Lemhanas RI

• Pada dasarnya ada tiga materi pokok untuk menyediakan payung hukum bagi aparat untuk tindakan preventif.
• Ini sebagai mewadahi ciri-ciri lintas sektoral dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI).
• Untuk itu perlu pemisahan antara kewenangan kebijakan dalam penanganan tindak pidana terorisme.
• Upaya statis penangannan terorisme harus dilakukan secara terpadu dan harus dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.
• Tugas organik TNI yaitu menegakan keamanan negara, dilaksanakan berdasarkan kebijakan politik negara.
• Apa yang terjadi dan tidak terjadi adalah tanggung jawab kepala daerah sebagai pemerintah daerah.
• Tugas perbantuan TNI tidak perlu dimasukan dalam pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme.
• UU nomor 15 tahun 2003 harus diperkuat dengan tindakan preventif, perlu penguatan peran deradikalisasi.
• Ini perlu dilakukan sinkronisasi terkait UU lainnya dan perlu penambahan peraturan terkait cyber terorism.
• Untuk itu perlu penambahan peraturan partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana terorisme ini.

Mahkamah Agung

• Hukum pidana tidak mempunyai kemampuan gejala klausatif atas tindak pidana terorisme.
• Perubahan peraturan UU nomor 15 tahun 2003 harus ada keterpaduan denga hukum pidana.
• Keterlibatan kepolisian dapat menjadi garda terdepan dalam menumpas terorisme.
• UU yang kita buat adalah untuk mengantisipasi bila terjadi tindak pidana terorisme dan UU tidak boleh berlaku surut.
• Kami tidak melihat penyidikan dan penuntutan selama enam bulan apakah sebaiknya kita mengacu saja pada KUHAP ini.
• Ancaman kekerasan dan kekerasan mempunyai akibat yang berbeda.
• Pasal 12b ayat 3 ini pasal makar, kalau terjadi di dalam negeri ini tumpang tindih namun kalau di luar negeri ini relevan.
• Terorisme ini bukan hanya isu nasional melainkan internasional dan bentuknya sudah meluas.
• Mengenai konvensi internasional sebenarnya ada beberapa pengaturan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam hal memberantas terorisme.
• Pasal 15 ayat 2 ini yang bisa digabungkan di sini konsep hukumnya permufakatan jahat dan percobaan.
• Pasal 25 yaitu mengenai batas waktu melakukan penahanan oleh penyidik dan penuntut umum.
• Apakah lamanya masa penahanan tidak terlalu memberikan keleluasaan kepada penyidik.
• Pasal 28 ini penangkapan 30 hari, di dalam KUHAP satu hari, di dalam UU Tindak Pidana Terorisme 7 hari dan apa dasar pemikiran menjadi 30 hari.
• Supaya penanganan ini bermartabat dan manusiawi seharusnya harus didampingi penasihat hukum.
• Apa yang dilakukan Amerika oleh Guantanamo itu diprotes oleh seluruh dunia.