PBNU

• Pengertian terorisme atau yang lainnya seperti jihad ini kita belum mengetahui terorisme ini bagaimana.
• Mengingat setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda tentang mendefinisikan terorisme ini.
• Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang bisa diorganisasikan dengan baik.
• Perbedaan terorisme dan jihad yaitu terorisme sifatnya merusak dan anarkis, tujuannya untuk menciptakan rasa ketakutan.
• Jihad tujuannya melakukan perbaikan dan membela yang terzolimi sekalipun dengan cara berperang.
• Perang itu ada aturannya yaitu wanita dan anak-anak tidak diperbolehkan dibunuh.
• Berkaitan Hukumnya melakukan terorisme itu haram serta jihad itu wajib.
• Teroris yang melakukan bom bunuh diri karena orang yang bunuh diri melakukannya untuk kepentingan diri sendiri.
• Terkait mati syahid menyerahkan dirinya untuk mencari rahmat Tuhan, bom bunuh diri hukumnya haram.
• Tindakan mencari kesyahidan dibolehkan tapi dilakukannya di daerah peperangan.
• Dasar-dasar ini tentu banyak yang kita ambil baik dari al-Quran atau sumber-sumber agama islam itu sendiri.
• Dalam al-Quran surat Al-Maidah berbunyi 'sesungguhnya yang berusaha melakukan kerusakan di muka bumi hukumnya bisa dibunuh dan bisa disalib'.
• Dalam hal lain kita sebagai Khalifa di muka bumi ini kita sedang dipersiapkan mengahadapi golongan terorisme.
• Kalau kita membuat suatu hukum ada kekurangan dan kelebihannya, ambilah resiko yang paling kecil untuk meminimalisasi berbagai masalah.
• Dalam pasal 10a itu tidak lain untuk menutup lubang-lubang yang kalau tidak ditutup menimbulkan lubang baru.

Komnas HAM

• RUU Terorisme ini kental atau dimensi penindakannya banyak tapi dimensi pencegahannya harus ditambah.
• Berkaitan sampai sekarang belum ada definisi kejahatan terorisme sebagai sesuatu yang universal.
• Penindakan terorisme ini menjadi tanggung jawab kepolisian dan Tenntara Nasional Indonesia (TNI).
• Pada prinsipnya kalau proses peradilan itu harus cepat jangan terlalu lama karena menimbulkan potensi kekerasan.
• Di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kami mengusulkan pasal 43b itu dihapus.
• Pada pasal 43a ayat 3 mereka yang ditangkap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
• Prinsip HAM itu harus orang ditangkap dan ditahan ini harus cepat jangan ditahan berlama-lama.
• Kalau terpaksa bisa kembali ke Peraturan Perundang-undangan (Perpu) karena Perpu sudah lama.
• Ini harus ada lembaga pengawas yang independen untuk pasal 35 kami meminta dihapus.
• Pada dasarnya orang yang ditahan masih memiliki hak tersendiri.
• Maka perlu perbedaan yang pencegahan itu tugasnya lembaga pemerintahan dan penindakan tetap kepolisian.
• Tugas deradikalisasi harus dilakukan pada orang yang radikal.
• Mengingat seluruh penindakan terorisme diawasi oleh masyarakat.
• Ini tidak diperlukan lagi pembentukan suatu badan khusus karena sudah ada.

Imparsial

• Tantangan terbesar kami yaitu mendefinisikan terorisme.
• Ada tiga model penanganan terorisme yaitu war model, criminal justic system model, dan Internal security model.
• Pada UU nomor 15 tahun 2003 sebenarnya sudah menerapkan konsep criminal justice system.
• Jika memang pemerintah dan DPR tetap ingin merevisi UU jangan menggeser UU dari criminal justice ke war model.
• Mengingat pengaturan pasal 43b sebenarnya tidak diperlukan lagi.
• Secara fakta sebenarnya terorisme bisa diatasi dengan UU yang sudah ada.
• Terorisme sebenarnya bukan extraordinary crime tapi mengarah pada seriously crime.
• Berkiatan isu pencabutan kewarganegaran adalah isu yang sangat kompleks.
• Pencabutan kewarganegaraan pasal 12b ayat 5 dan 6 menimbulkan statelesness.
• Perpanjngan masa penangkapan menjadi 30 hari pada pasal 28 dari sebelumnya 7x24 hari pada pasal 28 sangat krusial.
• Kalau mereka diberikan masa penangkapan yang lama harus diawasi oleh hakim komisaris tapi di Indonesia tidak memilikinya.
• Ini seharusnya Indonesia membuat UU tentang penyadapan pada pasal 13a ini bersifat karet.
• Dalam UU nomor 15 tahun 2003 perlu diperhatikan rehabilitasi dan kompensasi korban.

Setara Institute

• Bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi terorisme.
• Kami melakukan survey di kalangan pelajar hasilnya 8% mendukung gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan kebanyakan di antara mereka wanita.
• Agama terkadang bersikap keras kepada mereka yang berbeda pandangan.
• Dalam hal ini kami belum melihat pasal-pasal yang mengatur pencegahan.
• Pencegahan dan pencabutan kewarganegaraan ini adalah isu yang krusial.
• Soal badan pengawas sebaiknya DPR membentuk badan intelijen dari Komisi 3 dan Komisi 1 DPR RI untuk mengawasi case to case.
• Dalam hal ini UU tidak ada yang mengatur korban tersendiri.

Tim Pembela Muslim

• Teroris itu baru ada tahun 1800 karena dianggap negara tidak melakukan tugasnya dengan baik.
• Kerusakan bisa karena faktor budaya, ekonomi, politik dan lingkungan.
• Panitia Khusus DPR bisa terlibat dalam penanganan terorisme internasional.
• Perpu dinyatakan dilakukan transparan itu tdk dilakukan, kejadian Siyono itu hanya salah satu dari banyaknya kasus.
• Berkaitan tim Densus 88 itu harus diaudit lagi.
• Orang-orang yang melakukan kerusakan itu sudah diatur dalam al-Quran pada 600 masehi silam.
• Ini seharusnya dibentuk tim deradikisasi jangan tebang pilih ulama-ulama tyang terlibat.
• Mengingat terorisme adalah sesuatu yang menimbukan kerusakan.