Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Mendengar Masukan Rancangan Undang Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia, Deputi Pengembangan Kementerian Koperasi dan UKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Rapat: 25 Jan 2018, Ditulis Tanggal: 14 Sep 2020,
Komisi/AKD: Panitia Khusus , Mitra Kerja: Gubernur Bank Indonesia, Deputi Pengembangan Kementerian Koperasi dan UKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada 25 Januari 2018, Panitia Khusus DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia, Deputi Pengembangan Kementerian Koperasi dan UKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Mendengar Masukan Rancangan Undang Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Jawa Timur 5 pada pukul 14:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: news.trubus.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Gubernur Bank Indonesia, Deputi Pengembangan Kementerian Koperasi dan UKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gubernur Bank Indonesia

  • Kami ingin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersama kewirausahaan itu dekat. Kita perlu SDM yang berkualitas, inovasi, akses pasar dan akses pembiayaan. Kalau perlu nanti kami akan membantu melihat rumusan pada draft RUU ini. Kita melihat siapa yang mendidik, kalau yang mendidik setingkat presiden akan mampu diselesaikan di sana.
  • Kita beri perhatian kepada SDM untuk bisa membangun para petarung. Kita perlu membangun kelembagaannya agar isu-isu antar lembaga bisa diputus, maka perlu pengembangan start-up UMKM serta 20% dari kredit harus UMKM. Kalau tidak bisa dicapai maka harus ada sanksi yang keras, maka dari itu bank memang harus berpartisipasi penuh.

Deputi Pengembangan Kementerian Koperasi dan UKM

Akses dana perlu diperhatikan agar pelaku UMKM tidak terkena dampak rentenir. Maka konsep enterpreneurship wajib dimasukan ke dalam kurikulum yang berlaku.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan