Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

• Kami bersyukur istilah yang kami usulkan tentang penyelenggara diperluas menjadi penyelenggaraan.
• Terkait perubahan istilah konsekuensi yaitu hal-hal yang berkaitan baiknya dipertimbangkan untuk pembahasan ini.
• Dalam rangka menyederhanakan konsolidasi hukum kita perlu dikembangkan mekanisme legislasi yang lebih sederhana.
• Mekanisme legislasi perlu lebih sederhana karena sekarang ini rumit contohnya RUU penyelenggaraan pemilu untuk memperkuat Bawaslu tapi tidak disentuh pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).
• Logika sektoral ini hanya membenarkan RUU sektor kita saja contohnya ide kodifikasi UU Pemilu kapan ingin dimulainya.
• Kami mengusulkan teknik dibuat sederhana maka satu UU bisa mengubah UU yang lain jadi tidak hanya satu pembahasan saja.
• Idealnya perspektif UU ini harus jangka panjang bukan jangka pendek karena pemilu serentak maksudnya untuk memperkuat sistem.
• Satu UU seharusnya boleh mengubah 20 sampai 30 UU sekaligus, penyelenggaraan pemilu berarti ada kaitan dengan parpol, UU TUN, peradilan umum dan Mahkamah Konstitusi.
• Ini yang dimaksud pengadilan khusus proses atau menyangkut hasil juga mengingat putusan Bawaslu dimentahkan pengadilan tingkat satu.
• Keputusan DKPP bersifat final mengikat untuk presiden, KPU dan lainnya tapi tidak mengikat orang yang mencari keadilan.
• Seseorang yang terbukti melanggar kode etik tidak relevan diadili di peradilan umum.
• Ini pemilu waktunya terbatas maka tidak mungkin berlarut-larut dalam penyelesaian masalahnya.
• Pidana pemilu sanksinya paling banyak hukuman percobaan tiga bulan tetapi remisinya empat bulan.
• Kita tidak bisa hanya mengandalkan RUU dengan sumber tiga RUU itu saja dan kita harus memasukan yang berkaitan urusan pilkada.
• Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutlakan bahwa pilkada bukan pemilihan umum itu tidak benar.
• Kecepatan proses akan menghindari proses kecurangan kemudahan proses pemilu hanya untuk orang yang menggunakan hak pilihnya.
• Menurut kami penyelenggaraan pemilu harus menganut asas kecepatan dan kemudahan karena prinsip perbaikan yaitu dari kesatuan fungsi amanat UU nomor 15/2011.
• DKPP mendampingi KPU dan Bawaslu untuk menjaga kredibilitas. Permasalahan kecil pemilu sebaiknya diselesaikan oleh tiga lembaga saja yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP.
• Ini yang menjadi transformasi DKPP jadi Majelis Kehormatan Pemilu (MKP) keanggotaan yang kami usulkan ada 14 orang dari dua tokoh masyarakat usul KPU, dua usul Bawaslu, 6 orang usul DPR, 4 orang usul presiden. Ini syarat menjadi MKP harus diperketat.
• Orang yang ingin menjadi anggota MKP minimal pengalaman 10 tahun tentang pemilu dan berumur sekurang-kurangnya 40 tahun.
• Kami merekomendasikan anggota MKP orang yang berpengalaman dan pendidikan minimal strata 2 serta strata 3 lebih baik.
• Pengalaman kami kode etik penyelenggara berkaitan dengan kode etik peserta, pemberian sanksi ke penyelenggara tidak selalu memberikan solusi.
• Kasus-kasus pelanggaran kode etik berkaitan dengan peserta kalau bisa kode etik peserta untuk disetor.
• Kalau parpol melakukan pelanggaran tertentu maka Bawaslu perlu diberi legal standing pembubaran parpol tersebut.
• Penegakan kode etik bukan pengadilan hukum tetapi pengadilan etika.

Badan Pengawas Pemilu

• Kami sudah sampaikan usulan dan masukan pada prinsipnya Bawaslu ingin penguatan kelembagaan Bawaslu sendiri.
• Bawaslu provinsi sekarang masih posisi 3A jika ingin disamakan dengan KPU maka menjadi golongan 2A.
• Panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota yang bersifat ad hoc sebaiknya dipermanenkan masih terdapat pengucuran dana pemilu dari pemerintah daerah yang terlambat.
• Bawaslu menghendaki penyelesaian sengketa selesai di pasal 22 e UUD 1945 tidak digiring ke pasal 24 ini.
• Kita mencoba desain proses penyelesaian sengketa keputusan final dan mengikat di Bawaslu saja.
• Kita tidak perlu lagi badan peradilan karena itu masuk ke pasal 24 untuk diselesaikan sengketa pemilu ini.
• Kami ini institusi baru untuk menjalankan wilayah penegakan hukum di wilayah pemilu.
• Bawaslu menyerahkan ke DPR dalam kerangka mana yang terbaik untuk penyelesaian sengketa ini.
• Kami ini institusi baru untuk menjalankan wilayah penegakan hukum di wilayah pemilu.
• Banyak ASN yang kami temukan adanya penlanggaran, contohnya kepala sekolah ingin menjadi sekretaris daerah yang mereka tempuh by pass.
• Bawaslu provinsi yang serentak hanya ada 26 provinsi sedangkan daerah lain bervariasi.

Komisi Pemilihan Umum

• Dua hal yang ingin kami sampaikan kelembagaan penyelenggaraan pemilu dan teknis penyelenggaraan pemilu.
• Kami mengusulkan penggantian anggota KPU agar ada kesinambungan sistem dan ada perwakilan anggota KPU yang lama.
• Anggota KPU daerah tidak harus lama tapi paling banyak 5 tahun, untuk daerah yang tidak berat contohnya DKI Jakarta dan Yogyakarta tidak perlu 5 tahun.
• Kami mengusulkan afirmasi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU ini, anggota KPU tidak boleh menjadi anggota parpol.
• Persyaratan menjadi anggota KPU minimal berusia 40 tahun ,KPU provinsi dan kota minimal berumur 35 tahun.
• Kami mengusulkan UU hanya mengatur prinsip-prinsip pengaturan waktu kecuali penetapan calon harus beberapa hari sebelum pemilu berlangsung.
• Ini diusulkan persyaratan calon presiden ditambahkan bebas narkoba dan usul menghapus syarat pernah terlibat partai terlarang.
• Ini perlu ditambahkan prinsip-prinsip penyusunan dapil dalam diskusi internal KPU kami mengusulkan penyusunan dapil agar penataannya diserahkan ke penyelenggara.
• Semakin sedikit jumlah daftar pemilih di TPS maka akan banyak TPS sehingga banyak biaya dan petugas.
• Pembentukan badan add hoc PPS kami usulkan untuk dihapus, penggunaan teknologi dalam pemungutan dan perhitungan suara usulan KPU dilakukan secara bertahap.
• Pada pemilu akan datang difokuskan untuk e-rekap dan untuk pemungutan suara elektronik perlu waktu dan uji coba.