dengan Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri RI, Sekretaris Kabinet RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI.
- Pembahasan Persiapan Materi Kunker – Rapat Koordinasi Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI.
- Pembahasan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu RI.
- Masukan terhadap RUU Pertanahan – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Panja Pemerintah, GAPKI, dan PTPN Holding.
- Persiapan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan Kementrian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPU
- Rekapitulasi dan Hak Suara Pemilih – RDP Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu
- Pengelolaan Kawasan GBK dan Kemayoran – RDP Komisi 2 dengan Kemensesneg RI, Dirut PPK-K dan PPK-GBK
- Konsultasi Desain Surat Suara untuk Pemilu Serentak 2019 – RDP Komisi 2 dengan Komisi Pemilhan Umum
- RKA K/L 2019 - RDP Komisi 2 dengan Kepala LAN dan Ombudsman RI
- RKA K/L Tahun 2019 - RDP Komisi 2 dengan Arsip Nasional Republik Indonesia
- Kasus Tanah Bukit Maradja – RDPU Komisi 2 dengan Elperiansah Nasution, Kurnia W, Kakanwil BPN Sumatera Utara, Ketua DPRD Simalungun dan lain-lain
- Pembahasan Pengantar RAPBN Tahun 2019 - RDP Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu
- RKA K/L dan RAPBN 2019 - Raker Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- RKA K/L dan RAPBN 2019 – Raker Komisi 2 dengan MenpanRB, Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KASN, Ombudsman RI dan ANRI
- Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan lembaga (RKA K/L) dan RAPBN Tahun 2019 - Raker Komisi 2 dengan Mensesneg, Seskab dan KSP
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pandangan tentang Perppu Ormas – RDP Komisi 2 dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Kejaksaan RI dan Kemendagri
Tanggal Rapat: 19 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,Komisi/AKD: Komisi 2
Pada 19 Oktober 2017, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Kejaksaan RI dan Kemendagri dengan pembahasan pandangan tentang Perppu Ormas.Rapat dibuka oleh Zainudin Amali dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 11 pada pukul 10:44 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Perwakilan TNI:
- TNI mendukung penuh Perppu Ormas. Untuk substansinya diserahkan kepada Pemerintah.
Perwakilan Kapolri:
- Berdasarkan argumentasi Pemerintah, Perppu Ormas tidak dibuat untuk membatasi Ormas, namun untuk mengaturnya.
- Pemerintah telah mendalami Perppu Ormas agar tidak meluasnya Ormas dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
- Polri siap menjaga keamanan dari Ormas-Ormas yang ideologinya
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pemilu dan Pelaksanaan Pilkada – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan KPU, BAWASLU dan DKPP
- Keputusan Penundaan RUU Pertanahan
- Membahas terkait Kawasan Otorita Batam - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPR-RI dengan Ketua Ombudsman RI, Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Kadin Kota Batam, Kepala BP Batam dan Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM.
- Rapat Lanjutan Terkait Pembahasan Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu,Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dan Plt Dirjen Otda Kemendagri RI.
- Laporan PPPK dan Terkait CPNS – Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB
- komisi 2 audiensi terkait Pengaduan Masyarakat
- Persiapan dan Kesiapan Pemilu 2019 - RDP Komisi 2 dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen Dukcapil, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu.
- Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Kawasan Ekonomi Otoritas Batam - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau dan Batam
- RDPU dengan DPP Real Estate Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Badan Pertahanan Nasional
- Membahas terkait Kawasan Otoritas Batam – Rapat Kerja dengan Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri RI, Sekretaris Kabinet RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI.
- Pembahasan Persiapan Materi Kunker – Rapat Koordinasi Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI.
- Pembahasan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu RI.
- Masukan terhadap RUU Pertanahan – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Panja Pemerintah, GAPKI, dan PTPN Holding.
- Persiapan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan Kementrian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPU
- Rekapitulasi dan Hak Suara Pemilih – RDP Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu
- Pengelolaan Kawasan GBK dan Kemayoran – RDP Komisi 2 dengan Kemensesneg RI, Dirut PPK-K dan PPK-GBK
- Konsultasi Desain Surat Suara untuk Pemilu Serentak 2019 – RDP Komisi 2 dengan Komisi Pemilhan Umum
- RKA K/L 2019 - RDP Komisi 2 dengan Kepala LAN dan Ombudsman RI
- RKA K/L Tahun 2019 - RDP Komisi 2 dengan Arsip Nasional Republik Indonesia
- Kasus Tanah Bukit Maradja – RDPU Komisi 2 dengan Elperiansah Nasution, Kurnia W, Kakanwil BPN Sumatera Utara, Ketua DPRD Simalungun dan lain-lain
- Pembahasan Pengantar RAPBN Tahun 2019 - RDP Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu
- RKA K/L dan RAPBN 2019 - Raker Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- RKA K/L dan RAPBN 2019 – Raker Komisi 2 dengan MenpanRB, Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KASN, Ombudsman RI dan ANRI
- Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan lembaga (RKA K/L) dan RAPBN Tahun 2019 - Raker Komisi 2 dengan Mensesneg, Seskab dan KSP